“Vivere Pericoloso” 2011-2012

Tahun 2011 yang baru berlalu ibarat “tahun menyerempet bahaya”. Vivere pericoloso, kata Bung Karno. Bahkan, sampai di penghujung tahun pun, harus dilalui dengan peristiwa-peristiwa berdarah yang memilukan hati. Lantas, seperti apakah 2012 nanti?


Ujian bagi sebuah bangsa, sesungguhnya bukan krisis ekonomi. Ujian bagi suatu bangsa bukan pula semata krisis politik. Kita pernah alami keduanya pada kisaran 1997-1999 dan bangsa kita masih ada sampai saat ini.

Ujian bagi sebuah bangsa adalah krisis solidaritas, krisis senasib sepenanggungan sesama anak bangsa. Sebab, sejatinya sebuah bangsa tidaklah dibentuk semata-mata karena kesamaan ekonomi dan politik, suku dan ras,atau agama dan golongan. Kita saksikan bangsa-bangsa yang dibentuk karena semata-mata faktor-faktor itu telah banyak yang berlalu dan sirna dari muka bumi.

Isu Reshuffle Cara SBY Alihkan Kegagagalan Dirinya pada Menteri

RMOL. Perombakan kabinet bukan jawaban atas kegagalan pemerintahan saat ini. Akar kegagalan pemerintahan saat ini adalah SBY sendiri.

“UKP4 melansir bahwa lebih dari 50 persen instruksi Presiden tidak dijalankan. Hal ini menunjukkan bukan hanya kinerja personalia kabinet yang rendah, namun secara terang benderang menjadi ukuran lemahnya kepemimpinan Presiden SBY sebagai Kepala Pemerintahan,” kata Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Martin Manurung, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 20/9).

Kata Martin, demikian pula dengan komunikasi yang buruk antar-menteri dan menteri-menteri yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Hal itu menjadi indikator buruknya sinkronisasi antar penyelenggara pemerintahan dan lemahnya kontrol seorang pemimpin atas kerja bawahannya.

Demokrasi Ekonomi Harus Mencakup Regulasi dan Teknis

Dari Kiri: Yanuar Rizky, Martin Manurung, Prasetyantoko

Jurnas.com | AGAR demokrasi ekonomi dapat diwujdukan dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, konsep demokrasi ekonomi harus mencakup tataran regulasi dan aspek teknisnya. Pada tataran regulasi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan bagaimana isi dari Pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945 dipraktekkan.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan umbrella act dan imperative law, peraturan payung yang memiliki kekuatan pemaksa untuk melakukan penyesuaian setiap aspek ekonomi yang fundamental agar sesuai dengan ketentuan di dalam konstitusi Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam Focused Group Discussion (FGD) RUU Demokrasi Ekonomi bertema “Kelembagaan dan Kewenangan” dan diselenggarakan Institute for Welfare Democracy (IWD) di Jakarta, Rabu (21/9). Diskusi menghadirkan pengamat ekonomi Prasetyantoko dan Yanuar Rizky dan dipandu Direktur Eksekutif IWD Martin Manurung.

Publik Jangan Terjebak Bela Nazarudin atau KPK

Martin Manurung

JAKARTA, RIMANEWS- Saat ini, baik disengaja maupun tidak, opini publik seakan sedang terjebak antara "membela" Nazarudin atau KPK. Sikap seperti itu menyesatkan publik dan membuat pengalihan perhatian dari hal yang lebih mendasar, yaitu: gurita korupsi yang menyangkut nama-nama besar pada kasus Nazarudin. Demikian diungkapkan Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat, Martin Manurung.

"Ibarat gurita, Nazarudin adalah salah satu tentakelnya. Namun, satu tentakel tak mungkin bisa menjerat banyak mangsa, atau mangsa yang besar. Gurita korupsi yang diduga dilakukan Nazarudin membutuhkan banyak tentakel agar bisa meraup pundi-pundi sebanyak-banyaknya!," ungkap Martin.

Tentakel-tentakel itulah yang harus dibuka, lanjutnya. Bagaimana peran nama-nama besar dalam kasus Nazarudin tersebut? Apa keterkaitan mereka dengan seluruh mafia anggaran Negara baik di pemerintahan, lembaga legislatif, dan partai-partai politik yang berkuasa, yang telah merampok hak rakyat atas anggaran Negara? Inilah yang ditunggu oleh masyarakat dan harus menjadi fokus perhatian kita bersama.

Negara Takluk terhadap Aksi Kekerasan

Dari kiri: Martin Manurung, Saiful Haq, Guntur Romli, Iwel Sastra

DALAM mengelola konflik soal perbedaan keyakinan dan keberagaman,
Indonesia bukan negara gagal, melainkan negara yang tidak berbuat apa-apa