Martin Manurung

“Vivere Pericoloso” 2011-2012

2012-01-02T10:23:00.000+07:00

Tahun 2011 yang baru berlalu ibarat “tahun menyerempet bahaya”. Vivere pericoloso, kata Bung Karno. Bahkan, sampai di penghujung tahun pun, harus dilalui dengan peristiwa-peristiwa berdarah yang memilukan hati. Lantas, seperti apakah 2012 nanti?

Ujian bagi sebuah bangsa, sesungguhnya bukan krisis ekonomi. Ujian bagi suatu bangsa bukan pula semata krisis politik. Kita pernah alami keduanya pada kisaran 1997-1999 dan bangsa kita masih ada sampai saat ini.

Ujian bagi sebuah bangsa adalah krisis solidaritas, krisis senasib sepenanggungan sesama anak bangsa. Sebab, sejatinya sebuah bangsa tidaklah dibentuk semata-mata karena kesamaan ekonomi dan politik, suku dan ras,atau agama dan golongan. Kita saksikan bangsa-bangsa yang dibentuk karena semata-mata faktor-faktor itu telah banyak yang berlalu dan sirna dari muka bumi.

Sejatinya sebuah bangsa ialah dibentuk dengan kesatuan rasa dan emosi, kesatuan nasib dan penanggungan, kesatuan jiwa dan semangat. Itulah yang sesungguhnya membentuk, membangun dan memelihara sebuah bangsa menjadi kuat dan lestari. Itulah pula yang sesungguhnya menjadi dasar dari sebuah pembangunan karakter bangsa (national character building).

Karena itu, tahun 2011 kita katakan menyerempet bahaya kendatipun secara ekonomi dan politik dapat dikatakan ‘hanya’ mengalami pergolakan yang dinamis. Tahun 2011 kita katakan menyerempet bahaya sebab berbagai tragedi berdarah sesungguhnya menjadi ujian: apakah bangsa kita masih memiliki kesatuan rasa dan emosi, kesatuan nasib dan penanggungan, kesatuan jiwa dan semangat.

Apakah pemuda-pemudi merasa senasib dan sepenanggungan dengan Sondang Hutagalung yang akhirnya memilih membakar diri sebagai wujud terakhir gugatannya atas bangsa dan negaranya? Apakah masyarakat di luar Mesuji dan Bima merasa satu rasa dan emosi, nasib dan penanggungan, dengan mereka yang akhirnya harus mengalami kekerasan karena mempertahankan tanah mereka yang dirampas oleh kerakusan modal?

Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah “ya!”, maka dapatlah kita katakan bahwa bangsa kita masih memiliki alasan adanya sebagai bangsa.

Akan tetapi, bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah “tidak!”, maka kita harus segera sadar dan pemimpin harus segera tertampar karena bangsa kita telah memulai tahapan kesirnaan sebagai suatu bangsa. Sirna karena alasan adanya suatu bangsa tidak lagi kita miliki.

Tahun 2012 adalah masa dimana kita harus menentukan jawaban itu: ya atau tidak! Dan jawabannya ada di tangan kita sendiri. Benarlah bahwa nasib suatu bangsa tidak akan berubah kecuali bangsa itu sendiri yang bergerak untuk mengubahnya. Itulah gerakan perubahan! Restorasi Indonesia! Selamat Tahun Baru 1 Januari 2012!

Salam restorasi,

Martin Manurung
Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem

Isu Reshuffle Cara SBY Alihkan Kegagagalan Dirinya pada Menteri

2011-09-22T11:17:00.000+07:00

RMOL. Perombakan kabinet bukan jawaban atas kegagalan pemerintahan saat ini. Akar kegagalan pemerintahan saat ini adalah SBY sendiri.

“UKP4 melansir bahwa lebih dari 50 persen instruksi Presiden tidak dijalankan. Hal ini menunjukkan bukan hanya kinerja personalia kabinet yang rendah, namun secara terang benderang menjadi ukuran lemahnya kepemimpinan Presiden SBY sebagai Kepala Pemerintahan,” kata Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Martin Manurung, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 20/9).

Kata Martin, demikian pula dengan komunikasi yang buruk antar-menteri dan menteri-menteri yang tersangkut berbagai kasus korupsi. Hal itu menjadi indikator buruknya sinkronisasi antar penyelenggara pemerintahan dan lemahnya kontrol seorang pemimpin atas kerja bawahannya.

“Sebagaimana diketahui, sinkronisasi dan kontrol adalah adalah dua fungsi dari kepemimpinan yang kini diketahui tidak mampu dijalankan dengan baik,” tegas Martin.

Dengan demikian, masih kata Martin, isu reshuffle yang kini digulirkan kalangan
Istana tidak lebih dari satu dari sekian banyak strategi pencitraan yang dilakukan di tengah anjloknya popularitas pemerintah dan Presiden SBY sebagai Kepala Pemerintahan. Strategi ini bertujuan untuk mengalihkan penyebab kegagalan pemerintahan saat ini dari sentra masalah kepemimpinan Presiden kepada personalia anggota kabinet semata.

“Semoga kita masih bisa berharap bahwa Presiden dapat memperbaiki kinerja dan kepemimpinannya agar tidak diperlukan perubahan kepemimpinan nasional untuk menyelamatkan arah dan masa depan negara Republik Indonesia,” demikian Martin.

Lihat juga berita di: RimaNews, MataNews.

Demokrasi Ekonomi Harus Mencakup Regulasi dan Teknis

2011-09-22T10:56:00.000+07:00

Dari Kiri: Yanuar Rizky, Martin Manurung, Prasetyantoko

Jurnas.com | AGAR demokrasi ekonomi dapat diwujdukan dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, konsep demokrasi ekonomi harus mencakup tataran regulasi dan aspek teknisnya. Pada tataran regulasi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan bagaimana isi dari Pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945 dipraktekkan.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan umbrella act dan imperative law, peraturan payung yang memiliki kekuatan pemaksa untuk melakukan penyesuaian setiap aspek ekonomi yang fundamental agar sesuai dengan ketentuan di dalam konstitusi Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam Focused Group Discussion (FGD) RUU Demokrasi Ekonomi bertema “Kelembagaan dan Kewenangan” dan diselenggarakan Institute for Welfare Democracy (IWD) di Jakarta, Rabu (21/9). Diskusi menghadirkan pengamat ekonomi Prasetyantoko dan Yanuar Rizky dan dipandu Direktur Eksekutif IWD Martin Manurung.

Martin Manurung mempertanyakan lembaga yang akan “mengawal” peraturan perundang-undangan kelembagaan dan kewenangan terkait demokrasi ekonomi tersebut.

Saat ini, katanya, pengaturan kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian tersebar di banyak lembaga. Jika masing-masing lembaga tersebut mampu menerbitkan kebijakan yang sinkron sebenarnya tidak ada masalah. “Namun kenyataannya, seringkali terjadi overlapping antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, atau kebijakan satu lembaga dengan kebijakan lembaga lainnya tidak sinkron. Masing-masing berjalan sesuai dengan pikirannya sendiri-sendiri dan berlindung di balik ketentuan hukum khusus yang mengaturnya,” kata Martin.

Sehingga menurut Martin, dibutuhkan suatu lembaga yang memiliki kapasitas dan kemampuan melakukan koordinasi antarlembaga yang sudah ada dan sinkronisasi berbagai macam kebijakan tersebut.

Martin mengatakan, apabila pelaksanaan isi dari (R)UU Demokrasi Ekonomi tersebut nantinya diserahkan kepada masing-masing lembaga tanpa ada lembaga lain yang mengawasi dan melakukan sinkronisasi — sementara masing-masing lembaga telah diatur secara tersendiri oleh undang-undang lainnya — maka kemungkinan (R)UU Demokrasi Ekonomi akan terlaksana secara parsial.

Penulis: Rusdy Setiawan Putra

Publik Jangan Terjebak Bela Nazarudin atau KPK

2011-08-21T11:01:00.001+07:00

Martin Manurung

JAKARTA, RIMANEWS- Saat ini, baik disengaja maupun tidak, opini publik seakan sedang terjebak antara "membela" Nazarudin atau KPK. Sikap seperti itu menyesatkan publik dan membuat pengalihan perhatian dari hal yang lebih mendasar, yaitu: gurita korupsi yang menyangkut nama-nama besar pada kasus Nazarudin. Demikian diungkapkan Ketua Umum DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat, Martin Manurung.

"Ibarat gurita, Nazarudin adalah salah satu tentakelnya. Namun, satu tentakel tak mungkin bisa menjerat banyak mangsa, atau mangsa yang besar. Gurita korupsi yang diduga dilakukan Nazarudin membutuhkan banyak tentakel agar bisa meraup pundi-pundi sebanyak-banyaknya!," ungkap Martin.

Tentakel-tentakel itulah yang harus dibuka, lanjutnya. Bagaimana peran nama-nama besar dalam kasus Nazarudin tersebut? Apa keterkaitan mereka dengan seluruh mafia anggaran Negara baik di pemerintahan, lembaga legislatif, dan partai-partai politik yang berkuasa, yang telah merampok hak rakyat atas anggaran Negara? Inilah yang ditunggu oleh masyarakat dan harus menjadi fokus perhatian kita bersama.

"Setiap orang yang ingin Indonesia bersih dan ingin memberantas korupsi, harus menjadikan kasus Nazarudin sebagai pintu masuk dan batu penjuru untuk menguak tabir gelap mafia korupsi di negeri ini. Kita tak boleh membiarkan kasus ini lagi-lagi lenyap tanpa kejelasan seperti kasus Susno Duadji, Bank Century dan Gayus Tambunan. Kita juga haus mencegah pengalihan isu dan pengalihan perhatian publik dari fokus yang sebenarnya pada kasus ini," tukasnya.

Diberitakan oleh RimaNews pada Sabtu, 20 Aug 2011 01:23 WIB.

Negara Takluk terhadap Aksi Kekerasan

2011-08-13T13:31:00.000+07:00

Dari kiri: Martin Manurung, Saiful Haq, Guntur Romli, Iwel Sastra

DALAM mengelola konflik soal perbedaan keyakinan dan keberagaman,
Indonesia bukan negara gagal, melainkan negara yang tidak berbuat apa-apa

Hal itu dilontarkan aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Guntur Romli
dalam diskusi Negara Gagal: Ancaman Intoleransi dan Disintegrasi Bangsa
yang digelar DPP Garda Pemuda Nasional Demokrat, Kamis (11/8). "Negara
takluk kepada aksi-aksi kelompok yang mengatasnamakan agama dan berbuat
kekerasan," tukas Guntur.

Kasus bentrokan antarkelompok di Cikeusik, Banten, merupakan contoh
nyata negara tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan aksi kekerasan
yang sampai memakan korban tiga jemaat Ahmadiyah tersebut.

Ketika para pelaku aksi kekerasan dihukum, hukuman yang dijatuhkan pun
terbilang cukup ringan.

Menurut Guntur, ada tiga kemungkinan negara tidak berbuat apa-apa.
Pertama, negara takut dengan kelompok yang mengatasnamakan agama Islam.
"Karena takut dianggap antiIslam," imbuhnya.

Kedua, negara/pemerintah memanfaatkan jasa dari kelompok itu untuk
pengalihan isu politik dan ekonomi. Ketiga, negara menjadi bagian dari
kekerasan.

Ketua Umum Garda Pemuda Nasional Demokrat Martin Manurung menambahkan
kasus kekerasan yang terjadi berpotensi mengancam keberlangsungan dan
keutuhan bangsa Indonesia. "Pembakaran rumah ibadah, pengusiran jemaat
untuk beribadah. Kasus GKI Taman Yasmin Bogor, misalnya. Di mana negara
kita?" seru Martin.

Kendati tak menyebut Indonesia sebagai negara gagal, Martin beranggapan
negara sedang menuju kegagalan. "Kami tidak ingin a failing state
eventually becomes a failed state," terangnya.

Martin kemudian mengatakan, dari empat kriteria negara gagal, Indonesia
boleh dibilang sudah termasuk di antaranya.

Empat kriteria negara gagal ialah hilangnya kendali atas wilayah, erosi
atas otoritas sah untuk membuat keputusan kolektif, ketidakmampuan
menyediakan layanan publik, dan ketidakmampuan berinteraksi dengan
negara lain sebagai anggota komunitas internasional. (*/P-2)

Berita pada Media Indonesia edisi cetak.

Akses Modal Usaha Kecil Harus Dibuka

2011-07-21T12:42:00.000+07:00

Martin Manurung

Jurnas.com | PELAKSANAAN pengorganisasian ekonomi dan sumberdaya nasional dengan prinsip demokrasi ekonomi telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Karenanya negara harus menjamin kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, dalam hal ini pemberian akses modal bagi non pelaku usaha besar.

"Makna ekonomi dalam pasal tersebut bermaksud memberi akses sumber daya ekonomi bukan hanya pada pemilik modal besar, apalagi investor asing. Justru bermaksud pada harapan munculnya kekuatan ekonomi domestik yang dapat menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional yang adil," kata Direktur Eksekutif The Institute for Welfare Democracy Martin Manurung dalam diskusi RUU Demokrasi Ekonomi: Permodalan dan Suku Bunga di Jakarta, Senin (18/7)

Namun begitu, kata Manurung, pelaku usaha domestik khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sering kali terkendala oleh terbatasnya akses modal.

Martin menambahkan, perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat menjadi pilihan pertama dalam penyediaan modal. Tapi bagi non pelaku usaha besar, penyediaan modal oleh perbankan adalah hal yang sulit. Hal ini dikarenakan prinsip kehati-hatian bank dalam mengelola dana nasabahnya. "Tapi pada sisi yang lain, prinsip kehati-hatian tersebut seringkali berdampak membatasi akses non pelaku besar pada permodalan,"kata Martin.

Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi dari Komisi XI DPR RI Arif Budimanta membantah jika sulitnya ketersediaan modal disebabkan oleh kurangnya ketersediaan modal. "Menurut data BI, pada 2010 jumlah dana pihak ketiga dalam perbankan saja jumlahnya Rp2.339 Triliun," katanya.

Arif menambahkan, faktor resiko membuat bank lebih memilih memberikan modal pada pelaku usaha besar. Hal ini, kata Arif, diakibatkan oleh minimnya asuransi bagi kegiatan usaha kecil. "Makanya perlu adanya asuransi bagi usaha kecil yang selama ini belum ada yang menyediakan tapi dibutuhkan. Corp insurance merupakan barang publik yang harus disediakan pemerintah," kata Arif.

Penulis: Gema Trisna Yudha

Link ke artikel asli dapat diakses di Jurnas.com

Partai Baru di Pasar Lelang

2011-05-18T13:07:00.000+07:00

*Tulisan ini dimuat dalam koran Jurnal Nasional (18/5) di sisipan Politika, halaman 5.

Sampai saat ini sudah 4 partai baru yang mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Keempat partai tersebut adalah Partai Nasional Republik (Nasrep) yang dibidani oleh Hutomo Mandala Putra, Partai Nasdem yang didirikan anak-anak muda anggota Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat, Partai Persatuan Nasional (PPN) yang digagas Oesman Sapta Odang, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI) yang merupakan transformasi PKB versi Gus Dur.

Vonis yang Prematur

Meskipun beberapa pengamat telah memvonis bahwa peluang partai-partai baru itu kecil, menurut saya hal itu masih terlalu pagi. Ada beberapa alasan mengapa penilaian yang pesimistis maupun optimistis masih prematur.

Pertama, jangka waktu yang masih relatif cukup panjang tentu memungkinkan segala dinamika politik terjadi. Banyak hal dapat memengaruhi keseimbangan politik yang dapat berdampak pada partai-partai baru maupun partai-partai yang sudah mapan. Sejarah menunjukkan bahwa partai-partai yang mapan maupun baru dapat tumbang karena ditinggalkan konstituennya. Partai-partai baru pun terbukti dapat menarik simpati, bahkan menjadi pemenang Pemilu seperti Partai Demokrat yang kini berkuasa.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), contohnya, adalah partai lama dan mapan yang kini terlihat harus melangkah tertatih-tatih. Padahal, partai warisan Orde Baru (Orba) itu memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup dan struktur kepengurusan sampai ke tingkat bawah. Belum lagi sejarah perjuangannya yang berpuluh tahun, dengan pasang surut dinamika politik perlawanan terhadap rejim Orba yang pernah cukup represif terhadap kelompok-kelompok “hijau”.

Sebaliknya, Partai Golkar yang sempat dihujat sebagai mesin politik rejim Orba, justru mampu bertahan. Padahal, partai itu mengalami masa-masa yang cukup sulit pada awal era reformasi dan sempat dibekukan dengan dekrit Presiden Gus Dur. Secara mengejutkan pula, partai kuning itu bahkan sempat menjadi peraih suara terbanyak di Pemilu 2004, atau hanya 5 tahun sejak ia dihujat banyak orang, walaupun kini suaranya kembali menurun secara drastis.

Kedua, kinerja politik partai-partai mapan memang menimbulkan ketidaksukaan masyarakat secara umum. Secara khusus, kinerja parlemen yang cukup memprihatinkan menambah panjang daftar komplain masyarakat terhadap institusi-institusi politik dan khususnya partai-partai politik yang menjadi aktor utama dalam sistem demokrasi Indonesia.

Akan tetapi, penilaian negatif terhadap partai-partai mapan tersebut tidak bisa otomatis dijadikan tolok ukur apresiasi masyarakat terhadap partai-partai baru. Sebab, apatisme terhadap partai-partai mapan justru membuat masyarakat, khususnya publik yang rasional dan kritis, melirik kinerja dan isu yang dibawa oleh partai-partai baru. Karena itu, penurunan popularitas partai-partai mapan bisa jadi membuat celah ceruk pasar untuk digarap oleh partai-partai baru .

Tentu tak mudah bagi partai-partai baru untuk eksis dan meraih simpati publik. Apalagi, syarat pendirian partai yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2011 memang berat. Untuk dapat lulus sebagai badan hukum, partai-partai lama dan baru harus memiliki kepengurusan di seluruh propinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan. Mereka juga harus berkantor tetap yang dibuktikan dengan akta notaris untuk jangka waktu sampai dengan Pemilu berikutnya. Syarat-syarat ini dirasa berat bukan hanya oleh partai-partai baru, melainkan juga partai-partai menengah yang telah berdiri.

Tantangan Pasar Lelang Politik

Karena itu, Pemilu 2014 relatif memberikan peluang yang sama bagi seluruh partai politik. Memang, partai-partai politik mapan memiliki keuntungan memulai start lebih awal dan mungkin pula akumulasi finansial yang lebih memadai. Akan tetapi, tantangan yang menghadang mereka pun cukup berat, yaitu persepsi publik yang cenderung negatif.

Di lain pihak, partai-partai politik baru memiliki keuntungan pula. Mereka relatif memiliki kebebasan yang lebih leluasa untuk menorehkan warna dan tawaran agenda politik baru di tengah karut marut perpolitikan nasional. Kejelian dalam memilih target konstituen dan isu menentukan peluang untuk meraih simpati publik dan suara yang signifikan pada Pemilu 2014.

Publik Indonesia yang cenderung beringatan pendek (short memory) menjadi tantangan bagi partai-partai baru. Persepsi yang buruk terhadap partai-partai mapan bisa jadi sirna seketika menjelang Pemilu akibat strategi pemasaran dan pencitraan partai-partai mapan. Partai-partai politik yang kini mendapat kritik dan sentimen negatif, bisa saja menjadi idola 3 tahun mendatang.

Di tengah politik liberal yang bagaikan pasar lelang saat ini, kekuatan figur, modal dan struktur organisasi yang kuat serta mengakar memang menjadi faktor penting bagi partai-partai politik baru. Akan tetapi, hal itu lebih merupakan syarat perlu (necessary condition) dan bukan syarat cukup (sufficient condition) untuk meraih prestasi yang fenomenal. Sebab, faktor figur, modal dan organisasi saja tidak cukup untuk menjadi faktor pembeda partai-partai baru terhadap yang mapan.

Faktor pembeda itu sangat penting untuk partai-partai baru. Sebab, kendati struktur organisasi yang baik dan figur yang populer dapat diraih, publik bisa saja menganggap mereka sama dengan partai-partai politik yang mapan. Dengan demikian, partai-partai baru dapat terkena getah persepsi yang buruk atas partai-partai mapan.

Syarat cukup bagi partai-partai baru itu adalah konsistensi isu, gerakan dan kegigihan untuk terus menerus menawarkan gagasan baru. Disamping itu, mereka juga tanpa lelah harus melakukan program-progam yang mengukuhkan identitas mereka sebagai pilihan solusi di tengah kebuntuan harapan pada partai-partai politik yang mapan.

Di sinilah sebenarnya tantangan yang sesungguhnya. Prestasi yang signifikan bagi partai-partai baru dapat dicapai jika mereka melakukan kerja ekstra keras dua kali lebih besar daripada partai-partai mapan. Selain membangun infrastruktur yang kuat dan figur yang memberikan harapan, mereka juga dituntut untuk menegaskan faktor pembeda dalam gagasan dan program kerja.

Ideologi Kerja

Kerja yang besar itu bisa dicapai jika dan hanya jika partai-partai baru berhasil merumuskan ideologi kerja (working ideology) yang jelas untuk melakukan konsolidasi organisasi dan membangun kader yang militan. Working ideology dimaksudkan sebagai ideologi yang mampu menjadi dasar militansi kader dan semangat kerja organisasi. Jadi, ia bukan sekadar ideologi yang dikampanyekan ataupun disakralkan, tanpa dimanifestasikan pada tataran praksis.

Hal yang terakhir itulah yang sampai saat ini masih gagal untuk dirumuskan oleh partai-partai mapan sehingga mereka cenderung berpolitik dengan manuver yang liar. Kealpaan itu juga yang membuat kader-kader partai mapan bersikap pragmatis dan konsolidasi organisasi yang lemah.

Inilah pekerjaan rumah terpenting bagi partai-partai baru dalam pasar lelang politik Indonesia tahun 2014 mendatang!

Penulis adalah Direktur the Institute for Welfare Democracy. Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat.

Arti Heboh Wikileaks

2011-03-11T11:50:00.000+07:00

Front Page The Age, 11/3/2011

Dua surat kabar terkemuka di Australia menerbitkan headline yang mirip, yaitu bocoran WikiLeaks tentang kabel rahasia intelijen AS perihal dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Yudhoyono. Artikel lengkapnya dapat dibaca dengan mengklik gambar-gambar front pages The Age dan Sydney Morning Herald di atas, namun untuk keperluan diskusi saya akan terjemahkan beberapa kutipan yang penting bagi saya.

"...The US diplomatic reports—obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age — say that soon after becoming President in 2004, Dr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, husband of former president Megawati Sukarnoputri..."

Laporan diplomatik AS yang diperoleh oleh WikiLeaks dan diberikan secara ekslusif pada the Age mengatakan bahwa segera setelah menjadi Presiden tahun 2004, Dr. Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami dari mantan presiden Megawati Sukarnoputri.

Lebih lanjut dikatakan pula:

"...In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government’s anticorruption campaign, had gathered "sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik’s arrest".

But Mr Silalahi, one of Dr Yudhoyono’s closest political confidants, told the US embassy the President "had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik..."

Pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa salah seorang informan politik mereka yang paling berharga, yaitu penasehat senior presiden, TB Silalahi, telah menyarankan Jampidsus Hendarman Supandji, yang sedang memimpin kampanye baru pemerintah untuk antikorupsi, telah mengumpulkan "bukti cukup tentang korupsi mantan first gentleman Taufik Kiemas dan memerintahkan penangkapan Taufik."

Tetapi Pak Silalahi, salah seorang yang paling dipercaya secara politik dan terdekat dengan Dr. Yudhoyono, mengatakan kepada Kedubes AS bahwa sang Presiden "telah secara pribadi menginstruksikan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik...

Sydney Morning Herald, 11/3/2011

Pada bagian lain dilaporkan pula tentang dugaan Ibu Negara yang memanfaatkan posisi politiknya untuk keuntungan finansial: "particularly first lady Kristiani Herawati ... to profit financially from its political position".

Terkait mantan Wapres Jusuf Kalla disebutkan penggunaan sejumlah uang (jutaan dollar AS) untuk memenangi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Menariknya, JK tidak membantah hal ini sebagaimana wawancaranya di TempoInteraktif.

Istana tentu membantahnya dengan mengatakan bahwa artikel tersebut mencemarkan nama baik Presiden SBY. Di Twitter, @dennyindrayana juga menyebut bahwa informasi tersebut adalah hasil ngobrol ngalor ngidul, bukan data/fakta. Saya mengerti, tentu mereka harus membantahnya. Itu tugas mereka.

Saya tidak mau mengomentari apakah berita tersebut benar atau tidak, faktual atau tidak. Bagi saya, berita tersebut memberikan latar belakang (background) atas beberapa missing links yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa politik di Indonesia.

Banyak misteri atas hasil akhir (outcomes) dari peristiwa politik yang selama ini sulit dijelaskan, dan laporan tersebut seakan-akan melengkapi bagian-bagian yang sulit dimengerti itu. Lagipula, bukankah sudah berulang kali dikatakan bahwa telah terjadi politik saling sandera diantara elite politik yang membuat pemberantasan korupsi dan kebijakan-kebijakan lain di Indonesia tidak bisa maju secara signifikan?

Bantahan @dennyindrayana

Misalnya, mengapa pasca Pemilu 2004, TK selalu menjadi yang terdepan untuk menganjurkan koalisi PDI Perjuangan dengan SBY? Hal ini terjadi berulangkali sampai heboh reshuffle yang baru-baru ini terjadi. Juga, mengapa dari kubu Cikeas selalu mengontak TK dan bukan Ibu Mega, isterinya yang notabene Ketua Umum partai, ketika terjadi ketegangan-ketegangan antara pemerintah dan kubu oposisi?

Saya tidak mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas adalah benar seperti apa yang dibocorkan oleh WikiLeaks itu. Saya hanya mengatakan bahwa bocoran WikiLeaks itu memberikan latar belakang yang menurut saya lebih logis daripada cerita misteri hantu atau kesaktian almarhum mbah marijan. Bagaimana menurut Anda?

How Does Ipad Work for You?

2011-03-10T13:20:00.001+07:00

Ipad has been tempting me, but I still refrain to get one. But the release of Ipad 2 is intriguing me to learn more and to get myself one of them. Why do I refreain to get Ipad? First, I've got a nice MacBook already, and it pleases me very well. Second, I usually need a portable computer to write, to keep a simple database of my readings and articles, and subsequently to make presentations. So, for all these reasons, I don't have the need to get an Ipad. At least, that's what I thought until now.

However, Ipad 2 has come with more interactive features. It can be now easily connected to other devices. A review from MacWorld says:

The iPad 2 arrives with a new version of the operating system that powers the iPhone, iPad, and iPod touch. This version, iOS 4.3, is hardly earth-shattering, but does offers a few nice new features.

Third-party apps can now take advantage of streaming video via AirPlay, the system that lets iOS devices stream audio and video to various devices, most notably the second-generation Apple TV. The Videos and iPod apps can now connect to Macs or PCs running iTunes via the Home Sharing system, meaning—at long last!—you can stream music or videos from any Mac or PC in your house to your iOS device, elsewhere on your local network.

Although the review doesn't sound very pleased, I think it's a significant improvement! In the previous paragraph of the review, it also says that Ipad 2 now supports HDTVs and HD video.

Alright, with these substantial improvement, Ipad 2 becomes a more powerful tablet and offers a new digital experience that you can bring with you anytime and anywhere. Especially when you do a lot of travelings like me, a handy powerful gadget is important to serve all your needs.

Anyway, before coming with decisions, how did Ipad 1 become a successful product? What do you think? How does Ipad work for you?

Kalau Saya Jadi Penguasa

2011-02-23T10:13:00.000+07:00

*Tulisan ini dimuat dalam koran Jurnal Nasional (23/2) di sisipan Politika, halaman 5, dengan judul "Andai Saya Berkuasa".

Saya bukan seorang diktator. Akan tetapi, banyak kritik terhadap keberhasilan yang sudah dicapai, sebenarnya didasari ketidakmengertian bahwa saya adalah seorang penguasa. Logika saya sebagai penguasa, tentu saja berbeda dengan logika pengamat, apalagi tokoh-tokoh oposisi yang senantiasa mengintai kursi kekuasaan yang sekarang saya duduki.

Tentu saja sudut pandang saya pun berbeda dengan para pengkritik itu. Sudut pandang itu saya dasari dan tujukan untuk kepentingan kekuasaan pemerintahan. Tentu tidak logis bila sudut pandang saya didasari dan ditujukan untuk kepentingan orang lain yang sebenarnya ingin berkuasa juga.

Contohnya, mereka mengkritik bahwa pertumbuhan ekonomi yang kini mencapai 6,1 persen sebagai tidak berkualitas. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi tanpa kebijakan yang terarah dari pemerintah, sehingga seandainya pemerintah tidur pun angka tersebut akan tercapai.

Sebagai penguasa, adalah sangat penting untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi dengan cara yang tercepat. Tentu saja, tidak logis bila cara yang saya tempuh itu akan menuai hasilnya setelah satu dekade, sebab ketika itu saya tak lagi berkuasa.

Cara yang tercepat tentu saja mendongkrak pertumbuhan melalui sektor finansial, yaitu mendorong arus modal masuk sebanyak-banyaknya. Arus modal ini tak harus berkaitan dengan investasi yang jangka panjang, sebab upaya untuk itu tak gampang. Langkah-langkah mengkoneksikan arus modal dengan investasi jangka panjang akan potensial menurunkan derasnya arus modal masuk, sehingga pertumbuhan ekonomi tak mencapai angka 6 persen. Lalu, apa yang akan dikatakan oleh para pengkritik itu andaikan pertumbuhan ekonomi tak mencapai 6 persen?

Sektor finansial kini sedang menjadi primadona. Lembaga-lembaga keuangan internasional pun senantiasa merekomendasikan liberalisasi sektor finansial. Lantas, bila saya kemudian menjalankan rekomendasi itu dan lembaga-lembaga itu memujinya, apakah saya salah?

Strategi ini memang membawa konsekuensi kesenjangan ekonomi yang cenderung melebar. Para pengkritik mengatakan bahwa hampir 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dinikmati oleh segelintir orang yang sangat kaya, sementara yang 20 persen sisanya diperebutkan oleh 80 persen penduduk. Tentu, saya sadar itu.

Saya ingin menegaskan bahwa perebutan kekuasaan dan upaya mempertahankannya adalah selalu tentang pertarungan elit. Memang saya terpilih karena suara rakyat terbanyak, akan tetapi kekuasaan saya bisa dijatuhkan oleh segelintir elit. Keberlangsungan kekuasaan saya bukan ditentukan oleh 80 persen penduduk yang cenderung miskin itu, melainkan oleh segelintir oligarki yang sangat kaya. Karena itu, mau tak mau saya harus menyenangkan mereka. Ini adalah pilihan yang rasional dan saya tak bisa disalahkan untuk bertindak rasional.

Tentu saja saya sadar pula bahwa 107,8 juta penduduk masih hidup di bawah 2 Dollar AS per hari seperti dilansir oleh UNDP. Saya harus angkat topi atas kemauan dan kerja keras mereka yang tetap bisa bertahan hidup dengan pendapatan sekecil itu.

Akan tetapi, mengangkat derajat hidup 107,8 juta orang tentu sebuah kerja yang membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun, yaitu usia maksimal kekuasaan saya. Secara rasional, saya tak mungkin melakukan itu sebab yang akan menikmati hasilnya adalah penerus saya. Itulah sebabnya saya gunakan ukuran statistik yang berbeda, agar dapat memfokuskan kebijakan pada jumlah penduduk yang mungkin ditargetkan dan saya klaim keberhasilannya.

Satu lagi kritik mereka tentang kesenjangan. Katanya, Pulau Jawa menikmati 57,8 persen PDB triwulan IV-2010. DKI Jakarta berada di peringkat pertama (16,5 persen), lalu Jawa Timur (14,8 persen) dan Jawa Barat (14,3 persen). Saya juga sadar akan fenomena ini.

Akan tetapi, jangan lupa bahwa Jawa adalah kunci bagi kelanggengan kekuasaan. Sampit, Makassar, Ambon dan Papua pernah bergejolak hebat, bahkan berdarah-darah, dan penguasa tetap bertahan. Namun, kelompok mahasiswa yang menduduki DPR RI di Senayan bisa menjatuhkan seorang diktator.

Secara rasional tentu saja seorang penguasa akan sungguh-sungguh menjaga Pulau Jawa tetap menikmati sebanyak-banyaknya kue pendapatan nasional. Sebab, bila pergolakan hebat terjadi di pulau itu, kekuasaan akan mudah sekali dijatuhkan. Karena itu, saya yakin, siapapun penguasanya pasti tidak akan berani untuk menggeser secara radikal dominasi proporsi pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa.

Untuk itu, mengatakan saya berbohong adalah kurang tepat. Saya hanyalah seorang manusia yang bekerja secara rasional, sesuai teori ekonomi, untuk mempertahankan kepentingan. Tak perlu berlelah-lelah mencari manusia yang ideal, sebab apabila mereka berkuasa seperti saya, niscaya akan bertindak serupa. Permasalahannya adalah sistem politik-ekonomi yang mendasari rasionalitas saya. Ubahlah itu, maka Anda akan mengubah saya.

Merah Putih Diantara Dua Gajah

2010-12-10T11:18:00.004+07:00

Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia baru-baru ini tak lepas dari latar belakang perekonomian negaranya yang masih dirundung krisis. Walaupun hanya berlangsung 18 jam, perjalanan ke Asia Tenggara itu memiliki makna simbolis di tengah ‘perang ekonomi’ antara negeri Paman Sam itu dan Cina.

Bagaimanapun, Asia Tenggara adalah pekarangan belakang Cina. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara merupakan pasar terluas bagi produk-produk Cina. Tak perlu data statistik yang rumit untuk mengetahui hal itu, sebab setiap hari kita bersentuhan dengan barang-barang produksi Cina. Sebut saja, mulai dari peniti, baju, mainan, alat makan, produk elektronik, sepeda motor, sampai alat-alat berat yang digunakan sektor industri kita.

Di tengah perseteruan AS dan China, Indonesia bisa mengambil langkah cerdik. Tanpa harus "menjual pasar" dan "obral sumber daya" cuma-cuma, mestinya kita bisa menghindari nasib pelanduk.

Perang Dua Gajah

Membanjirnya produk-produk Cina di Indonesia, entah legal maupun ilegal, tentu menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan raksasa baru ekonomi dunia itu. Tak hanya di Indonesia, produk Cina juga membanjiri pasar di AS. Ekspor memang menjadi salah satu primadona negara Tirai Bambu itu, sehingga Cina mati-matian mempertahankan manajemen nilai tukarnya secara ketat.

AS sebagai negara adidaya yang terluka, berkali-kali menggerutu atas keputusan Cina untuk tetap mempertahankan sistem nilai tukar yang terkelola (manageable). AS kerap menekan Cina untuk segera meliberalkan sistem nilai tukarnya, atau paling tidak merevisi nilai Yuan.

Tak tanggung-tanggung, AS bahkan menuduh Cina memanipulasi nilai tukar (kurs) mata uang Yuan untuk mendorong posisi defisit (net impor) neraca perdagangan AS. Rupanya, ketika bersentuhan dengan kepentingan nasional, negeri yang menjadi jawara ekonomi liberal seperti AS pun, menjadi nasionalistis. Kebijakan ekonomi negara lain mendapat cap sebagai ancaman disengaja terhadap perekonomian dalam negeri.

Akan tetapi, alih-alih menuruti gerutuan AS, Cina bahkan menaikkan suku bunga acuannya pada 19 Oktober lalu. Hal ini tentu akan semakin memperkuat permintaan terhadap Yuan, yang pada akhirnya lagi-lagi mengapresiasi nilai tukarnya. Bagi AS yang sedang kekeringan likuiditas, hal ini tentu dianggap mengganggu. Sebab, aliran kapital akan kembali membanjiri Cina dan likuiditas di AS tetap atau semakin kering.

Banyak orang mengatakan bahwa nilai Yuan telah over-valued dan mempertahankannya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, beban itu mungkin hampir tidak terasa bagi Cina yang memiliki cadangan devisa mencapai 2 trilyun dollar AS.

Belajar dari Sejarah

Bukankah hampir setiap negara juga dalam sejarahnya melakukan hal yang sama (mengelola nilai tukar) ketika cadangan devisa, atau dulu cadangan emasnya, berlimpah? Mungkin itu yang dipikirkan oleh Cina dan mereka melakukannya kini untuk menapaki tangga menjadi adidaya baru perekonomian dunia.

Menurut saya, Cina justru belajar dengan cermat dari sejarah. Ha-Joon Chang (2002) dalam Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective, menguraikan babak-babak sejarah dari negara-negara yang kini maju. Menurut Chang, negara-negara yang kini maju dan mengkampanyekan kebijakan ekonomi liberal itu, pada tahap pembangunannya justru menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kampanyenya.

Chang, antara lain, mengatakan:

“… negara-negara maju tidak mencapai tahap kemajuannya seperti saat ini dengan menempuh kebijakan dan institusi yang mereka rekomendasikan ke negara-negara berkembang hari ini. Sebagian besar dari mereka secara aktif menggunakan kebijakan industrial dan perdagangan [yang kini mereka] cap “buruk,” seperti infant industry protection dan subsidi ekspor – praktik-praktik yang dewasa ini dicerca, bila tidak dilarang, oleh WTO. Sampai ketika mereka telah cukup maju (yaitu, sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20), mereka memiliki sangat sedikit institusi yang pada masa kini menjadi keharusan bagi negara-negara berkembang, termasuk juga institusi ‘dasar’ seperti bank sentral dan perseroan terbatas” (diterjemahkan oleh penulis).

Tepat seperti pelajaran sejarah ekonomi itu, Cina melakukan segala yang mungkin untuk menjaga momentum perekonomiannya tetap maju. Kerap ia menabrak aturan yang sarat kepentingan negara maju dan secara cerdik memainkan jurus melindungi derap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Misanya, Cina memutuskan bergabung dengan WTO untuk memperluas pasarnya, akan tetapi tetap mempertahankan kebijakan industri yang selektif untuk mendorong perindustriannya yang baru tumbuh. Pintu dibuka bagi perusahaan asing untuk berinvestasi di Cina dengan serangkaian kebijakan integratif penggunaan sumber daya manusia nasional dan bahan baku domestik pada supply chain (pasokan bahan baku) industrinya.

Cina juga membuka sebagian pasar modalnya, namun tetap mendorong sovereign wealth fund (SWF, dana-dana yang dimiliki oleh badan usaha milik negara) untuk mendominasi kapitalisasi pasar. Hal ini membuat pasar modal Cina tetap dibawah kendali negara, sehingga stabilitas pasar tidak terganggu oleh arus modal masuk jangka pendek (hot money). Negara itu ingin memastikan bahwa pasar modal tidak semata-mata menjadi tempat mengambil keuntungan bagi investor-investor (asing), melainkan tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara (intermediary) bagi tersedianya kapital untuk industri nasional, melalui dana-dana yang dikelola oleh SWF.

Kibarkan Merah Putih

Ditengah “perang dua gajah” sebagaimana diuraikan diatas, Indonesia sesungguhnya dapat memainkan peran dengan cerdik. Alasannya sederhana. Meski perekonomian Indonesia tak sebesar AS dan Cina, namun kita memiliki posisi yang strategis, yaitu pasar yang besar dan potensi sumber daya nasional yang masih menjanjikan. Dengan posisi ini, kita tidak harus ‘menjual pasar’ dan ‘obral sumber daya’ secara cuma-cuma, melainkan memainkan dua potensi itu secara cerdik guna memaksimalkan keuntungan bagi perekonomian nasional.

Misalnya, dengan potensi pasar yang besar, sudah berapa banyakkah investor yang masuk dengan syarat membangun industri sebagai syarat penetrasi pasar dalam negeri? Apa yang kita saksikan saat ini justru pasar domestik kita dibanjiri produk-produk asing yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Lalu, sudah berapa banyakkah sumber daya nasional yang diolah dan dimanfaatkan oleh perekonomian domestik? Saat ini kita hanya menjadi penonton tatkala sumber daya nasional kita dikeruk, dipetik, ditebang dan dijual tanpa diolah sehingga hampir tak ada nilai tambah yang diperoleh. Bahkan, sumber daya itu pun tak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Lihat saja di Kalimantan Timur yang sering krisis energi, kendati provinsi itu setiap hari mengekspor batubara dan minyak bumi.

Di sisi moneter, kita juga ragu untuk mengambil posisi. The Wall Street Journal edisi 19-21 November 2010 memberitakan bahwa negara-negara emerging di Asia, Amerika Latin dan Afrika telah menerapkan kebijakan kontrol atas arus modal masuk (capital inflow). Arus modal yang masuk lantaran krisis di AS itu dipandang dapat membawa instabilitas seketika terjadi kepanikan pasar. Indonesia sendiri telah memperoleh pelajaran mahal atas hal ini, yaitu ketika krisis keuangan yang membawa pada kasus dana talangan Bank Century yang kontroversial itu.

Latar belakang keraguan Indonesia itu tak lepas dari peringatan IMF pada akhir Oktober lalu. Lembaga itu mengatakan agar “Indonesia jangan ikut-ikutan Thailand dan Brazil melakukan kontrol kapital” (Yanuar Rizky, Gatra, 28 Oktober - 3 November 2010).

Pepatah mengatakan “gajah bertarung, pelanduk mati di tengah.” Karena itu, Merah Putih harus dikibarkan. Sebagai negara besar di belahan selatan, Indonesia tidak layak menjadi pelanduk. Bila dikelola dengan belajar dari sejarah seperti Cina, negeri ini, paling tidak, bisa menjadi ‘gajah kecil yang cerdik’ memainkan perannya untuk memaksimalkan kepentingan perekonomian nasional diantara perang dua gajah besar.***

Tulisan ini adalah versi lengkap (belum diedit) dari tulisan berjudul sama yang dimuat dalam AND Free Magazine, edisi Desember 2010.

Gagap Menanggulangi Bencana

2010-11-02T11:21:00.000+07:00

Kendati UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana telah cukup baik, fakta di lapangan menunjukkan kegagapan pemerintah dalam penangangan bencana. Kegagapan ini sebenarnya adalah indikator bahwa koordinasi antarinstansi negara kurang bekerja maksimal dan --yang lebih penting-- tidak dilakukannya penanganan-penanganan pra-bencana. Di negeri yang rawan bencana seperti Indonesia, kita harus hidup "akrab dengan bencana". Artinya, sosialisasi, pendidikan, infrastruktur dan transportasi yang ada hendaknya membuat masyarakat di daerah rawan sigap tatkala terjadi bencana. Hal ini tidak bisa hanya mengandalkan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan institusi serupa di daerah, melainkan harus melibatkan seluruh instansi negara, dari tingkat daerah (dinas-dinas) sampai ke tingkat pusat (departemen/kementrian).

Hal di atas adalah intisari dari argumentasi saya di segmen "Hot Issue" pada program "Suara Anda" yang ditayangkan MetroTV semalam Pkl. 20.00 - 20.30 WIB. Bagi yang semalam belum sempat menonton, arsip tayangan video program tersebut dapat dilihat di link: Gagap Menanggulangi Bencana.

Mencari Jalan Kesejahteraan

2010-10-28T16:59:00.001+07:00

Dipublikasikan di Indoprogress, 28 Oktober 2010

Ada yang menarik ketika 60 orang perwakilan dari 14 negara di Asia berkumpul di Jakarta dalam rangka Konferensi Ke-3 Jaringan Sosial Demokrasi Se-Asia. Mereka adalah utusan dari partai-partai politik dan organisasi-organisasi yang berpandangan sosial demokrasi. Ada partai-partai yang kini sedang berkuasa, seperti Akbayan (Filipina) dan Partai Rakyat Revolusioner (Mongolia), dan juga ada partai-partai oposisi seperti Partai Aksi Demokratik (Malaysia), Partai Keadilan Rakyat (Malaysia), Partai Buruh Demokratik (Korea Selatan), dan lain lain.

Pada umumnya mereka sedang gelisah. Bukan semata karena krisis keuangan yang masih menghantui dunia, bukan pula hanya disebabkan kemiskinan dunia yang terancam meningkat lantaran pertumbuhan ekonomi global yang masih terseok-seok.

Kawasan Asia justru sedang bersinar. China, India dan Vietnam sedang menjadi jantung dunia, memompakan darah pertumbuhan ekonomi global terus bergerak dan tak terjerumus resesi yang mendalam. Indonesia, sebagai tuan rumah Konferensi tahun ini, juga menunjukkan performa makroekonomi yang lumayan: bertumbuh sekitar 5-6 persen, inflasi yang stabil, dan kini sedang kebanjiran arus modal masuk sebagai akibat melemahnya perekonomian negara-negara maju.

Akan tetapi, tepat pada saat perekonomian Asia menjadi motor itulah terdapat kegelisahan. Geliat pertumbuhan ekonomi, tak kunjung diiringi distribusi yang semakin merata. Jurang kemiskinan di banyak motor pertumbuhan Asia, justru semakin melebar, termasuk di Indonesia. Segelintir kelompok masyarakat kaya bertambah pundi-pundinya dan kekayaannya pun menambah akumulasi pendapatan nasional dalam statistik makro ekonomi. Sementara itu, sebagian besar masyarakat miskin harus menerima nasib tetap miskin tanpa jaminan sosial apapun yang diberikan oleh negara.

Inilah pokok masalahnya. Kendati negara-negara maju kini bermasalah akibat liberalisasi sektor keuangan, mereka tetap menanggung beban jaminan sosial bagi warga negaranya. Sementara itu, Asia yang masih bertumbuh tak kunjung sadar bahwa akumulasi kekayaan harus didistribusikan kepada kelompok terbesar masyarakatnya.

Sejarah berbagai krisis ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan tanpa kesejahteraan adalah bagaikan uap air yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pertumbuhan yang tak dibarengi oleh peningkatan potensi kapasitas produktif dari seluruh warga negara niscaya akan meleleh dengan cepat tatkala terjadi goncangan yang sedikit saja atas stabilitas makro ekonomi yang mengancam sebagian kecil kelompok masyarakat penikmat kue nasional.

Pertumbuhan ekonomi akan berkesinambungan jika dan hanya jika dibarengi dengan pemerataan distribusi kekayaan nasional. Logikanya sederhana, semakin banyak orang memiliki akses pada kapital, semakin banyak pula orang yang mungkin untuk meningkatkan kapabilitasnya dan terlibat dalam sektor produktif yang kemudian menambah kapasitas perekonomian nasional. Dan semakin banyak orang yang produktif, maka daya tahan perekonomian nasional akan semakin baik menghadapi goncangan-goncangan ekonomi global dan regional yang tak terhindarkan dalam globalisasi saat ini.

Lebih daripada itu, penelitian di banyak negara juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara level jaminan sosial dan kinerja ekonomi (Dani Rodrik, Has Globalization Gone Too Far?, 1997). Sebabnya sederhana, orang akan semakin inovatif dan kreatif tatkala terjadi mitigasi atas risiko-risiko utama dalam hidupnya akibat adanya jaminan sosial.

Jalan kesejahteraan dicari bukan ketika hidup penuh tekanan. Distribusi kekayaan justru harus dilakukan ketika kue pendapatan nasional kian membesar. “Perbaikilah atap rumah mu ketika matahari bersinar,” kata John F. Kennedy. Sebab, akan terlambat untuk memperbaiki atap di musim hujan dan ancaman petir pun senantiasa menghantui nyawa. Waktu mencari jalan kesejahteraan bagi Asia dan Indonesia adalah sekarang.

Misleading Economic Growth Statistics

2010-10-25T11:59:00.001+07:00

Many times economists have said that economic growth does not necessarily mean better livelihood. In today's newspaper (the Jakarta Post), Aris Ananta repeated the concern in response to statements by Hatta Rajasa (Coordinating Minister for the Economy) and Chaerul Tanjung (Chairman of National Economic Committee) about projection of Indonesia's economic growth and the possibility of the country becoming the 5^th largest economy in the world in 2030.

Ananta indirectly said that both have used ridiculous statistics: measuring economic growth without assuming the rise of the price levels. If this is the case, then the most stupid policy to achieve higher economic growth is simply to increase inflation!

Have the two high public officials done the ridiculous "projection" on purpose? I don't know. Maybe they just want to please their boss (the President) so hard, that they are willing to use whatever means possible to 'mark up' their projection.

For the public, it becomes very important to be always aware of what the government, or their economists, say. Don't be misled, because the meaning of 'data' heavily depends of who interpret the data.

As Ananta concluded in his article:

In a nutshell, we should be aware that those impressive statistics on Indonesia’s income hide the ever-rising prices. Indonesia achieved and will produce a larger national income and per capita income at an increasingly more expensive living cost.

Rajasa's and Tanjung's economic growth statistics, of course, is not relevant at all to the well being of the Indonesian people.

Social Democracy and Business

2010-10-22T13:43:00.002+07:00

--Lessons learned from the 3rd Conference of the Network of Social Democracy in Asia (Socdem Asia)

From October 19 to 23, 2010, social democratic political parties, pre-parties, scholars and activists in Asia had a gathering and discussions on “Growth, Social Balance and Sustainability: Perspectives for Social Democratic Economic Policies in Asia.”

One of the most interesting topics is the relationship between social democratic parties and the business community. It is easy to notice from the discussions, that social democratic parties in Asia are uneasy when talking about how should they ‘work together’ with the business community. Although history shows that social democracy is never an “anti-business” ideology, debates subsequently occurred on what kind of relationship they should create with the business, along with the main priority to put the interests of workers and the three social democratic principles; freedom, justice and solidarity.

Nevertheless, it is certain that at the heart of social democracy remains dialogue and participation. Therefore, contrary to the economic practices of the (neo)liberals, the economy is too important to be left only at the hands of a closed group of people dubbed as ‘the technocrats’. Economic and business policies should be designed, discussed, decided and subsequently implemented with the participation of all stakeholders: the government, the employers, the workers, and the community.

Based on freedom, justice and solidarity, social democracy aims at “living together” as a community, a nation, a region, and citizens of the world. Thus, “living together” must be an end to be put above all means, including the market system. The market system is a genius to allocate resources efficiently, but it doesn’t work for justice and equality. Hence, the market is a good servant, but a bad master.

Because we live together, then partnership becomes important. We learned from the “German experience”, which they have created an association of social democratic business managers, social-democratic parties/groups could create a space where their “traditional” constituents can meet, discuss and subsequently find common ground with other groups of the society such as the business community.

The common ground would be fundamental to put forward common agenda between the social democratic parties and the business. The “Swedish experience” has shown that social democratic policies and the welfare state system were first implemented as a result of common interests and common agenda from both the workers and the employers. They wanted a system that makes Sweden work for all and indeed it has lasted for a century.

A Dramatic President

2010-10-07T18:20:00.000+07:00

“A drama king” might be a good term to portray how President Yudhoyono always comes up with his decisions. In 2004, when he starts his steps to the Palace, he was playing a drama as a minister who is abandoned by the then President Megawati. Now, when he is already a President, he plays a variety of drama; from being a terrorist target to being a president who plays by the rules and therefore cannot make significant breakthroughs. However, when will people say enough of drama?

Being dramatic might be good for many Indonesians who love melancholic stories. People bought Yudhoyono’s trick as an abandoned minister back then in 2004. His contender, President Megawati, was also carried away in the drama. Her emotional character seemed to support Yudhoyono’s role and therefore made her as an antagonist.

Then, Yudhoyono quit his job as a coordinating minister for politics, security and defense, and subsequently declared his candidacy to run as President. His declaration was also dramatic. It took place in Pak Mayar’s house, a poor peasant in Cikeas Udik (near Yudhoyono’s area), and declared a Popular Coalition (Koalisi Kerakyatan) to challenge Megawati’s National Coalition (Koalisi Kebangsaan). We all know the end of the drama. Yudhoyono succeeded to gain victory with more than 60 percent of votes.

During his presidency, he also presents a lot of drama. In the peak of the aftermath of the Marriott-Carlton blasts in 2009, he gave a press conference. However, instead of stressing his concerns for the blasts and the victims, he suddenly showed some “intelligent facts” that he was actually the terrorist’s target. Moreover, because the bombings took place just after the presidential election in that year, he also utilized the moment to warn his contenders not to further challenge the election’s result.

A few days ago, President Yudhoyono also presented two unexpected dramas. The first drama is when he chose Timur Pradopo as National Police Chief by suddenly making him a three-star general. As Jakarta Police Chief, Pradopo was a two-star general, and therefore was not able to be a national police chief candidate. So, on October 4 morning, he was promoted to a three-star general’s position, then the President announced him as national police chief candidate in the evening.

The next day, President Yudhoyono suddenly cancelled his trip to the Netherlands. This is the second drama. It is a drama because the trip was cancelled at the last minute, when the plane was set to fly and everybody was already at the airport. The reason to cancel the trip was also dramatic, because a small group of Mollucan separatists filed a lawsuit in a local Dutch court and asked the court to arrest the President during his visit. Nonetheless, we all know that an arrest to a visiting head of state is impossible due to immunity given by international law.

Then, the drama continued. Yudhoyono said that he cancelled the trip to defend “the honor of the nation and the country”. He regretted that the court began the trial on the same day of his visit, and therefore it will damage the honor of the President of Indonesia.

“If the trial takes place during my visit, then this is tied to the dignity and honor of the country, therefore I have decided to postpone this trip,” the president said.

The excuse would not be peculiar if it is consistent with Yudhoyono’s presidential conducts. The problem is there have been many incidents with regards to the country’s honor that the President did not act accordingly. A blatant example would be when the Malaysian police arrested three Indonesian Fisheries and Maritime Affairs Ministry officers who were on duty within the Indonesian waters. Although many have said that the incident has harmed the country’s honor and sovereignty, the President did not show the same concern.

Lastly, dramas might work for a period of time and for a group of people. Unfortunately, dramas cannot work for all people and for all time. The critical public, as you can see in many social media, has had enough of the drama. I only hope that the end of the President’s term will not also be a drama.

IDUL FITRI DAN SEMANGAT REKONSILIASI

2010-09-08T11:22:00.000+07:00

Memasuki Idul Fitri 1431 H, saya teringat tulisan lama saya yang pernah disebarluaskan oleh SiaR. Ketika itu SiaR adalah sebuah mailing list yang menjadi media alternatif selama era perlawanan terhadap Orde Baru. Tulisan yang dibuat 12 tahun lalu itu terasa masih relevan dengan keadaan saat ini, terutama ketika di masa bulan suci Ramadan ini, justru kebinekaan kita mendapat tantangan hebat dari berbagai kelompok radikal. Atas nama "agama" mereka menutup rumah ibadah agama lain, seakan lupa bahwa pesan dari Ramadan justru adalah penyucian diri, membebaskan diri dari segala kebencian. Dengan latar belakang itu, saya ungguh kembali tulisan lama tersebut dengan kesadaran bahwa kita memang belum bergerak jauh dari keadaan satu dekade yang lalu.

Manusia dengan Allah, mampu untuk bertobat. Memohon ampun atas segala kesalahan dan melakukan reformasi total untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia ciptaan Allah. Manusia yang mampu memanusiakan manusia lainnya. Manusia yang menghargai semangat kemanusiaan untuk saling menyayangi, menjauhkan kemunkaran, mencintai kebenaran, keadilan dan kedamaian.

Idul Fitri kiranya membuat bangsa Indonesia mampu untuk bertobat. Menjadi bangsa yang besar dan kembali kepada fitrahnya sebagai bangsa yang penuh semangat gotong royong dan cinta kebenaran, keadilan dan kedamaian. Bangsa yang mampu untuk hidup bersama dengan penuh damai melaksanakan perubahan besar bagi kehidupan yang lebih demokratis. Bangsa yang mampu melakukan perdamaian bagi dirinya dan orang lain; suatu rekonsiliasi yang membawa perdamaian bagi setiap perbedaan.

Silakan klik "continue" untuk membaca selengkapnya tulisan tersebut. Selamat Idul Fitri 1431 H, Mohon maaf lahir dan batin!

IDUL FITRI DAN SEMANGAT REKONSILIASI
Oleh Martin Manurung

Rumah saya, dikelilingi oleh Mesjid dari empat sudut arah mata angin. Semuanya memukul bedug dan menggemakan takbir. Sungguh suatu suasana yang meriah ditambah dengan suasana langit yang terhiasi kembang api. Berada dalam suasana agamawi seperti ini justru mengajak saya memasuki suatu tempat yang jauh dari keramaian, suatu tempat yang sunyi untuk merenungkan apakah makna suasana itu bagi kehidupan umat manusia.

Idul Fitri terjadi bukan hanya tahun ini. Bertahun-tahun hari raya agama Islam itu terjadi. Tetapi, entah mengapa Idul Fitri 1419 H ini saya rasa lebih sebagai suatu moment yang khusus maknanya bagi bangsa saya yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Idul Fitri 1419 H ini juga bagi saya istimewa karena hari raya itu terjadi tak lama berselang dengan Hari Natal yang dirayakan oleh kaum kristiani. Dua hari raya dari dua agama besar itu tentu punya makna yang signifikan untuk dikaji secara mendalam dan bukan untuk dibiarkan begitu saja berlalu.

Meskipun agama saya bukan Islam, saya mencoba untuk menggali pemaknaan Idul Fitri. Paling tidak, penggalian itu dilakukan semampu saya untuk memahami kontekstual hari suci itu. Dalam format negara Indonesia yang mengalami reformasi, Idul Fitri memberikan suatu inspirasi dan pesan universal yang seharusnya dapat diresapi oleh setiap insan yang berakhlak. Idul Fitri memberikan moment bagi terciptanya manusia-manusia yang bersih dari segala dosa. Idul Fitri juga memberikan kesempatan bagi setiap insan untuk membuang segala iri hati dan dengki serta dengan hati yang tulus mampu memaafkan segala kesalahan orang lain. Pendeknya, Idul Fitri membawa suatu pesan rekonsiliasi yang tak terbatas (unlimited reconciliaton), yakni bagi setiap manusia dan bagi setiap jenis kesalahan.

Idul Fitri mengisi batin kita dengan kekuatan untuk memaafkan dan memohon maaf. Segala rekayasa dan kekejian hendaknya dapat dibuang dan diisi dengan ketulusan dan kemurnian. Suatu cita-cita yang hampir utopis bagi manusia yang tidak merasakan kehadiran Allah dalam setiap denyut nadinya. Sehingga realitas yang ada merupakan fenomena manusia tanpa Allah sehingga tak mengenal belas kasihan dan mengeliminir kepentingan sosial demi kepentingan personalnya. Manusia tanpa Allah sehingga membuat hawa nafsunya menggelegar untuk memakan sesamanya manusia demi tujuan politis sempit.

Manusia dengan Allah, mampu untuk bertobat. Memohon ampun atas segala kesalahan dan melakukan reformasi total untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia ciptaan Allah. Manusia yang mampu memanusiakan manusia lainnya. Manusia yang menghargai semangat kemanusiaan untuk saling menyayangi, menjauhkan kemunkaran, mencintai kebenaran, keadilan dan kedamaian.

Idul Fitri kiranya membuat bangsa Indonesia mampu untuk bertobat. Menjadi bangsa yang besar dan kembali kepada fitrahnya sebagai bangsa yang penuh semangat gotong royong dan cinta kebenaran, keadilan dan kedamaian. Bangsa yang mampu untuk hidup bersama dengan penuh damai melaksanakan perubahan besar bagi kehidupan yang lebih demokratis. Bangsa yang mampu melakukan perdamaian bagi dirinya dan orang lain; suatu rekonsiliasi yang membawa perdamaian bagi setiap perbedaan.

Itulah renungan Idul Fitri yang saya lakukan tengah malam menjelang subuh ini. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan dalam analisis perenungan saya itu. Sebentar lagi, fajar akan menyingsing dan saudara-saudara kekasih umat Islam akan melakukan Shalat Ied. Karena itu, saudara-saudara ku terkasih umat Islam di Indonesia, ijinkan saya dengan hati yang tulus mengucapkan, "Selamat Idul Fitri 1419 H. Mohon maaf lahir dan bathin".

Wassalam,

Martin Manurung
Mahasiswa FEUI dan
Koordinator Solidaritas Mahasiswa Kristen Untuk Reformasi Indonesia.

Link ke arsip asli tulisan ini bisa diklik di: SiaR

Semalam di Manado

2010-09-03T10:25:00.002+07:00

Sri Sultan Hamengkubuwono X melantunkan "Biarkan Bulan Bicara" di Quality Hotel, Manado

Pergantian bulan Agustus ke September 2010 di Manado, Sulawesi Utara, ditandai dengan alunan suara tembang asmara Sultan Hamengku Buwono X (64), Raja dan Gubernur DI Yogyakarta, dengan iringan pianis Manado, Rino Muskita.

Persis pukul 00.00 atau tepat pergantian dari hari Senin ke Selasa (31/8), Sultan HB X memegang pengeras suara dan kemudian melantunkan lagu ”Biarkan Bulan Bicara”. Suara empuk Sultan HB X dilanjutkan dengan membawakan lagu asmara lainnya, termasuk ”Semut Merah”. ”Saya menyanyi ini hanya untuk menghibur teman- teman seperjalanan,” ujarnya.

Pendengar suara Sultan HB X malam itu hanya beberapa orang pria, antara lain Martin Manurung, aktivis politik Jakarta; Samuel Niti Saputra, Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat; Rio Capella, kader Partai Amanat Nasional; Meidi Sumerah, konsultan infrastruktur Manado; Willy Aditya, Wakil Sekjen Nasdem; dan JF Mailangkay, mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Utara.

Sebelum menyanyi, Sultan HB X berbicara soal ekonomi maritim di Universitas Sam Ratulangi, Manado, dan bertemu dengan para pejabat pemerintahan setempat. ”Ngana pe raja ini memang heibat, basuara gagah, dan tonaas soal laut (Rajamu ini memang hebat, suaranya indah, dan jago tentang laut). Sayang hanya semalam di Manado,” ujar pengusaha dan mantan pelaut asal Manado, Dani Rumambi, kepada wartawan. (OSD)

Artikel ini dikutip dari rubrik Nama dan Peristiwa, di Kompas (3/9), hlm.32. Foto: Martin Manurung.

Supply, Demand dan Pasar Gelap Reaksi atas Malaysia

2010-08-27T18:31:00.001+07:00

Kita telah mengetahui reaksi keras publik atas sikap lembek pemerintah Indonesia terhadap tindakan aparat kepolisian Malaysia yang menangkap dan mengenakan baju tahanan pada petugas partroli kelautan dan perikanan RI. Dengan sketsa singkat ini, saya ingin memberikan catatan yang mungkin tidak konvensional, khususnya berkaitan dengan reaksi publik versus sikap pemerintah RI. Catatan ini kiranya berguna dalam memberikan sudut pandang lain bagi para komentator/pengamat yang cenderung ‘menasihati’ masyarakat agar tidak ‘berlebihan’ dalam menanggapi isu ini. Para komentator jenis ini, kendatipun terdengar ‘bijak’, tidak menyelesaikan akar persoalan.

Catatan ini dimulai dengan pengandaian, meminjam analisis ekonomi, adanya sisi penawaran (supply) dan permintan (demand) dalam kisruh soal ini. Andaikan kebijakan pemerintah berada di sisi supply, yaitu wacana yang ditawarkan pemerintah kepada publik untuk menyikapi insiden itu. Kemudian, andaikan pula bahwa reaksi masyarakat yang menuntut ketegasan dan keberanian pemerintah berada pada sisi demand.

Kelembekan dan ketidaktegasan pemerintah, serta eskalasi reaksi masyarakat yang terjadi saat ini menunjukkan terjadinya excess demand (kelebihan permintaan). Masyarakat menuntut ketegasan, sementara pemerintah menyediakan kelembekan. Teori ekonomi menjelaskan bahwa dalam situasi excess demand, maka kelebihan permintaan itu akan ‘lari’ ke pasar gelap (black market) karena sisi penawaran tidak mampu menyerapnya.

Dalam kasus ini fenomena ‘pasar gelap’ terlihat dengan maraknya unjuk rasa, bahkan dengan simbolisasi aksi yang cukup keras, yaitu membakar bendera Malaysia dan melemparkan kotoran ke kedutaan negara itu. Hal ini bisa dianalogikan sebagai ‘pasar gelap’ sebab seharusnya ‘mekanisme pasar politik’ diasumsikan dapat bekerja menyerap aspirasi ini melalui lembaga-lembaga negara, misalnya pemerintah dan parlemen. Namun, karena lembaga negara, khususnya pemerintah, menawarkan kebijakan yang lembek, maka excess demand ‘lari’ ke unjuk rasa.

Lepas dari setuju atau tidak pada simbolisasi aksi tersebut, harus dipahami bahwa hal tersebut adalah hasil dari excess demand; reaksi atas sikap pemerintah (sisi supply) yang tidak mampu menyerap permintaan (demand) masyarakat. Karena itu, inti persoalannya berada di sisi supply (lembeknya sikap pemerintah), bukan di sisi demand (reaksi masyarakat).

Dengan memahami hal ini, komentator yang ‘bijak’ seharusnya mengerti bahwa ia tidak hanya ‘menasihati’ masyarakat melainkan juga harus menuntut, mendesak, pemerintah agar lebih tegas dan berani dalam menyatakan sikapnya. Dengan melakukan hal itu, maka kesenjangan permintaan dan penawaran (excess demand) dapat dikurangi.

Restorasi Politik Anggaran Negara

2010-08-16T18:49:00.001+07:00

Berbagai usulan dari DPR yang menuai kecaman akhir-akhir ini, misalnya dana aspirasi, pada hakikatnya hanyalah gejala kerancuan politik anggaran negara kita. Persoalan pokoknya adalah penyumbatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak adanya visi pembangunan nasional yang jelas dan terarah. Kedua hal itu menyebabkan daya dorong yang rendah dari APBN untuk peningkatan pendapatan nasional dan tidak tercapainya arah pemerataan kemakmuran ekonomi bagi sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat.

Penyumbatan pada APBN telah berlangsung lama, setidaknya sejak satu dekade lalu. Penyebab utamanya adalah daya serap APBN yang cenderung rendah, sehingga anggaran kurang berperan maksimal sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Padahal, bagi negara berkembang, anggaran adalah vital untuk memberikan stimulasi ekonomi melalui penciptaan pasar (market creation), pengaturan pasar (market regulation), dan stabilisasi pasar (market stabilization).

Paling tidak, ada dua hal yang mengakibatkan permasalahan daya serap yang rendah tersebut. Pertama, kapabilitas birokrasi yang masih memprihatinkan sehingga menghambat pelaksanaan program-program pembangunan. Hal yang lebih parah, bilapun program tersebut dilaksanakan, seringkali tidak tepat sasaran. Contohnya mudah, silakan cek betapa karut marutnya pelaksanaan berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandir (PNPM), dan lain sebagainya.

Hal yang kedua adalah masih belum jelasnya sistem dan mekanisme belanja anggaran negara. Ketidakjelasan ini membuat banyak pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, yang takut berbuat kesalahan yang dapat membuat mereka dijerat hukum dalam berbagai kasus korupsi. Ketakutan akan jeratan hukum kasus korupsi, ditambah animo masyarakat yang sangat tinggi untuk kasus-kasus tersebut, membuat banyak eksekusi program-program pembangunan berjalan lambat dan tersendat-sendat.

Ketakutan itu sejatinya harus dipecahkan dengan membuat aturan teknis pelaksanaan yang jelas dalam UU Keuangan Negara. Hal ini meliputi aturan teknis pertanggungjawaban anggaran sehingga pejabat departemen-departemen akan memiliki landasan hukum yang jelas pada saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat ini, ketakutan tersebut semakin diperparah oleh praktik “buang badan” yang kini dipertontonkan oleh banyak pemimpin negara. Hal ini terlihat jelas, misalnya dalam polemik dana talangan Bank Century, dimana pemimpin nasional cenderung mengelak untuk mengambil tanggung jawab, lalu mengorbankan anak buahnya yang sebenarnya sekadar pelaksana perintah.

Kejelasan visi pembangunan juga memegang posisi yang vital dalam politik anggaran negara. Amanat Pembukaan UUD 1945 menuliskan secara jelas bahwa dua dari tiga tujuan nasional negara kita adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional itu sejatinya harus tercermin dalam alokasi anggaran yang terdapat dalam APBN.

Akan tetapi, sampai dengan APBN-P 2010 yang baru saja disepakati awal Mei 2010 lalu, terlihat bahwa sebagian besar alokasi anggaran negara masih didominasi oleh biaya rutin pemerintah serta pembayaran pokok dan bunga utang. Selain itu, porsi pengeluaran untuk pemerintah pusat dan daerah pun masih menunjukkan ketimpangan. Dari total belanja negara yang mencapai Rp 1.126,1 triliun, belanja untuk pemerintah pusat mencapai Rp. 781,5 triliun, sedangkan alokasi belanja untuk daerah adalah Rp. 344,5 triliun. Meskipun pemerintah berkilah bahwa sebagian total belanja pemerintah pusat juga akan dilaksanakan di daerah, namun hal itu tetap menunjukkan ketimpangan fiskal yang masih nyata terjadi antara pusat dan daerah.

Ketimpangan itu turut menyumbang pula pada terjadinya penyumbatan anggaran negara. Berbagai program pembangunan di daerah cenderung terhambat akibat rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Permasalahan ini tentu akan semakin berat bila dihadapi oleh pemerintah daerah yang relatif tidak kaya. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antara daerah kaya dan miskin pun masih belum dapat diperkecil secara berarti.

Atas berbagai penyumbatan tersebut di atas, tak heran bila banyak pihak mencari jalan pintas (bypass), seperti usulan “Dana Aspirasi”. Sebab, ibarat tubuh manusia, anggaran negara –khususnya negara berkembang—adalah jantung perekonomian yang memompakan aliran darah ke berbagai organ tubuh yang membutuhkannya. Karena itu, bila terjadi penyumbatan yang akut, dilakukan tindakan bypass untuk melancarkan kembali aliran darah pada jantung.

Persoalannya, tindakan bypass juga tak boleh dilakukan sembarangan, karena harus mematuhi sistem aliran darah tubuh manusia. Demikian halnya dengan bypass APBN pun tak boleh bertentangan dengan sistem ketatanegaraan. Lebih baik lagi, tindakan jalan pintas anggaran negara hendaknya tidak dilakukan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karena itu, tindakan yang terbaik adalah melakukan restorasi politik anggaran negara. Restorasi bermaksud mengembalikan fungsi anggaran negara pada hakikatnya seperti termaktub dalam tujuan nasional tersebut di atas. Inilah pekerjaan besar yang harus dilakukan dan diawali dengan kepemimpinan dengan visi yang jelas dan kuat untuk menentukan arah pembangunan nasional mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Membenahi Skema Insentif Politik

2010-07-28T07:00:00.002+07:00

Setiap tindakan manusia atau kelompok, sederhana maupun rumit, dilakukan berdasarkan insentif yang tersedia melalui sistem dan institusi yang berlaku di lingkungannya. Levitt dan Dubner (2005, 2007), ekonom yang mendalami teori ekonomi perilaku (behavioural economics), menuliskan secara populer bahwa insentif tersebut tak harus finansial atau material, ia dapat pula berwujud sosial (misalnya status sosial) dan moral (misalnya norma). Hal itu berlaku di semua aspek, termasuk politik.

Tahun ini, di tengah kongres-kongres partai politik, kita sedang menyaksikan bagaimana skema insentif itu bekerja. Sayangnya, skema insentif itu cenderung buruk sehingga menghasilkan seleksi terbalik (adverse selection) dan membawa kita pada kebuntuan kepemimpinan politik.

Figur dan Kapital

Kendati memiliki dinamika politik yang berbeda, terdapat benang merah yang ditemui dari kongres-kongres tersebut.

Pertama, ternyata sentralisme figur masih amat kental. Kondisi itu berlaku baik untuk partai yang sedang berkuasa (Partai Demokrat dan PAN sebagai koalisinya) maupun untuk partai yang tak lagi berkuasa, atau oposisi (PDI Perjuangan).

Hal ini menarik, sebab di partai lain, misalnya Golkar, segera setelah seorang figur sentral tak lagi berkuasa maka ia pun kehilangan cengkramannya. Contohnya, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, dan bahkan mantan Presiden Soeharto yang menjadi Ketua Dewan Pembina berpuluh-puluh tahun.

Akan tetapi, tampaknya Megawati Soekarnoputri, yang tidak lagi Presiden RI, tak mengalami nasib serupa di PDI Perjuangan. Penyebabnya, paling tidak, ada dua: entah karena faktor Megawati sebagai putri Bung Karno; atau kegagalan kaderisasi menyemai kader-kader berlevel tokoh nasional yang mumpuni. Agaknya, penyebab yang pertama kurang kuat karena ternyata putra-putri Bung Karno yang lain tak mendapat pengakuan seperti Megawati.

Di Partai Demokrat tampak fenomena yang lebih-kurang sama dengan apa yang dialami PDI Perjuangan pasca 1998, yaitu memiliki “market value” (nilai pasar) yang jauh lebih besar daripada “book value” (Hanta Yuda AR, Kompas, 21/5). Figur SBY mendongkrak market value, namun tak diiringi penguatan sistem dan kelembagaan yang menjadi basis book value. Di pasar keuangan, kondisi itu sangat rentan mengalami koreksi tajam segera ketika pasar menyadari ‘penggelembungan market value’ tersebut. Inilah bom waktu bagi partai politik dengan sentralisme figur yang akut.

Kedua, partai-partai yang cenderung lepas dari sentralisme figur ternyata tetap dijangkiti sentralisme kapital. Golkar, misalnya, secara relatif memiliki paling banyak kader yang berlevel tokoh nasional. Tentu tak mengherankan, sebab ia adalah satu-satunya partai yang paling lama berkuasa sehingga memberikan ruang dan kesempatan bagi kader-kadernya menaiki tangga karir politik.

Namun, rupanya memiliki barisan tokoh nasional tak lantas membuat mekanisme seleksi sehat dan modern, yaitu mengedepankan skema insentif meritokrasi yang sehat dan rasional. Pada Munasnya yang terakhir, terlihat bahwa mekanisme seleksi kepemimpinan harus diinterupsi kebutuhan mencari sumber finansial yang kuat. Akibatnya, sentralisme kapital tak mampu dielakkan dan meritokrasi kader-kader politiknya sendiri, yang sebenarnya telah cukup matang untuk naik ke jenjang tangga selanjutnya, harus ditunda.

Dengan kesadaran dan kehendak bahwa partai politik adalah produsen pemimpin negara, kedua fenomena di atas menjadi penyebab utama kebuntuan mencari pemimpin nasional. Bahkan, hal itu terjadi pula pada level provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, pemilihan-pemilihan kepala daerah pun cenderung terjebak pada dua hal yang sama, yaitu sentralisme figur ditambah dinasti lokal, dan/atau kapital.

Membenahi Skema Insentif

Kita telah melihat bahwa partai-partai terjebak pada skema insentif yang buruk. Faktor finansial merupakan konsekuensi logis demokrasi liberal, dan faktor figur adalah sisa-sisa feodalisme klasik yang masih hidup dalam kesadaran sebagian besar masyarakat.

Revisi undang-undang politik yang saat ini dibahas DPR harus melihat fenomena itu dan membenahi skema insentif pada sistem politik. Misalnya, harus dipikirkan pengaturan kewajiban partai-partai politik menyelenggarakan kaderisasi yang konsisten. Dengan demikian, partai-partai dapat dihindarkan dari insentif memilih pemimpin yang sama, atau berdasarkan garis keturunan. Bilapun itu terjadi, setidaknya dapat dipastikan bahwa sang “darah biru” telah mengikuti sistem pengkaderan yang solid sehingga ia matang sebagai calon pemimpin.

Kedua, selain upaya memperkecil ongkos politik demokrasi liberal, harus pula dipikirkan pengaturan pendanaan partai politik, minimal untuk partai-partai yang lolos ambang batas parlemen. Pengaturan seperti itu tak salah dan tak asing, sebab dilakukan pula di banyak negara demokrasi maju. Hal itu bertujuan meminimisasi insentif mencari sosok pemodal yang kuat sehingga partai tak terkooptasi. Hukum memang berperan sebagai cara koersif menyehatkan skema insentif yang buruk. Inilah pekerjaan rumah yang tercecer dan harus dibereskan sebelum Pemilu 2014.***

Tulisan ini juga dimuat dalam rubrik "Perspektif" pada website Nasional Demokrat.

Partisipasi Publik untuk RUU Demokrasi Ekonomi

2010-05-05T18:41:00.002+07:00

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, menghendaki sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi. Hal itu adalah cita-cita kemerdekaan yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 yang intinya mengatur bahwa produksi dilakukan oleh semua untuk mencapai keuntungan semua dibawah kepemimpinan dan pengawasan semua anggota masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Seminar "Social State dalam Demokrasi Ekonomi" yang diselenggarakan di Pusat Studi Jepang UI pada Rabu, 28 April 2010.

Seminar tersebut menghadirkan pembicara, Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR RI, Chairman Institute for Welfare Democracy), Dr. A. Prasetyantoko (Dosen UNIKA Atma Jaya), Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Dekan FISIP UI) dan Dr. Dinna Wisnu (Dekan Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina). Bertindak sebagai moderator dalam Seminar tersebut adalah Martin Manurung, Director Institute for Welfare Democracy.

Kendati hingga kini, 65 tahun kemudian, cita-cita tersebut belum menjadi kenyataan, namun kini kesempatan tercipta untuk menata kembali sistem perekonomian nasional melalui RUU Demokrasi Ekonomi yang telah diprogramkan oleh DPR RI untuk diundangkan pada 2010 ini.

Gagasan Demokrasi Ekonomi memungkinkan setiap warga Negara untuk mendapatkan kesempatan hidup yang setara tanpa memandang derajat ekonominya. Dalam hal ini, Negara harus mengambil peran krusial untuk memberikan untuk memberikan jaminan atas hak-hak dasar warga Negara tersebut.

Dengan tujuan di atas, maka aspek-aspek penting yang terdapat dalam Demokrasi Ekonomi antara lain adalah partisipasi dan demokratisasi alat produksi, pembangunan daerah (bukan pembangunaan di daerah), nasionalisme ekonomi, dan pendekatan multidispliner terhadap pembangunan.

Walaupun telah masuk dalam program legislasi nasional, hingga kini belum terlihat inisiatif dari pemerintah maupun DPR akan Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal itu tentu menimbulkan keraguan akan komitmen negara terhadap gagasan demokrasi Ekonomi sebagai sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, inisiatif dari pihak non-pemerintah (non-governmental initiatives) menjadi sangat penting bagi terwujudnya Undang-Undang ini, serta demi masa depan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Lebih lengkap tentang pembahasan RUU Demokrasi Ekonomi, lihat the Institute for Welfare Democracy.

Belajar dari Penundaan Kunjungan Obama

2010-03-19T19:09:00.001+07:00

Akhirnya, Presiden AS Barack Obama menunda kedatangannya ke Indonesia sampai dengan Juni nanti. Alasannya, Presiden Obama ingin berkonsentrasi pada agenda reformasi kesehatan di AS yang kini memang sedang memasuki babak terpenting dalam 'pertempuran' di Kongres. Sebagian orang mungkin kecewa karena terlanjur telah menyiapkan berbagai penyambutan atas kunjungan tersebut, sementara ada juga yang bersorak karena penundaan ini dan lalu mengaitkannya dengan hal-hal lain yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Bagi saya, reaksi yang hiruk-pikuk itu sama-sama berlebihan. Mengapa?

Pertama, saya memercayai bahwa penundaan tersebut adalah karena soal program reformasi kesehatan yang belum tuntas kendati Presiden Obama telah menduduki kursi kepresidenan lebih dari satu tahun. Bagi saya, alasan ini sangat relevan dan valid. Obama memang berutang pada pemilihnya atas isu reformasi kesehatan dan kehadiran serta kepemimpinannya pada saat-saat menentukan di AS tentu sangat penting.

Kedua, orang-orang yang mempersiapkan penyambutan yang heboh disertai harapan bahwa kedatangan Obama akan 'menaikkan pamor' Indonesia di dunia internasional, menurut saya adalah berlebihan. Pamor Indonesia, menurut saya, bukan ditentukan oleh faktor luar negeri, melainkan oleh keandalan kita sendiri mengelola demokrasi kita, mencapai kesejahteraan yang lebih baik, dan mewujudkan keadilan sosial.

Demikian pula, orang-orang yang menolak Obama karena alasan AS 'mendukung terorisme terhadap Islam', bagi saya juga tidak tepat. Justru Obama adalah presiden yang ingin mengakhiri reputasi AS yang sebelumnya telah tercoreng akibat politik luar negerinya yang militeristik.

Nah, kalau begitu, sikap apa yang harus diambil? Bagi saya, kedatangan Presiden Obama adalah kedatangan seorang tamu yang harus kita hormati. Tamu yang datang dengan baik-baik disertai kehangatan senyuman, tentu harus disambut baik. Akan tetapi, tak perlu juga penyambutan itu berlebihan (atau dalam istilah sekarang disebut 'lebay'), seperti menyiapkan penyambutan yang luar biasa seakan-akan kita benar-benar tergantung pada kedatangan Presiden Obama. Kita sambut sebagaimana penyambutan yang wajar kepada kepala-kepala negara lain yang telah datang ke Indonesia.

Terakhir, apa pelajaran terpenting dari penundaan kunjungan Presiden Obama itu? Menurut saya, kita bisa belajar bahwa konsentrasi dan fokus pada agenda dalam negeri, apalagi perwujudan janji kampanye, jauh lebih penting daripada sibuk dengan pencitraan diri. Kunjungan Presiden Obama ke Indonesia tentu akan membangun citranya yang lebih baik di mata dunia, khususnya kepada umat Islam, apalagi karena Obama telah mendapatkan Hadiah Nobel. Namun, Obama menunjukkan bahwa membayar utangnya kepada rakyat pemilihnya, mendapatkan prioritas yang jauh lebih penting daripada sekadar citra diri/pribadinya.

Itulah yang ditunjukkan oleh Presiden Obama dan kita bisa belajar dari pemimpin AS itu. Mudah-mudahan pemimpin di negeri kita sendiri bisa mendapat pembelajaran yang sama.

ACFTA: Indonesia's Next Agenda

2010-03-05T12:26:00.002+07:00

Update 14/3: The Indonesian version of this article is also published at Nasional Demokrat's Website, and you can access here.

Facing the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), workers and employers stand on the same position. This is an unusual phenomenon.

Both are screaming for help facing tremendous consequences of the implementation of the free trade agreement. Indeed, the FTA’s impacts are tough, both for the industry and workers. Therefore, it is legitimate to ask: who did we think will benefit from the decision to join the ACFTA?

Particularly on the Indonesian case, we know have found out that the participation in the ACFTA was decided without comprehensive qualitative and quantitative research with regards to the benefits and losses of such agreement. Furthermore, the government has done very little preparations to strengthen the economic structure and the country’s competitiveness in anticipating the FTA.

The Indonesian economy has shown negative responses to the implementation of ACFTA and the previous AFTA. It is obvious that China will be more dominant than the ASEAN countries in the ACFTA. One of the most crucial implications of such agreement is the increase of unemployment rate as a result of the closures of the manufactures and other productive sectors.

At least, 10 sectors of Indonesia’s manufacture will have a hard time when the ACFTA is implemented in full effect. The sectors are textiles and textiles products (TPT), food and beverages industry, petrochemical industry, agricultural equipment and machinery industry, footwear industry, synthetic fiber industry, electronics (including cable and electrical equipments), machinery industry, constructions, and steel industry. The unemployment rate caused by industrial closures is expected to reach 7.5 million, and it will subsequently lead to the increase of poverty rates.

Furthermore, the ASEAN countries also are less competitive with regards to capital financing. In Indonesia, for example, interest rates reach 14 to 16 percent, while China’s are only 4 to 6 percent. It will make Indonesia’s industrial climate tougher when implementing free trade amid the high interest rates, which signal inefficiency in the country’s financial sector.

If we need to implement the ACFTA, we have to take systematic and quick actions. Among others are targeted industrial strategy, which includes labor intensive sectors such as agricultures and fisheries. The development of labor intensive sectors will have higher multiplier effect for the people’s welfare.

In the monetary and banking sector, it is now the time for the state (not only the government) to create a mechanism for banks to disburse funds to support industrialization. If needed, we have to design an “Agricultural Bank” to support the plan, as happened in China and Thailand.

In the financial sector, we must stop, or reduce, the recent trend that banks merely take profits from the financial markets and not acting as intermediary institution to the real sector. This must be followed by policy schemes and incentives to make funds in the financial sector can help industrial strategy in the real sector.

Based on the above perspective, we have to realize that a lot of preparations must be undertaken prior to full implementation of the ACFTA. Therefore, what we need is not merely to postpone the FTA, but also to significantly improve our economic system, financial system and social security system.

This article was delivered at the Institute for Welfare Democracy's Seminar in Jakarta and published at the Institute's website. It can be accessed here.

Justice is Not a Choice

2010-02-12T14:18:00.001+07:00

Modern economic theorists have drifted too far from the actual world. In the beginning, economics was predominated with two main themes: ethics and economic rationality. However, later theorists have too narrow focus of human as homo economicus that people are purely self-interested.

In this book, Sen brings back the idea that people care for others and observe social norms. Although the values of freedom from hunger, disease, indignity and discrimination are perhaps complex, they are not impossible to measure. Sen, the Nobel winning economist, wanted to put the long forgotten ethics, or in this case more precisely said as ‘social justice’, back in the economic debates along with alternative perspectives to the long dominant Rawlsian theory of justice. While omitting the three decades debates on the liberal or illiberal issues in Rawls, he proposes a processual and negotiable notion based on practical notion of rationality.

Sen portrays the multi-faceted and complex notion of justice by an illustration: three kids – Anne, Bob and Carla- and a flute (p.12). Anne claims the flute because she is the only one who knows how to play it (the others do not deny this). Bob says the flute should be given to him because he is so poor that he has no toys of his own and the flute would give him something to play with (the other two concede that they are richer). Carla speaks up and points out that the flute is her own labour (the other confirms this), and just when she finished her work, she complains, “these expropriators came along to try to grab the flute away from me”.

The illustration shows that that justice is not a monolithic ideal, but a pluralistic notion with many dimensions. Who gets the flute depends on your philosophy of justice. Bob, the poorest, will have full support of the economic egalitarian to reduce gaps. Carla, would receive immediate sympathy from the libertarian. The utilitarian will bicker a bit but will eventually come to conclusion that Anne’s pleasure is likely to be stronger because she is the only one who can make the flute to function. Different philosophies would come to totally different resolutions as being obviously right.

By recognizing the complexities, Sen charges John Rawls, an American philosopher who died in 2002 and previously argued in The Theory of Justice (1971) that justice requires a “perfectly just institution”. Focusing in the search of such just institution, Sen argued, is distracting and ultimately fruitless way to think about social injustice.

Therefore, Sen offers two alternatives. Firstly, instead of spending energy on establishing a hypothetical perfectly just institution, a theory of justice should have central recognition that is deeply concerned with systematic assessment of how to reduce injustice in the world.

Although there may be no agreement on the shape of perfect justice (even if people did agree about what would be immaculately just), but we can still have reasoned agreement on many removable cases of manifest injustice. Blatant cases are all around, from slavery, subjugation of women, widespread hunger and deprivation, the lack of schooling of children, to absence of available and affordable health care.

With this perspective, Sen favours Smith, Condorcet, Wollstonecraft, Bentham, Mill and Marx. Each, according to Sen, thought about justice in comparative rather than absolutist terms. They did not ask what is a perfectly just society, but focused on particular injustices.

Secondly, analysis of justice has to pay attention to the lives that people are actually able to lead, rather than exclusively concentrating only on the nature of “just institutions”. This point is inspired by Indian philosophy of justice, in which Sanskrit has two distinct words to refer to: niti, which denotes the rules and behavioural norms of justice, and nyanya, the actual social realizations of justice – the lives that people are actually able to lead regardless the provision of ‘just institutions’. From the latter perspective, the prevention of blatant injustice is more important and more feasible than the pursuit of perfect justice.

However, can we agree on a measure to judge a society, whether it is getting closer or drawing away from justice? Sen has a preferred category, which is of capabilities. He means not just the resources to live certain kinds of life that we have reason to value, but the capability of an individual to choose to use – or not use – the resources at hand to achieve what he has reason to value. Sen focuses on outcomes, but unlike the utilitarians that almost has no interest in nothing else, he also gives crucial notions on how those outcomes are brought about.

Then, Sen comes with his final important point: democracy. However, Sen also offers a different perspective to look at democracy. It is not merely an institution that holds regular free elections, parliaments, etc, but a process of collective reasoning that injects more information, perspectives and voices into debates. Democracy, for Sen, is a government by discussion – to make people get involved and informed in making important decisions for their lives, and subsequently able to fulfill their potentials.

From the whole arguments in this book, we can see that Sen’s hero might still be Adam Smith, but not the Smith of free-market mantra as understood by the neoliberals. Adam Smith that Sen refers to is the father of political-economy who understood economics as the force of moral constraints, ethics and the value of sociability. With this majestic book, Sen put back the original idea of “oikos-nomos”, the original word of “economy”, in which ethics and economics are not two subjects, but one.

Lastly, after reading this book I come to a conclusion that Sen did not explicitly say in his book. Justice is not about who gets what and how much – the main questions of the neoclassical economics –, but rather a never-ending effort to make everyone able to fulfill his/her potentials as human beings. Thus, justice is not a choice; it is an action!

The Idea of Justice
By Amartya Sen
London: Allen Lane, 2009
467 pages + xxviii

This book review was published in the Asian Social Democracy Journal, December 2009.

Negara Tanpa Tanggung Jawab

2010-02-05T14:56:00.000+07:00

Silih berganti pejabat publik telah didengar keterangan dan kesaksiannya oleh Panitia Khusus tentang Hak Angket Skandal Bank Century (Pansus). Dan semakin banyak yang didengar, semakin simpang siur pula kejelasan tentang skandal yang berkenaan dengan uang publik sebesar Rp. 6,7 trilyun tersebut.

Sejak mulanya memang telah dipenuhi oleh informasi yang bertentangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal penggelontoran dana talangan atas Bank Century pada November 2008 tersebut. Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ia selalu memberikan laporan secara berkala kepada atasannya itu, terlebih karena menurutnya kala itu perekonomian Indonesia berada pada masa genting.

Tulisan saya di atas selengkapnya bisa dibaca di website Nasional Demokrat, pada link ini.

Menjernihkan Kerancuan Centurygate

2010-01-27T10:14:00.000+07:00

Sejak awal skandal dana talangan Bank Century diwarnai diskursus yang rancu. Sebagian segera menentukan nama-nama tertentu menjadi target dengan harapan yang bersangkutan diganti sehigga mereka dapat menjadi kandidat menteri. Sebagian lain, yang tak kalah rancu, segera mengambil posisi pembela bak pendekar buta dengan mengatakan bahwa apapun yang berkaitan dengan dua tokoh kunci kasus Century, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur BI Boediono, pasti benar.

Setelah Panitia Angket DPR dibentuk, penyelidikan skandal dana talangan Bank Century pun tak kunjung memperoleh titik terang yang berarti. Hal itu karena diskursus kasus Bank Century terjebak pada tema yang juga rancu, yaitu kesahihan penilaian “dampak sistemik” oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap bank tersebut. Padahal, tak ada yang dapat mengukur secara pasti sebuah “dampak sistemik”. Sebab, hingga kini tak tersedia parameter yang pasti dalam menentukan apakah permasalahan suatu bank berdampak atau tidak berdampak sistemik pada keuangan, apalagi perekonomian.

Karena itu, perlu dicari titik awal di mana benang kusut kasus itu harus diurai. Hal itu krusial untuk memilah-milah di mana dapat diselidiki terjadinya berbagai macam pelanggaran, dari yang sifatnya prosedural sampai ke tindak pidana perbankan dan korupsi. Mari kita urai satu-per-satu, tanpa distorsi yang membawa kerancuan.

“Dampak Sistemik”

Istilah apik “dampak sistemik” sepenuhnya berada di luar wilayah ilmu ekonomi. Bila disimak, istilah itu pada hakikatnya mengacu pada kemungkinan munculnya kepanikan para pelaku ekonomi, terutama di sektor keuangan.

Kepanikan, tentu saja, sulit diukur dengan pasti. Kita memang pernah mengalami kepanikan finansial tatkala pemerintah, atas rekomendasi IMF, menutup 16 bank sekaligus pada 1 November 1997. Bersamaan dengan merosotnya integritas pemerintah saat itu, kebijakan tersebut segera meruntuhkan kepercayaan masyarakat atas institusi dan sistem perbankan.

Pertanyaannya, jika penutupan 16 bank menimbulkan kepanikan, apakah bila hal yang sama terjadi pada satu bank kecil seperti Century juga akan menghasilkan akibat yang sama? Tak ada yang bisa menjawabnya, baik para ekonom pendukung maupun penentang kebijakan dana talangan pada Bank Century. Bahkan, mungkin saja penilaian kepanikan finansial yang berdampak “sistemik” itu seharusnya dijawab oleh psikolog, bukan ekonom.

Berbagai riset, diantaranya oleh ekonom pemenang Nobel Ekonomi 2001 Joseph Stiglitz, kemudian menunjukkan bahwa penyebab utama “dampak sistemik” 1997 itu adalah proses pengambilan keputusan yang tidak transparan sehingga memunculkan rumor tentang sistem perbankan (misalnya, ketidakjelasan jumlah sebenarnya bank yang bermasalah dan pemerintah akan melakukan penutupan bank tahap kedua, dst). Ketertutupan informasi itu memicu efek berantai yang berujung pada hilangnya kepercayaan pada Presiden Soeharto, pemangku kekuasaan politik kala itu. Kini, ketika pejabat-pejabat negara silih berganti memberikan keterangan yang berbelit-belit dan cenderung mengelak dari tanggung jawab atas skandal dana talangan Bank Century, tidakkah membuat kita seakan-akan mengalami Deja Vu?

Langkah Awal

Dengan demikian, keterbukaan informasi adalah kunci penyelesaian skandal tersebut dengan segera tanpa harus berujung pada hilangnya kepercayaan politik. Hal ini bukan politisasi, sebab hukum informasi yang asimetri menyebutkan demikian: semakin timpang penguasaan informasi, semakin besar pula kekuasaan (power) yang dimiliki oleh pemilik informasi memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Karena itu, secara alamiah, tanpa ada politisasi dan penunggangan, muncul kecurigaan penyalahgunaan wewenang atas aliran dana talangan Bank Century yang konon melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan penguasa .

Pada saat ini, perdebatan perihal “dampak sistemik” tak lagi relevan dan akan membawa pada kerancuan. Sebab, segala analisis bersifat pembenaran yang post-factum. Untuk keluar dari kerancuan itu, institusi-institusi negara hendaknya melakukan langkah melebihi justifikasi “dampak sistemik”.

Langkah itu adalah mengungkap seluas-luasnya apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab secara administratif dan politik atas tiap level pengambilan keputusan, serta siapa saja yang menikmati gelontoran dana publik itu. Sebagai awal, paling tidak ada tiga pertanyaan yang harus dijawab.

Tiga Pertanyaan

Pertama, mengapa terjadi penarikan dana pihak ketiga setelah dana talangan dikucurkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)? Dari kronologi kasus diketahui bahwa sekitar Rp. 3,2 triliun dialokasikan ke pencairan dana nasabah. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur penyelamatan bank. Sebab, penyelamatan bank diperbolehkan hanya untuk satu dari dua tindakan ini: penambahan modal, atau pembayaran dana nasabah bila bank ditutup. Tindakan yang tidak dapat dibenarkan pada kasus Bank Century adalah pemerintah melalui LPS melakukan penambahan modal, sekaligus pembayaran dana nasabah (penarikan dana pihak ketiga) kendati bank tidak ditutup. Hal ini dapat dikategorikan sebagai fraud.

Kedua, mengapa penambahan dana talangan (top up) tetap dilakukan, kendati telah diketahui adanya fraud? Penambahan dana ini menyebabkan biaya membengkak mencapai Rp. 6,7 triliun. Menurut prosedur, penambahan dana talangan hanya dapat diberikan dengan alasan kerugian bisnis, bukan fraud.

Ketiga, siapakah tokoh berpengaruh yang memerintahkan manajemen bank untuk melakukan tindakan-tindakan di atas? Pertanyaan ini bertambah penting untuk dijawab karena tindakan tersebut terjadi setelah kepemilikan dan pengelolaan bank diambil alih pemerintah melalui penyertaan modal sementara (PMS). Penyelidikan KPK telah menemukan indikasi tokoh berpengaruh tersebut via penyadapan telepon. Hal itu tentu dapat menjadi awal untuk menelusuri lebih lanjut tokoh misterius ini.

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat menjadi awal untuk mengurai kasus Bank Century tanpa kerancuan. Pelanggaran prosedural dan bahkan dugaan tindak pidana perbankan telah terlihat jelas. Kemudian, bila dikuti arus uangnya, indikasi memperkaya diri (korupsi) dari dana talangan negara pun potensial ditemukan. Tak ketinggalan pula penelusuran siapa tokoh berpengaruh tersebut, sehingga kasus itu dapat dituntaskan secara hukum dan politik.

Inilah ujian atas konsistensi negara dalam pemberantasan korupsi, terutama via kejahatan perbankan yang karena kompleksitasnya sering menemui jalan buntu di banyak negara, bahkan di negara maju sekalipun. Mari kita buktikan bahwa Indonesia bisa!

Salah Kaprah Gelar Gus Dur

2010-01-02T12:52:00.000+07:00

"Pak, apa nggak salah? Bukan 'mantan presiden' ya?" kata teman saya yang membantu memesan bunga dukacita untuk Gus Dur. Ketika itu, saya memberi pesan agar menuliskan nama lengkap Gus Dur sebagai berikut: "Presiden K.H. Abdurrahman Wahid". Saya jawab, "Tidak, tuliskan seperti yang saya minta, tanpa kata 'mantan'." Teman saya meminta penjelasan, "Kok begitu, Pak?"

Titel, atau gelar, Presiden adalah sebutan yang melekat bagi setiap orang yang pernah menyandangnya. Sebutan itu melekat seumur hidupnya, bahkan setelah ia meninggal dunia, walaupun tidak lagi menjabat sebagai presiden yang berkuasa. Hal itu berlaku secara universal sebagai bentuk penghargaan terhadap figur tersebut.

Di negara lain pun demikian. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, Bill Clinton tetap disebut "President Clinton". Bahkan, Presiden Barack Obama tetap menyebut Abraham Lincoln presiden ke-16 (1861-1865) AS yang sebagai "President Lincoln". Penyebutan "mantan" tidak diperlukan karena orang pasti tahu bahwa Lincoln bukanlah presiden yang sedang berkuasa (the ruling president), dan setiap orang tahu bahwa presiden AS saat ini adalah Barack Obama.

Itu adalah salah kaprah yang pertama.

Salah kaprah berikutnya adalah penyebutan "Mantan Presiden RI ke-4" terhadap Gus Dur. Selain kesalahan pada tata cara penomoran (hal ini kita bahas berikutnya), penyebutan kata 'mantan' pada contoh di atas juga keliru. Ketika sudah ditambahkan Presiden ke-4, menyebut tambahan kata 'mantan' adalah pengulangan yang tidak diperlukan (redundant). Presiden ke-4 sudah pasti tidak lagi berkuasa, sebab yang sedang berkuasa adalah Presiden ke-6 (Yudhoyono). Dengan demikian, cukup ditulis "Presiden ke-4 RI".

Bila ingin menekankan "ke-mantan-an" Presiden Wahid, bisa ditambahkan periode kekuasaannya sehingga menjadi Presiden ke-4 RI (1999-2001). Akan tetapi, ini pun tak diperlukan sebab hampir semua orang yang membacanya masih mengingat dan/atau mengalami masa kepresidenan Gus Dur. Penyebutan periode mungkin akan relevan pada 50 atau 100 tahun lagi, ketika orang mungkin perlu disegarkan hapalannya atas periode-periode Presiden RI.

Terkahir, tata cara penomoran juga banyak yang salah kaprah. Padahal, saya ingat bahwa hal itu sudah dikoreksi berkali-kali sejak zaman program "Bahasa Indonesia" ditayangkan di TVRI waktu saya masih di Sekolah Dasar.

Penyebutan Presiden RI ke-4 adalah SALAH BESAR (saya sengaja memakai huruf kapital). Sebab hal itu berarti bahwa Gus Dur adalah Presiden dari sebuah negara yang bernama RI ke-4. Nah, lantas siapakah Presiden dari negara bernama RI ke-1, RI ke-2, RI ke-3, RI ke-4, dst?

Penyebutan yang benar adalah Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI. Dengan demikian, maknanya jelas: Gus Dur adalah presiden ke-4 dari sebuah negara bernama RI. Presiden ke-1 adalah Soekarno, ke-2 Soeharto, ke-3 BJ. Habibie, dst.

Saya tak tahu sampai kapan kesalahan ini akan terus terjadi. Sebab, yang menyedihkan kesalahan-kesalahan seperti di atas, khususnya yang terakhir, terjadi pada iklan-iklan dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan usaha milik negara. Bahkan kesalahan "Presiden RI ke-4" itu pun diucapkan pada pembacaaan resmi riwayat hidup ketika pemakaman kenegaraan terhadap Gus Dur!

Kekurangtepatan berbahasa itu harus segera kita koreksi. Sebab, siapa lagi yang akan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar selain kita, bangsa Indonesia sendiri?

Jejak Kehidupan

2009-12-31T23:02:00.000+07:00

Mari kawan, sejenak kita berhenti. Perhatikan tiap jejak di belakang kita.

Jejak yang terdesak dalam, karena beratnya beban di pundak. Jejak yang terlihat tipis, karena kita melayang-layang dalam indahnya kehidupan.

Jejak yang penuh warna, karena tarian riangnya hati kita. Jejak yang suram, karena sedu sedan meredam.

Kenanglah betapa berwarnanya kehidupan, lalu bersyukurlah atas tiap jejak itu. Karena tanpanya, niscaya hidup tiada bermakna.

SELAMAT MENJELANG TAHUN BARU 2010! As long as we have memories, yesterday remains. As long as we have hope, tomorrow awaits.

Untukmu, Gus Dur!

2009-12-31T12:58:00.001+07:00

Selamat jalan, Gus Dur! Duka besar bagi bangsa akan kepergianmu. Terimakasih atas apa yang telah kau lakukan bagi kami semua.

Banyak orang mungkin memiliki memori dengan mu, karena kau memang tokoh yang merakyat. Tapi aku merasa sangat beruntung berada bersama mu tatkala banyak orang meninggalkanmu dan menghianatimu. Itulah hari-hari yang menegangkan menjelang saat-saat akhirmu di Istana Negara yang pada masamu disebut "istana rakyat". Kami begitu tegang, namun kau justru menenangkan kami dengan lelucon-lelucon segar dan cerdasmu.

Engkaulah, bersama Bung Karno, yang telah membuatku bangga menjadi orang Indonesia, setelah tigapuluh tahun lebih noda hitam mencoreng muka bangsa dengan kediktatoran dan kebiadaban. Engkau membuat kami berdiri dengan kepala tegak mengatakan, "Ya, saya orang Indonesia. Negeri besar di mana perbedaan diakui dan kemanusiaan dimuliakan!"

Banyak tokoh negeri ini yang merakyat, namun tak memiliki cakupan di dunia. Lebih banyak lagi yang memiliki reputasi internasional, namun tak berakar di masyarakat. Namun kau memiliki keduanya; tokoh besar yang memiliki reputasi internasional, dan juga sangat berakar di massa rakyat. Dan engkau setia sampai akhir hayatmu pada nilai-nilai yang kau percayai dan pada massa rakyat yang kau cintai.

Bagiku, engkau adalah mahaguru, sumber mata air pengetahuan dan kejujuran yang seakan tak habis-habisnya. Selamat jalan mahaguru! Semoga kami, murid-murid nakalmu ini, akan mengingatmu dan melanjutkan cita-citamu. Inilah utang kami untuk mu!

Have you seen Lake Toba?

2009-12-29T00:55:00.000+07:00

Did you know Lake Toba?

Maybe some have heard about the lake, but many people especially from abroad, might need some introduction. However, let's see Lake Toba's picture above first. The picture was taken during my Christmas holiday in North Sumatra this year.

Now, where is Lake Toba?

Lake Toba is located in North Sumatra. Because of the size, the lake's area consists of 6 districts in North Sumatra Province, namely Toba Samosir, Samosir, Simalungun, Kota Parapat, Tana Karo, Dairi.

The size of the lake is 1,130 km² (440 sq mi). It is the biggest crater in the world, created from the Toba eruption dated about 75,000 years ago. Wikipedia stated that it is possibly the largest explosive volcanic eruption within the last twenty-five million years, plunged the Earth, which was already in an ice-age, into an even colder spell. Wow! No wonder it creates the biggest crater lake in the world!

I have visited the lake many times in my life, but it still awes me. People who have come to Lake Toba, might have visited Parapat. But, actually Lake Toba is more than just what you can see in Parapat. I have seen the lake from Parapat, Simarjarunjung, Tele, and Silalahi.

During this year's trip, I went to Taman Simalem, a new resort in Tana Karo district. In fact, the resort's construction is still not finished. And in Taman Simalem, as the above picture shows, I could see a new perspective of Lake Toba, which I've never seen before.

You can visit Taman Simalem's website and see its pictures. However, before you click the link, please see one of my pictures of the resort as shown below. Enjoy and come to Lake Toba! :)

Jawaban Untuk Intelektual Istana

2009-12-16T14:43:00.001+07:00

Beberapa orang yang mengaku intelektual mencoba "menjernihkan" masalah skandal Bank Century. Bahkan, mereka mengatakan bahwa berbagai hal yang selama ini dipermasalahkan publik adalah rancu, ngawur dan merupakan hasil dari ketidakmengertian akan "kerumitan" masalah perbankan dan moneter.

Menurut saya, alasan "ketidakmengertian" itu cenderung meremehkan intelektualitas (kecerdasan) publik. Para "ahli" ekonomi bukan hanya mereka yang kini berpihak pada kepentingan penguasa, melainkan juga ada pada publik yang ingin kasus skandal Bank Century diusut dan dituntaskan sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab. Dan, please, jangan anggap publik bodoh dan gampang dipelintir. Mereka sudah dewasa berdemokrasi, dan bisa berpikir jernih tanpa takut ditunggangi.

Hal-hal apa saja yang mereka katakan? Mari kita jawab satu per satu:

Bank Century dilanda krisis karena penjarahan bank oleh pemiliknya yaitu Robert Tantular yang sekarang sudah ditangkap dan sedang diadili karena mencuri uang nasabah Bank Century dan mengacaukan bank tersebut.

Tanggapan:
"Penjarahan" itu adalah salah satu sebabnya, tapi bukan hanya itu. Bank Century juga dilanda krisis karena kelalaian otoritas perbankan untuk mengatasi permasalahan Bank Century yang telah berlarut-larut sejak bank tersebut dibentuk sebagai hasil penggabungan (merger) Bank Pikko, Bank CIC, dan Bank Danpac. Proses merger ini sendiri telah bermasalah karena ada pengurus yang telah termasuk dalam "daftar hitam" tetap diloloskan Bank Indonesia (BI). Merger ini bermasalah pula dari sisi asset perbankan karena kendati telah merger, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century masih minus.

Kemudian, masalah kekurangan CAR masih terjadi pada Februari 2006 dan terakhir pada November 2008. Bila sejak awal, jauh sebelum meledaknya krisis finansial global, otoritas memberikan sanksi tegas berupa likuidasi Bank Century, tentu pada November 2008 tidak ada lagi alasan "risiko sistemik" sehingga diperlukan talangan sebesar Rp. 6,7 triliun.

Uang Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century bukan uang negara tapi uang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pemilik mayoritas dari LPS adalah bank-bank yang membayar premi.

Tanggapan:
Pernyataan ini justru menunjukkan ketidakmengertian yang fundamental dari para "intelektual istana" atas kasus ini. Keuangan LPS berasal dari dua sumber, yaitu (1) Modal Dasar dari negara sebesar Rp. 4 triliun, dan (2) premi dari bank-bank peserta penjaminan. Kemudian, LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang LPS. Dengan dasar hukum ini (Undang-Undang), maka LPS berstatus sebagai lembaga publik yang didirikan oleh negara (pemerintah dan DPR). Karena itu, ia berada pada domain negara (bukan swasta), sehingga keuangannya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (auditor negara).

Kebijakan penyelamatan (bailout) Bank Century adalah tepat. Ibarat, ada rumah yang terbakar di tengah perkampungan padat pada saat musim kemarau. Kalau kita tidak menyelamatkan rumah tersebut maka kebakaran itu bisa merembet ke rumah lain karena terjadi di musim kemarau sehingga bisa cepat menyebar. Jadi, suatu bank yang ambruk di masa krisis ekonomi (musim kemarau) akan mudah menular ke bank lain.

Tanggapan:
Tepat atau tidak tepat adalah penilaian yang masih diperdebatkan. Hingga saat ini, di seluruh dunia, belum ada kesepakatan kapankah permasalahan suatu bank dinilai sebagai "sistemik".

Hal yang kita tahu secara jelas adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh berbagai lembaga negara menjelang diambilnya keputusan untuk menggelontorkan dana pada bank tersebut. Diantaranya, dikemukakan bahwa size Bank Century tidak besar, sehingga secara finansial tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain. Dikemukakan pula bahwa dari sisi pasar modal pun tidak sistemik karena saham Bank Century tidak aktif diperdagangkan.

Kemudian, asset yang dimiliki bank itu pun tak lebih dari 0,75 persen dari total aset perbankan, jumlah nasabahnya hanya sekitar 0,1 persen dari total nasabah perbankan, dan total dana pihak ketiga yang terkumpul tak sampai satu persen dari total simpanan masyarakat yang tertampung dalam sistem perbankan.

Bahkan, ada pula pendapat yang mengatakan apa yang sebenarnya menjadi konklusi atas diskursus ini. Dikatakan bahwa analisis risiko sistemik yang diberikan Bank Indonesia belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik, [sehingga, hal itu] lebih kepada analisis dampak psikologis. Karena itulah BI ketika itu menggunakan istilah “ditengarai” berdampak sistemik, sebab ia bersifat dugaan semata.

Jadi, jangan jadikan "dugaan" sebagai "kesimpulan", apalagi "kepastian" :)

Sesudah LPS mengambil alih, sekarang Bank Century yang bernama Bank Mutiara adalah bank yang sehat. Ia memiliki solvabilitas yang tinggi, liquidity yang baik, dan capital asset ratio (CAR) di atas 8%.

Tanggapan:
Keadaan Bank Mutiara saat ini tidak meniadakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum, selama dan sesudah dana talangan dikucurkan. Apalagi, bila pelanggaran-pelanggaran itu memperkaya orang lain. Bila ini terjadi, tentu pelanggaran-pelanggaran itu tak sekadar kesalahan kebijakan dan administratif, melainkan tindak pidana korupsi. Beberapa pertanyaan pokok yang harus dijawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

Pertama, mengapa terjadi penarikan dana pihak ketiga setelah dana talangan dikucurkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)? Dari kronologi kasus diketahui bahwa sekitar Rp. 3,2 triliun dialokasikan ke pencairan dana nasabah. Tindakan ini merupakan pelanggaran prosedur penyelamatan bank .

Kedua, mengapa penambahan dana talangan (top up) tetap dilakukan, kendati telah diketahui adanya fraud? Penambahan dana ini menyebabkan biaya membengkak mencapai Rp. 6,7 triliun. Menurut prosedur, penambahan dana talangan hanya dapat diberikan dengan alasan kerugian bisnis, bukan fraud.

Ketiga, siapakah tokoh berpengaruh yang menekan manajemen bank untuk melakukan tindakan-tindakan di atas? Pertanyaan ini bertambah penting untuk dijawab karena tindakan tersebut terjadi setelah kepemilikan bank diambil alih pemerintah melalui penyertaan modal sementara (PMS). Penyelidikan KPK telah menemukan indikasi tokoh berpengaruh tersebut via penyadapan telepon. Hal itu tentu dapat menjadi awal untuk menelusuri lebih lanjut tokoh misterius ini.

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat menjadi awal untuk mengurai kasus Bank Century tanpa kerancuan. Pelanggaran prosedural dan bahkan dugaan tindak pidana perbankan telah terlihat jelas. Kemudian, bila dikuti arus uangnya, indikasi memperkaya diri (korupsi) dari dana talangan negara pun potensial ditemukan. Tak ketinggalan pula penelusuran siapa tokoh berpengaruh tersebut, sehingga kasus itu dapat dituntaskan secara hukum dan politik.

Isu yang seharusnya dikejar dalam persoalan Bank Century adalah mengejar orang yang menjarah uang Bank Century yaitu Robert Tantular yang membuat bank tersebut sampai krisis. Uang tersebut mencapai sekitar 4 triliun. Jadi kemana uang itu, dibagi dengan siapa, Itu yang lebih riil.

Tanggapan:
Semuanya harus dikejar tanpa pandang bulu! Tak soal "kawan" atau "lawan", semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Robert Tantular sudah dijatuhi vonis dan harus diteruskan proses hukumnya. Kemudian, mereka yang melakukan pelanggaran pada proses dana talangan sehingga Robert Tantular leluasa melakukan kejahatannya, juga harus diusut dan dimintakan pertanggungjawabannya. Proses ini berlangsung pertama-tama secara hukum, lalu bila ditemukan keterlibatan pejabat publik maka harus pula mereka bertanggung jawab secara politik! Ini yang lebih tepat, bukan hanya lebih riil.

Usut Century, Tuntaskan Lapindo

2009-12-14T00:11:00.000+07:00

Sebuah grup di Facebook dibuat dengan judul: "USUT CENTURY, TUNTASKAN LAPINDO. ENYAHKAN SEMUA KORUPTOR DARI RI!" Mengapa Anda harus bergabung juga dengan grup ini?

Jawabnya adalah karena beberapa pihak, terutama para "intelektual istana", mencoba membelokkan arah diskursus pengusutan skandal Century menjadi pertentangan antarpribadi, yaitu antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Mereka menghembuskan isu, bahkan fitnah, seakan-akan orang yang mendukung penuntasan skandal Century didalangi, diperalat dan dibayari oleh Bakrie. Benarkah demikian?

Saya bisa menjawab dengan tegas, bahwa hal itu tidak benar. Bahkan, jika kita berpikir jernih dan kritis, kita tahu bahwa kedua kasus itu: Century dan Lapindo, selama ini tak kunjung diselesaikan karena membentur tembok kekuasaan. Apalagi mengingat bahwa kedua tokoh kunci kasus-kasus itu adalah menteri dan mantan menteri dari dua kabinet dengan pimpinan yang sama.

Karena itu, hembusan isu itu adalah "politik konflik" yang ingin membiaskan derasnya tuntutan yang datang dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan penuntasan skandal dana talangan Century yang berjumlah mencapai Rp. 6,7 trilyun itu. Dan kita harus nyatakan dengan tegas: kita tak mau dijebak dalam "politik konflik" yang diciptakan oleh penguasa.

Berdasarkan pemikiran di atas, saya menginisiasi pembentukan sebuah grup di Facebook berjudul: "USUT CENTURY, TUNTASKAN LAPINDO. ENYAHKAN SEMUA KORUPTOR DARI RI!" Grup ini adalah untuk orang-orang yang berpikir, bertindak dan bersikap atas dasar nilai (value based). Kita tak membela seseorang secara membabi buta hanya karena orang tersebut adalah "kawan". Sebaliknya, kita pun tidak ingin menjatuhkan seseorang hanya karena orang tersebut adalah "lawan".

Entah kawan atau lawan, siapapun yang bertanggung jawab dan terlibat dalam skandal apapun, khususnya Century dan Lapindo, harus diusut dan dituntut secara hukum dan politik!

Enyahkan semua koruptor dari Republik Indonesia, dimulai dari istana! Ayo, bergabung dengan grup "USUT CENTURY, TUNTASKAN LAPINDO. ENYAHKAN SEMUA KORUPTOR DARI RI!" dengan meng-klik link: ini.

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has."- (Jangan pernah ragukan bahwa sekompok kecil warga yang cerdas, [dan] berkomitmen dapat mengubah dunia. Bahkan, hanya hal itulah yang pernah ada!) - Margaret Mead

Kabinet Bayangan, Perlukah?

2009-11-27T11:36:00.000+07:00

Menanggapi pemberitaan media tentang rencana pembentukan Kabinet Indonesia Muda (KIM), disamping banyak tanggapan yang memberikan apresiasi atas gagasan itu, beberapa orang berkomentar bahwa sebuah kabinet bayangan tidak relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang presidensial. Menurut mereka, kabinet bayangan hanya ada dalam sistem parlementer seperti, misalnya, di Australia, Inggris, Jerman, dll. Benarkah demikian?

Menurut saya, pandangan di atas keliru. Memang dalam praktik politik yang umumnya terjadi, kabinet bayangan lebih sering muncul --dan menjadi institusi politilk yang resmi-- dalam sistem parlementer. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa dalam sistem presidensial sebuah kabinet bayangan menjadi tak relevan.

Kegagalan kita umumnya dalam cara pandang dan praktik ketatanegaraan adalah kealpaan memberikan distingsi atas "dwifungsi" yang melekat dalam institusi presiden. Dalam praktik sistem presidensial, seperti di Indonesia, presiden berfungsi sekaligus sebagai Kepala NEGARA dan Kepala PEMERINTAHAN. Dalam dua fungsi yang melekat secara bersamaan itu terdapat distingsi yang tegas atas peran dan kewenangannya.

Contoh kasus, dalam kontroversi "Cicak v. Buaya" yang akhir-akhir ini mengemuka, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memang tidak berwenang mengintervensi, bahkan sekadar turut campur pun, dalam ranah hukum dan wilayah kekuasan yudikatif. Akan tetapi, bila yang terjadi telah mencakup kepentingan publik yang lebih luas, atau dalam hal ini eksistensi negara dalam penegakan tujuan bernegara dan fungsi-fungsi lembaga negara, maka presiden sebagai Kepala Negara bisa dan berhak untuk mengintervensi, Tujuannya jelas, karena pemberantasan korupsi sebagai agenda NEGARA (Ingat! Bukan hanya agenda pemerintah) harus terus berjalan secara konsisten, dan pelemahan KPK akan membuat agenda tersebut mati sebelum berkembang.

Kembali ke soal kabinet bayangan, maka KIM yang sedang digodok oleh para politisi, aktivis, pebisnis dan profesional muda ini berfungsi sebagai penyeimbang kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan kabinet yang telah dibentuknya --sebagai kepala pemerintahan. Tentu, akan menjadi absurd bila kabinet bayangan dilihat sebagai penyeimbang kepala negara. Ini adalah hal yang tak mungkin terjadi, sebab kita tak hendak membentuk "negara bayangan". Kabinet bayangan, atau dalam hal ini KIM, adalah penyeimbang pemerintah (yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala pemerintahan).

Inilah poin utama dimana hendaknya kita mulai belajar untuk memberikan distingsi antara negara dan pemerintah. Distingsi ini akan menolong kita untuk memperjelas banyak hal, seperti diantaranya kasus 'Cicak v. Buaya' diatas dan juga kasus skandal bailout Bank Century serta soal reformasi birokrasi (saya bisa jelaskan hal-hal ini dalam artikel berikutnya).

Jadi, mulai sekarang hendaknya kita ingat: NEGARA BUKANLAH PEMERINTAH..!

Menjelang Kabinet Indonesia Muda

2009-11-14T02:00:00.003+07:00

Dalam waktu dekat, bila Tuhan berkenan, sekitar 34 orang yang berumur di bawah atau sama dengan 40 tahun akan mendeklarasikan semacam kabinet bayangan yang bernama: Kabinet Indonesia Muda (KIM). Organisasi ini akan berperan sebagai penyeimbang pemerintahan dengan misi mengawal demokrasi dan pemerintah pada cita-cita republik Proklamasi 1945. Tanpa bertujuan untuk berpolitik praktis (mengejar kekuasaan), kabinet ini terdiri dari tokoh-tokoh muda lintas partai dan non partai yang berasal dari beragam latar belakang: aktivis LSM, aktivis gerakan sosial, aktivis serikat buruh, akademisi dan pengusaha. Siapa saja mereka?

Saya tak bermaksud mendahului pengumuman resmi nantinya, akan tetapi baik pula bila ada sedikit "bocoran". Nama-nama anak muda yang berada pada jajaran Kabinet Indonesia Muda ini, antara lain: Yanuar Rizky, Martin Manurung, Rama Pratama, Andi Widjajanto, Patra M. Zen, Taufik Basari, Saiful Haq, Meutya Hafidz, Charles Bonar Sirait, dlsb. Di samping nama-nama tersebut, ada banyak lagi yang mendukung sebagai bagian dari "West Wing" yang akan menyediakan data dan model kebijakan untuk dapat diadvokasi oleh Kabinet Indonesia Muda. Susunan nama dan pos masing-masing akan diumumkan kemudian oleh Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia Muda: Budiman Sudjatmiko dan Poempida Hidayatulloh.

Kabinet Indonesia Muda akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Rekomendasi itu bisa berbentuk apresasi dan dukungan, serta kritik dan saran. Kebijakan yang kurang baik akan diajukan koreksi dan alternatif, sementara yang sudah baik akan diapresiasi dan diawasi apakah telah berjalan dengan baik pada level implementasi. Kita sering menghadapi kebijakan yang pada dasarnya baik, akan tetapi terdapat banyak kekurangan pada level implementasinya. Bila demikian kasusnya, Kabinet Indonesia Muda akan memberikan alternatif implementasi guna menjamin kebijakan tersebut dapat berdaya guna bagi rakyat.

Budiman Sudjatmiko sendiri pada Bincang Pers hari ini (lihat juga di sini dan sini) menggarisbawahi sebagai berikut:

“KIM ini merupakan sebuah kepedulian untuk menyelamatkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kita mengharapkan KIM menjadi sebuah inkubator untuk mematangkan politisi muda di Indonesia dan diharapkan KIM dapat bekerja untuk memberikan koreksi-koreksi konkret kepada pemerintahan,”

Nah, kapan dan bagaimana selengkapnya tentang Kabinet Indonesia Muda? Tunggu tanggal mainnya! Yang jelas, dukungan Anda semua, terutama rekan-rekan media akan sangat dibutuhkan agar tujuan mengawal demokrasi ini dapat kita lakukan bersama-sama dengan sebaik-baiknya.

Poll Results: 42% Thinks Obama Deserves Nobel Prize

2009-10-20T16:15:00.002+07:00

Of course the poll we had in this blog about Obama and the Nobel Peace Prize is not an academic one, and therefore the results do not represent the public. However, despite the above fact, I find the results to be quite similar to opinions found in various blogs and tweets. The ones who agree and disagree with the Norwegian Nobel Committee's decision share a somewhat similar proportion. What does it mean?

I personally think, as I wrote in my previous post, that the Nobel Peace Prize is not merely for how much you've done, or how many wars you have ended, but it is also for a strong vision that has changed the way we look at the world. Now, with his presence and views in the White House, at least we can see that peace is once more foreseeable.

Now, you might disagree by saying that there are a lot of distinguished figures out there that have worthy contributions for peace. Yes, that might be true. But, I believe that Obama is one of the few great people in this century that has made a strong influence for democracy, freedom, and peace, not only for the American people, but also for the world.

Nobel Peace Prize for Obama, Congratulations!

2009-10-09T18:50:00.000+07:00

The Norwegian Noble Committee has made a surprise, and it is a nice one. The committee has decided to present the 2009 Nobel Peace Prize to President Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples.

This is the official announcement from the Committee:

Obama has as President created a new climate in international politics. Multilateral diplomacy has regained a central position, with emphasis on the role that the United Nations and other international institutions can play. Dialogue and negotiations are preferred as instruments for resolving even the most difficult international conflicts. The vision of a world free from nuclear arms has powerfully stimulated disarmament and arms control negotiations. Thanks to Obama's initiative, the USA is now playing a more constructive role in meeting the great climatic challenges the world is confronting. Democracy and human rights are to be strengthened.

Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention and given its people hope for a better future. His diplomacy is founded in the concept that those who are to lead the world must do so on the basis of values and attitudes that are shared by the majority of the world's population.

Some might question whether President Obama is worth the Prize. Some said that the award to Obama is "too premature".

"Obama has a long way to go still and lots of work to do before he can deserve a reward," Hamas official Sami Abu Zuhr said.

However, I personally think that the Nobel Prize for Obama is worth it. It is not about how much he has done, but it is about the vision he has for a better world and how should the world engage in managing differences. In less than a year in office, he has transformed the way we look at ourselves and the world we live. He has brought us back the hope for a better and just world.

It is exactly the vision we need from someone who rules the strongest country on earth. And I believe, it takes a great deal of risks to merely bear that vision in a country where a lot of people in power think that they are strong and therefore they can do anything for "the rest of the world".

In addition, it's also about time that the Nobel Committee takes part to influence the positive energy that Obama brings in the US and to the world. It is now the time to award someone who is still alive and has the power to change things.

So, congratulations President Obama!

Abu Semarak Batik

2009-10-02T14:54:00.003+07:00

Jika semarak batik hari ini adalah percikan bunga-bunga api dan budaya kita adalah apinya, maka sketsa refleksi singkat ini adalah abunya. Sebagaimana banyak orang hari ini, saya pun turut dalam arak-arakan manusia berbaju batik. Tapi, ini bukan karena imbauan, melainkan memang saya kerap berbaju batik. Alasannya pun bukan kental kultural, melainkan praktis: batik jauh lebih nyaman dipakai di iklim tropis di Indonesia ini, ketimbang setelan jas lengkap.

Seperti hari ini, kesemarakan sering menanggalkan isinya: bahwa kita baru tersentak ketika milik kita hampir lepas dari genggaman. Akibatnya, kita menjadi defensif dan impulsif, namun tetap tak menyadari bahwa persoalannya bukan pada orang lain. Persoalannya ada pada diri kita sendiri.

Berapakah diantara kita yang tanpa riuh rendah sungguh-sungguh peduli pada warisan budaya? Berapa persen anak muda yang berbahasa daerah sefasih berbahasa Inggris? Berapa persen yang masih bisa menulis dan membaca aksara suku-bangsanya masing-masing? Atas pertanyaan-pertanyaan itu, saya mengelus dada ketika mengetahui bahwa anak seorang teman tak tahu lagi nama-nama pahlawan nasionalnya semata-mata karena hal itu tidak diajarkan di sebuah sekolah internasional yang diikutinya. Bila pun demikian, mengapa orang tuanya tidak mengajarkan hal itu padanya?

Masih ada lagi yang seharusnya membuat kita malu. Ketika kita marah atas klaim tari pendet, kita seakan lupa bahwa negara kita sendiri hampir saja mengharamkan busana tari itu dengan Rancangan Undang-Undang Antipornokasi! Saya yakin bahwa ada diantara pendukung RUU tersebut yang kini turut dalam arak-arakan batik dan kegaduhan tari pendet yang lalu tanpa menyadari bahwa mereka hampir saja melegalkan pengharaman terhadap ratusan, atau bahkan ribuan, warisan budaya nasional.

Inilah dilema yang mesti dipecahkan. Tanpa menyalahkan siapapun, baiklah kita bertanya: sampai sejauh mana kita telah menjadi Indonesia?

DPR Baru, Harapan Baru

2009-10-01T17:16:00.000+07:00

Di tengah duka akibat bencana gempa di Sumatera Barat kemarin, hari ini kita memiliki parlemen baru. Parlemen yang kita telah pilih dalam Pemilu lalu untuk lima tahun yang akan datang: 2009-2014. Tentu banyak harapan yang harus dijawab oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), khususnya berasal dari konstituen mereka masing-masing maupun masyarakat umum. Tak jarang pula yang langsung menunjukkan sikap pesimis, padahal DPR-RI yang baru ini belum mulai bekerja.

Paling tidak, sekitar 70 persen dari DPR saat ini adalah muka-muka baru. Memang, banyak figur yang kita lihat tidak memiliki latar belakang apapun yang sesuai untuk suatu posisi politik dalam lembaga tinggi negara itu. Walaupun demikian, tak semua muka baru itu adalah orang baru dalam politik. Banyak diantara mereka yang berasal dari beragam latar belakang aktivitas politik dan pergerakan: lembaga-lembaga non-pemerintah, aktivis mahasiswa dan pemuda, maupun anggota partai politik yang sadar akan pentingnya politik akar rumput. Karena itu, agaknya tidak fair bila kita menyamaratakan semuanya sebagai kurang berkualitas dan lantas tak ada ruang untuk membuktikan diri.

Hal lain yang menurut saya menarik adalah perubahan tata cara pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), yang kini dapat diajukan oleh tiap anggota DPR. Dengan demikian, kini kita memiliki banyak 'pintu' untuk mendorong dan mewujudkan perundang-undangan yang lebih aspiratif. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam pengajuan RUU tanpa harus terbentur 'tembok' sikap politik fraksi tertentu. Sebab, tiap anggota DPR berhak untuk mengajukan RUU dengan menggalang dukungan anggota-anggota lainnya.

Tentu tiap kesempatan yang baik memiliki pula kelemahan yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, anggota DPR dapat 'dibeli' oleh kekuatan kapital tertentu untuk menggolkan kepentingan bisnisnya. Atau, kelompok-kelompok sektarian yang mungkin memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan perundang-undangan yang mengabdi pada kepentingan kelompoknya sendiri.

Namun, ini semua tentu berpulang pada anggota-anggota DPR dan masyarakat yang aktif untuk mengontrol wakil-wakilnya. Hal yang terbaik dari perubahan ini adalah: kini dimungkinkan koalisi intra dan ekstra parlementer untuk memperdalam demokratisasi kita. Inilah kesempatan yang tak boleh kita sia-siakan!

Selamat bekerja, DPR-RI 2009-2014!

Terrorism After Noordin Top

2009-09-17T19:28:00.007+07:00

It is now almost certain that the most wanted man Noordin M. Top is dead. He was one of the four shot dead during the house raid this morning in Solo, Central Java. However, the event seems to take place as an anti-climax. Most people are now preparing their Ied holidays and very few seem to notice that the man who was so notorious following the Marriott-Carlton bombings has now already gone.

One question still remains now that he is gone. Will he also bring with him the terrorism from Indonesia? While that is of course what people generally hope, it will not be an easy case.

These numbers alone can explain. There are currently around 5000-6000 people in this country who have been military educated in various war and conflict zones such as in Afghanistan, Mindanao, and Poso. Among these people, around 600 people are wanted due to their involvement in the militant JI group. About 300 people are already detained, and half of them have been released. Although they have finished their sentences, they are still unreformed and vulnerable to repeat their actions.

Thus, how to effectively mitigate the threats of terrorism from our country? The police have done a great job to hunt down the terrorist network, but taking them one by one will never be the final solution. Various institutions, including the society and religious leaders must also act to reduce the fertile ground of terrorism.

The fertile ground is the existing sectarian and violent ideology. The ideology live not only among those who are involved in terrorist network, but also among the common people. Although the latter might not certainly become new terrorists, they can provide the environment for the former to exist, to spread out their propaganda, and to harvest new recruits. Furthermore, as we have seen from the drama of hunting down the fugitive terrorists, they can provide shelters and safe havens.

Thus, apart from continuing the current hunting down operation, the government must also pay attention at various efforts by the civil society to counter the sectarian and violent ideology. Why do we also need the government? Because, civil society groups do not have enough resources to reach the large number of people who once belonged to the militant groups. Apart from that reason, we also need to government to make these efforts become a national wide movement. This should be a national concern if we want to significantly mitigate the threats of terrorism and subsequently reduce the scope of the fertile ground for future terrorists.

Finally, let us ask ourselves whether we also have some sorts of sectarian views in our heads. If we do, then we better get ourselves familiar with plurality, or 'kebinekaan' as we said in our national motto, and learn to accept differences and live peacefully with the fact that you and I are not identical. This is certainly a start to make our country, and subsequently our world to become a better place.

Now, as a child of this nation, who is also a Christian, I would end this reflection to wish my moslem brothers and sisters a happy and joyful Eid Mubarak. As the central message of the festive day says, I hope all of us, not only the moslems, can re-achieve our purity as mankind living under the abundant love of the Supreme Being - no matter how you call Him/Her. Happy Idul Fitri 1430H!

Mengapa Ekonom Salah?

2009-09-11T14:09:00.003+07:00

Fundamentalisme dan “Asal Bapak Senang”

Pertanyaan yang sering mengemuka setiap terjadi krisis ekonomi, entah berskala besar atau kecil, adalah “Kok ekonom tidak bisa menduganya?” atau “Kita memakai teori ekonomi yang salah”, dan lain sebagainya. Di lain pihak, ekonom juga sering membela diri dengan mengatakan bahwa bukan dirinya yang salah, ataupun bukan teorinya yang salah, melainkan pengambil kebijakan yang tidak menjalankannya dengan benar.

Tampaknya, pertanyaan di atas menggelitik Barry Eichengreen, ekonom dan guru besar dari University of California at Berkeley, yang dikenal sebagai ahli sejarah keuangan. Dan ia mengemukakan alasan yang menurut saya ironisnya benar dan secara jelas membongkar apa yang ada di balik analisis-analisis ekonomi yang berseliweran di sekitar kita. Alasan itu adalah: ketimbang menyajikan teori secara utuh, ekonom sering memilih-milih apa yang enak didengar oleh orang-orang yang menggunakan jasanya; yaitu para pengambil keputusan dan firma-firma keuangan.

the problem lay not so much with the poverty of the underlying theory ... [they] encouraged financial decision makers to cherry-pick the theories that supported excessive risk taking… The consequence was that scholarship that warned of potential disaster was ignored. And the result was global economic calamity on a scale not seen for four generations.

[…permasalahan umumnya tidak terletak pada kemiskinan teori yang mendasarinya… Mereka mendorong pengambil keputusan keuangan untuk memilih teori-teori yang mendukung pengambilan risiko secara berlebihan… Akibatnya, hasil-hasil penelitian yang mengingatkan kemungkinan bencana menjadi diabaikan. Dan hasilnya adalah bencana ekonomi global dalam skala yang belum pernah disaksikan selama empat generasi.]

Model-model ekonomi adalah simplistik. Sebuah model, pastilah simplistik dan merupakan miniatur ketimbang keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, arsitek membuat model untuk memberi bayangan akan bangunan yang ia rancang. Namun, model arsitektur itu tak boleh dianggap bangunan sebenarnya. Sebab, dibutuhkan upaya-upaya lebih lanjut, antara lain analisis teknis (sipil) dan pekerjaan konstruksi untuk akhirnya mendapatkan bangunan yang diinginkan.

Demikian pula dengan model ekonomi. Ia adalah miniatur dengan serangkaian keterbatasan yang disusun dalam deretan asumsi agar kita tidak keliru menganggapnya sebagai keadaan yang paripurna dalam mengambil keputusan/kebijakan. Kesalahan yang kerap terjadi, sekali lagi menurut Eichengreen adalah:

These simple models should have been regarded as no more than starting points for serious thinking. Instead, those responsible for making key decisions, institutional investors and their regulators alike, took them literally…

[Model-model sederhana ini seharusnya diperlakukan tak lebih sebagai titik awal untuk pemikiran yang lebih serius. Akan tetapi, mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting, investor-investor dan regulator sejenisnya, mengambil model-model itu secara hurufiah…”

Hal ini mengingatkan saya pada orang-orang yang juga mengartikan teks-teks kitab suci secara hurufiah, tanpa melihat konteks dan maksud awal dari adanya teks tersebut. Terhadap orang-orang itu kita sering menamakan mereka sebagai para fundamentalis. Karena itu, kiranya benar pula bila paham yang memakai suatu teori atau model ekonomi secara hurufiah kita namakan “fundamentalisme pasar”.

Ada satu hal lagi yang menurut saya lebih memprihatinkan daripada fundamentalisme itu. Eichengreen mengatakan:

Business schools are rated by business publications and compete for students on the basis of their record of placing graduates. With banks hiring graduates educated in Value at Risk, business schools had an obvious incentive to supply the same ….[Ph.D departments] don’t mind serving as the entertainment at beachside and ski-slope retreats hosted by investment banks for their important clients …

[Sekolah-sekolah bisnis dinilai dari publikasi bisnis dan persaingan siswa berdasarkan catatan mereka dalam menempatkan lulusan-lulusannya. Karena bank-bank mempekerjakan lulusan yang dididik dalam Nilai Risiko, sekolah-sekolah bisnis memiliki insentif yang jelas untuk mencetak lulusan-lulusan dalam bidang itu… [Program-program Doktor] tidak berkeberatan menjadi penghibur di tepi pantai atau pada acara liburan ski yang diselenggarakan oleh bank-bank investasi untuk klien-klien penting mereka…]

Analisis ekonomi dibuat untuk menyenangkan si pengguna, yaitu mereka yang ingin mengambil risiko yang berlebihan. Ekonom enggan mengungkapkan apa akibat dari tindakan itu, karena mereka akan diabaikan dan pada akhirnya ekonom itu tidak laku. Akibatnya, analisis-analisis ekonomi yang diberikan telah dipilih-pilih dan dipermak dengan azas “Asal Bapak Senang”.

Refleksi Eichengreen ini mengingatkan ekonom agar lebih jujur dalam mengutarakan gagasannya. Namun, menurut saya refleksi itu juga menekankan kembali agar kita selalu kritis ketika mendengar suatu “analisis ekonomi”, bahkan ketika kita membaca buku-buku teks ekonomi (masih ingat artikel ini?)

Mletikonomics, Enlightenment of Indonesian Economic Thinking

2009-09-08T09:48:00.002+07:00

I tweeted a few days ago: "My favorite professor of economics goes blogging. Prof. Dr. Aris Ananta". Dr. Aris Ananta is professor of economics at the University of Indonesia, who taught me introduction to macroeconomics a decade ago. He is now living in Singapore and working in the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

For me, personally, Prof. Ananta was the one who seriously sparked my interest in inter-disciplinary thinking of economics. When he talks about economics, he can fluently use many 'languages' from econometrics and statistics to philosophy and ethics. And, whenever he explains economics, he can make it so simple and easy to be understood notwithstanding how difficult and sophisticated the economic theory is. I'm sure when you read his blog "Mletiko", you can also enjoy his simple but sharp economic commentaries.

Take a look at this part, for example, when he talks about economic decisions based on rumors in the financial sector:

"Benar, ini memang ekonomi gosip. Ekonomi yang bergerak, membaik atau memburuk semata karena gosip, yang belum tentu memperlihatkan kenyataan. Lebih lanjut, gosip itu didengar oleh sebagian elite. Sebagian elit itu lalu membuat keputusan dan tindakan berdasar gosip itu. Karena gosip dapat terjadi dan berubah dengan cepat, tindakan para elit pun dapat terjadi dan berubah dengan cepat. Itu lah yang sering terjadi di sektor keuangan... Sektor keuangan yang semula berfungsi sebagai pelicin atau pelumas, justru menjadi bisnis tersendiri yang melampaui yang hendak dibantu, yaitu sektor ”nyata”. Akibatnya, seperti mobil yang terlalu banyak oli, mobil pun mogok. Seperti orang yang bekerja keras tak mengenal kantuk karena terus minum kopi, yang akhirnya orang itu pun kelelahan, dan terserang stroke."

[Indeed, this is gossip economics. The economy moves, improves or deteriorates simply because of gossips, which does not reflect the reality. Moreover, some of the elites take the gossip seriously. Some of the elites then make decisions and take actions based on the gossips. Because gossip can occur and change in no time, the elites' actions subsequently happen and change anytime. That's what happens in the financial sector... The financial sector, which initially functions as a lubricant, has now become an independent business that overlooks the very sector it wanted to help: the "real" economy. As a result, like a car that has too much lubricant, the vehicle then stops working. Just like people who work very hard and continuously drink coffee to avoid being sleepy, they eventually become exhausted and had a stroke.]

Ten years have passed and Prof. Ananta is still the same: sharp, critical and simple. He is also a person who does not long for positions, because "My talent is research," he said a few years ago. That was also his reason to go to Singapore and works in ISEAS: because professors in Indonesia are usually trapped with management work. "Here," he says, "I can have so much time to think, to write and to publish my papers in the journals".

A Generous President

2009-09-04T13:38:00.002+07:00

Indonesia’s President Yudhoyono might be the most generous president in the world. Following the earthquake that struck southern Java a couple of days ago, he donated 58.8 percent of his total wealth for the victims. That is IDR 5 billion out of about IDR 8.5 billion, the total wealth he owns based on his report to the national election commission (KPU) during the Presidential election a few months ago.

"Di luar itu, (amanat UU), saya bantu Rp 5 miliar buat keperluan logistik tanggap darurat," kata SBY saat meninjau lokasi gempa, Desa Pemayoman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (3/9/2009).

["Apart from the state funded help (based on the law), I help IDR 5 billion for the needs of emergency response logistics," said SBY when visiting the quake location at Pemayoman Village, Sub District Cibinong, Cianjur Regency, West Java, Thursday (9/3/2009)]

The president's statement was very clear that the IDR 5 billion came from his personal pocket when he used the word "I" (saya) after explaining the state's obligation based on the law to disburse the fund relief. Thus, his spokeperson's clarification on the following day about where the money comes from was not relevant to what the president himself has said.

That donation can mean either of these two possibilities: First, he is indeed very generous and I believe no president has been as generous as him; or, second, the report on his total wealth was underestimated. Now, which one do you think would be more possible?

Kasus Bank Century Bermuatan Politis?

2009-09-02T14:09:00.001+07:00

Seorang teman di situs jejaring Facebook berkomentar: “Tampaknya polemik kasus Bank Century sarat dengan muatan dan intensi politis, dimana Menkeu menjadi target dari pihak-pihak tertentu yang selama ini dirugikan oleh kebijakannya.” Benarkah kasus itu semata-mata bermuatan politis?

Sebenarnya, apa yang terjadi pada Bank Century bukanlah hal baru. Praktik seperti itu kerap terjadi baik secara halus maupun kasar, dan bukan hanya ada di Indonesia. Persoalannya adalah kejelian otoritas/pemerintah untuk melihat ketidakwajaran dan melakukan tindakan atasnya.

Krisis Finansial di Amerika Serikat memberi pelajaran bahwa dampak sistemik dari kejatuhan lembaga-lembaga keuangan raksasa di negeri itu, antara lain Lehman Brothers, American International Group, Citigroup, JPMorganChase, dll, berawal dari trik-trik finansial yang jahat. Trik-trik itu bertujuan memburu rente sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan celah hukum melalui instrumen-instrumen finansial “ajaib” seperti subprime mortgages, futures, index, CDO dan CDS. Bayangkan, total kapitalisasi pasar instrument-instrumen itu mencapai USD 681 triliun, jauh lebih besar daripada Produk Domestik Bruto negara itu yang “hanya” USD 14 triliun (lihat presentasi saya di sini).

Kondisi di Indonesia sebenarnya masih lebih baik. Paling tidak, pasar finansial kita belum semaju AS sehingga instrumen-instrumen ajaib itu belum diciptakan. Hal itu berarti bahwa kejahatan-kejahatan finansial yang terjadi di Indonesia pun belum secanggih AS. Karena itu, sebenarnya tak sulit untuk melihat gelagat trik finansial yang tidak wajar dan mengambil tindakan terhadapnya.

Anggota DPR yang juga ekonom, Dradjad Wibowo, mengatakan di Kompas hari ini bahwa sebenarnya otoritas perbankan Indonesia telah melewatkan tiga kesempatan untuk mengambil tindakan sebelum akhirnya Bank Century mengalami kesulitan likuiditas yang akut. Kesempatan pertama terjadi pada 2003 ketika ditemukan indikasi surat-surat berharga valas sekitar Rp 2 triliun yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual. Keadaan itu tetap berlanjut setelah Bank Danpac dan Bank Pikko bergabung menjadi Bank Century tahun 2004. Pada saat itu pun bank sentral seharusnya mengambil tindakan untuk tidak mengakui surat-surat berharga tersebut dan bila perlu menutup institusi perbankan itu. Kesempatan ketiga untuk bertindak datang pada 2008 ketika bank itu mengalami kesulitan likuiditas akibat asset-asset finansial yang bodong tersebut.

Melihat uraian di atas, rasanya layak bila kebijakan dana talangan Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century dipertanyakan. Sebab, dana sebesar itu tentu tak perlu dikucurkan negara apabila otoritas perbankan dan finansial mengambil tindakan lebih awal ketika pelanggaran yang terjadi belum menyebabkan dampak sistemik (seandainya asumsi “dampak sistemik” ini benar). Kelalaian mengambil tindakan telah secara nyata menyebabkan kerugian negara.

Menkeu, Bank Indonesia, atau siapapun juga tak perlu bersungut-sungut atas “muatan politis” yang mungkin terjadi pada polemik tentang Bank Century tersebut. Sebab, jabatan publik yang mereka pegang tentu saja tak memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari dampak politik yang terjadi. Bahkan, mantan ketua bank sentral AS (the Fed) Alan Greenspan pun tak bisa mengelak dari “muatan politis” tersebut dan akhirnya mengundurkan diri secara jantan dan mengakui kesalahan. Dan dampak politis itu masih tetap harus diemban oleh penerusnya Ben Bernanke, Chairman of the Fed saat ini.

Oposisi Untuk Apa?

2009-09-01T19:10:00.002+07:00

Demokrasi dipilih bukan karena ia menghasilkan kebulatan tekad. Demokrasi dipilih justru karena ia menyediakan ruang untuk berbeda, contrasting opinions, yang diperlukan dalam perancangan kebijakan negara. Demokrasi dipilih justru karena kita menyadari bahwa pemerintah, betapapun kuatnya legitimasi yang dimilikinya, masih mungkin melakukan kesalahan. Karena itu, diperlukan penyeimbang yang melakukan kontrol, menawarkan gagasan alternatif, dan mendorong kebijakan yang sesuai dengan landasan ideal dan tujuan bernegara.

Masalah kita hari ini terletak pada dua hal: budaya feodalistik penguasa dan masalah pada barisan penyeimbang. Pertama, penguasa merasa perlu berperan sebagai “ayah yang tahu segalanya dan berupaya mengayomi semua pihak.” Ini adalah pandangan yang keliru dan cenderung feodalistik; sisa-sisa monarki masa lalu. Demokrasi justru berasumsi bahwa penguasa tidak tahu segalanya dan karena itu ia harus senantiasa diberi tahu, diingatkan dan didorong untuk selalu bekerja dengan amanah.

Kedua, barisan penyeimbang yang ingin turut mencicipi medali emas, kendati ia sebenarnya cukup terhormat mendapatkan medali perak dan perunggu. Barisan ini beralasan bahwa secara hukum posisi oposisi belum mendapatkan tempat pada sistem kenegaraan Indonesia. Kemudian, secara realistis pun posisi oposisi dipandang tidak menguntungkan, karena mempersulit kapasitas finansial organisasi dan faktanya justru menurunkan elektibilitas partai yang beroposisi.

Terhadap alasan pertama tentu dapat diajukan pendapat bahwa kendati posisi legal formal belum tersedia, partai politik justru berperan dalam memberikan konvensi melalui pembangunan praktik oposisi yang semakin solid dan konstruktif bagi penyempurnaan sistem demokrasi kita. Harus diakui bahwa praktik oposisi yang baru dimulai 5 tahun belakangan ini memiliki banyak ketidaksempurnaan. Justru karena itulah, ia harus terus menerus diperbaiki sambil diperjuangkan agar memiliki posisi yang lebih baik secara legal.

Terhadap alasan faktor elektibilitas kita memperoleh hasil akhir Pemilu 2009 yang menunjukkan bahwa partai-partai politik baik di barisan koalisi pemerintahan maupun di oposisi mengalami penurunan suara. Bahkan, penurunan suara yang paling drastis justru terjadi pada partai pemenang Pemilu 2004 yang menjadi koalisi utama pemerintahan. Terhadap hal ini tentu harus dilakukan penyelidikan, faktor signifikan apakah yang menjadi penyebab penurunan elektibilitas tersebut. Bisa jadi, bukanlah faktor koalisi ataupun oposisi yang merupakan biang keroknya.

Tinggallah alasan terakhir, yaitu aspek finansial. Agaknya, sulit dibantah bahwa secara finansial memang posisi berseberangan dengan penguasa akan menyulitkan kapasitas finansial organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bila demikian, agaknya diskursus perihal ini bisa lebih jujur. Satu-satunya alasan logis bahwa oposisi menjadi tidak menarik adalah semata-mata karena ia tidak memberikan keuntungan finansial.

Terrorist's Financial Tricks

2009-08-21T14:33:00.005+07:00

The Center of Financial Reports and Transaction Analysis (PPATK) believes that they found 80 out of 3700 suspicious bank transactions, which were allegedly related to the terrorist network. The indication was obtained from confessions of some individuals who have undertaken the transaction.

Yunus Husein, Head of PPTAK said that particular members of terrorist network and their supporters were behind those transactions. ATM machines are their favourite to transfer the money. They like to use large banks which have many branches all over Indonesia, because the funds came from multiple cities, like Yogyakarta, Jakarta, Karawang, Bekasi, Bandung and Poso.

To avoid suspicions from the authority, the network sent different people to carry out transactions on one account and always with different amounts of money. The network also did not want to attract public attention by transferring a large amount of money. PPTAK recorded that the maximum amount was IDR 5 million.

Some analysts believe that the 17^th July bombings in JW Marriott and Ritz-Carlton are one of the ways to draw attention from foreign fund sources. The perpetrators wanted to demonstrate that they still have the ability to carry out attacks so that their sources will turn their eyes on the groups.

Pemilu Usai, Pertarungan Mulai

2009-08-20T12:55:00.004+07:00

Memang, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden secara de jure telah selesai. Akan tetapi, itu tak berarti bahwa pertarungan pun lantas diakhiri. Justru genta pertarungan kekuasaan baru ditabuh.

Berbagai kekuatan politik, baik yang terinstitusi maupun tidak, kini mengambil jurus-jurus merebut bagian dalam kekuasaan. Bagian itu bisa sepotong kue yang lezat, maupun remah-remah yang juga tak kalah sedap. Sepotong ataupun remah-remah, ia tetap bagian dari kue dan tampaknya semua pihak akan tersenyum puas dengan lidah yang sesekali menyapu sisa-sisa makanan di ujung-ujung bibir. "Asyik toh? Muantep toh?" meminjam Mbah Surip.

Tak perlu kecewa bila yang didapat hanya porsi yang kecil, walaupun sejak semula telah turut dalam arak-arakan kemenangan. Bila kekuatan kecil, terimalah nasib mendapat yang kecil. Ini adalah apa yang banyak disebut orang sebagai real politics.

Kemasannya pun bisa sangat enak didengar: "Kita harus bersama-sama membangun bangsa!" Atau, "membangun bangsa ini, tidak bisa sendirian." Apakah hal ini pembenaran belaka? Silakan ambil penilaian masing-masing.

Akan tetapi, paling tidak, ada satu pelajaran yang harus diambil, suka atau tidak suka: Tak penting apa terucap, lihatlah apa yang terjadi.

Mungkinkah pengalaman masa lalu terulang ketika kekuasaan hampir tak terkendali? Mungkin saja. Namun, demokrasi sejak awalnya memang --seharusnya-- tidak tergantung mereka, melainkan kita semua. Mau???

Cory Aquino, Lessons from the Philippines

2009-08-04T10:30:00.007+07:00

My article is published at the Jakarta Post today, 4 August 2009, with a title of "Lessons from the Philippines". Below is the original version of the article:

The late Senator Benigno Aquino once said, “Anyone who succeeded Marcos, would smell like horse manure six months after taking power.” That was because of the residual effects of the dictatorship could guarantee no success; only disaster, despair and failure.

“Ninoy”, Mr. Aquino’s nickname, of course would not have predicted that his wife was the one who later took over the presidency from Marcos. And fortunately, his prediction did not come true. His wife, Corazon “Cory” Aquino did not only last for six months, but succeeded to finish her six-year term as President of the Republic of the Philippines. Not only that, her leadership in the People Power movement that toppled Marcos in 1986 also inspired democratic changes in many parts of the world, including in Indonesia a decade later.

During her presidency, the Philippines was an example of democratic transition. Mrs. Aquino proved herself as a true democratic leader. Despite having 6 coup attempts, which in average means one coup for each year of her term, she did not step back in the advancement of freedom. “The way to live better is to live free!” she said in her speech for solidarity of Burma in 1999.

Although she was an internationally recognized democratic champion, the Philippines’ economy during her presidency was not a success story. She did not make much development in alleviating poverty, eradicating the Philippine rooted and rampant corruptions and improving the delivery of basic services.

Mrs. Aquino herself did not deny that fact. She admitted that her country remained poor after they toppled Marcos. Nevertheless, the Philippines has provided the world with an undisputed wealth that the difficult path to democracy is possible. And they did not keep the success for themselves, but sharing the experience and teaching how to conduct clean and fair elections in South Africa, South America, and also in Indonesia during our first election after the reformasi in 1999.

Clean Break With The Past

Indonesia and the Philippines have shared similar experiences after the two countries successfully toppled their dictators. The two countries have successfully held peaceful and relatively fair elections, and our economies also have been struggling to achieve better performance until now.

There is one thing, however, that differentiates us with the Philippines. It is their commitment to have a “clean break with the past”, as Cory Aquino dubbed it. At the height of the People Power revolt in EDSA, Cory told in one of her speeches, some American officials floated the idea of “power sharing” between herself and Marcos, to ensure a smooth and peaceful transition to democracy. “I sank the idea. I refused to serve my people the tainted fruit of a poisoned democracy… I wanted a clean break with the past and a fresh start for the future,” she said.

When they said in 1986 to the Marcos regime “Tama na, sobra na, palitan na” (enough already, too much already, time to change), they really meant it. They stopped giving chances to Marcos –he had to fly to Hawaii in exile- and also did not re-glorify the dictator. Here, we still found a political party in just a few months ago praised Suharto as one of the country’s national heroes.

Perhaps, what significantly differentiates us is when Cory Aquino issued Executive Order No.1 as soon as she resumed power from Marcos. The Order established the Presidential Commission on Good Government (PCGG) with a main task to recover ill-gotten wealth accumulated during the Marcos regime. The word “regime” means Marcos’s immediate family, relatives, subordinates and close associates, whether located in the Philippines or abroad, including the takeover or sequestration of all business enterprises and entities owned or controlled by them, during his administration, directly or through nominees, by taking undue advantage of their public office and/or using their powers, authority, influence, connection or relationship.

Marcos was ranked number two after Suharto in the World Bank’s “top ten” list of accused thieving politicians. Recent reports of the PCGG showed that they have recovered about one third of the USD 10 billion stolen national assets. It is relatively not much, maybe, but at least they did it.

The Philippines started their hard work two decades before the WB published the list in 2007. When the WB report was released, we, however, did not do much but a presidential trip to meet WB president, Robert B. Zoellick, to find out “what the World Bank intends on doing with this information and how Indonesia might be able to help to recover some of the stolen funds.” Wait a minute; who helps what for who?

The writer was a student activist during the reformasi, and now is a political-economic and development analyst. He is also member of the Steering Committee of the Network of Social-Democracy in Asia, which is headquartered in Manila.

Do it seriously, but silently

2009-07-18T22:00:00.004+07:00

Following the bomb attacks in Mega Kuningan, Jakarta, a number of provincial police departments (POLDAs) simultaneously stated that they increase their security status. They also said that they have secured a number of vital objects, which include our country's borders and places where terrorist activities have been found based on the intelligence reports.

Instead of being relieved and feeling secured, I find the statements to be irritating. If I were a terrorist I would have expected the police to heighten their security measures even without any statements. BUT, I would still have to find my ways to reach my safe havens. Therefore, I would need to do some contra-intelligence to find WHERE are the locations the Police might have spotted. The terrorists would find it very helpful now that the police have been disclosing where they concentrate their forces.

I don't know why the police keep disclosing their security strategies. I guess they are trying to please their bosses or to match the President's political style that favour public imaging strategies. However, even though it is the President's style, the police should stay low profile: do their job to capture the terrorist SERIOUSLY, but at the same time please do it SILENTLY.

Pilihan Sudah Dibuat...

2009-07-08T22:50:00.001+07:00

Saudara-saudaraku,

Pilihan sudah dibuat..! Saya tekankan sekali lagi bahwa pilihan sudah dibuat sekarang dan hendaknya kita sebagai rakyat yang cerdas, harus bertanggung jawab atas pilihan kita itu!

Mudah-mudahan Indonesia lebih baik dalam 5 tahun ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan tim dan pendukung pasangan Capres/Cawapres pemenang itu betul: bahwa Pancasila dan kebhinekaan tidak akan sirna akibat politik sektarian fundamentalis yang akan memegang beberapa pos pemerintahan dalam 5 tahun yang akan datang. Ini doa kita semua bagi bangsa.

Kalau hal-hal itu benar adanya, kita bersyukur pada Tuhan. Tetapi, bila kenyataan berkata lain, mudah-mudahan kita bisa belajar untuk memilih lebih baik di masa depan.

Bagi saya pribadi, tidak ada penyesalan. Saya sudah memilih Capres yang menurut saya terbaik dan paling konsisten pada kebhinekaan. Ini yang membuat saya lega, selega-leganya, sehingga walaupun pilihan saya kalah, saya merasa hampir tanpa beban...!

Selamat Indonesia!

2009-07-08T18:18:00.003+07:00

Sambil menunggu hasil resmi KPU atas Pilpres tahun ini, saya mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia yang telah melalui proses demokrasi ini.

Selamat pula ditujukan kepada pasangan yang sejauh ini diunggulkan menurut hasil Quick Count dari berbagai lembaga.

Dengan semua ucapan selamat ini, hendaknya kita juga mengingat bahwa proses/tahapan pemilu belum selesai. Untuk kesuksesan Pemilu secara penuh dan legitimasi hasil-hasilnya, biarlah segala ketidakpuasan dan dugaan kecurangan dapat diselesaikan dengan jujur dan adil. Tanpa pretensi dan prejudis, hendaknya kita mengakui hak rakyat untuk meminta keadilan atas suara mereka.

Semoga Pemilu ini berjalan lancar, jujur, adil dan damai hingga dilantiknya Presiden dan anggota DPR terpilih nanti.

Potret Utang Indonesia

2009-07-07T10:45:00.004+07:00

Oleh Martin Manurung

Dimuat di Kompas, 7 Juli 2009, h. 6.

Sungguh menarik pemilihan presiden tahun ini sebab selain diskursus ideologi neoliberalisme, juga muncul kontroversi posisi utang Indonesia.

Pemerintah menanggapi dengan mengemukakan, posisi utang kita masih wajar dan aman...

Namun, melihat stok dan rasio utang terhadap PDB saja tak cukup untuk memotret wajah utang Indonesia secara utuh. Karena itu, perlu dipahami secara lengkap bagaimana profil utang kita agar didapatkan pemahaman yang utuh, mencakup stok, solvabilitas, dan likuiditas...

...Memerhatikan hal itu, kita tahu bahwa faktor likuiditas amat penting untuk mendapat penekanan dan bukan hanya soal solvabilitas seperti yang selama ini didengung-dengungkan. Sebab, utang secara langsung membebani anggaran negara, bukan output perekonomian.

Likuiditas yang terus turun mengungkap alokasi pengeluaran untuk pembiayaan utang yang membesar dan berakibat pada berkurangnya alokasi anggaran membiayai fungsi sosial negara, seperti kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan pertahanan-keamanan...

Selanjutnya, bisa dibaca di Kompas Cetak Online

KTP dan Paspor untuk Mencontreng

2009-07-06T19:06:00.001+07:00

KTP (dilengkapi KK) dan Paspor boleh dipakai untuk mencontreng dalam Pilpres 8 Juli nanti. Penggunaan KTP harus dilakukan pada TPS yang berlokasi sesuai RT/RW yang tertera pada alamat KTP.

Bagi warga yang bepergian, perubahan ini tetap belum memungkinkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, keputusan ini telah menyelamatkan hak pilih sebagian besar dari 30 juta rakyat yang terancam kehilangan haknya oleh ketidakberesan KPU dalam mendata DPT. Ini juga berarti mengembalikan hak pilih saya yang sampai saat ini belum mendapat undangan untuk datang ke TPS sebagai tanda saya telah terdaftar dalam DPT.

Atas dikembalikannya hak konstitusional rakyat ini, terimakasih untuk MK, Mega-Prabowo, JK-Wiranto, NU, Muhammadiyah, KWI dan PGI.

Penjaminan Proyek Listrik atau Blanket Gurantee: Tanggapan untuk Faisal Basri

2009-07-01T15:58:00.005+07:00

Sahabat dan 'abang' saya Faisal Basri (FB) menulis di Blog-nya sebuah artikel berjudul: Mana yang Kapitalis Liberal: Penjaminan Proyek Listrik atau Blanket Gurantee.

Pada artikel tersebut FB mempertanyakan pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menegaskan perbedaan prinsip ekonomi antara dirinya dan SBY/Boediono. Menurut Kalla, SBY/Boediono berprinsip pro-kapitalis karena menyetujui penjaminan perbankan (blanket guarantee) dan mempersoalkan jaminan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang dibutuhkan rakyat banyak.

Terhadap pernyataan tersebut, FB mengatakan:

Mana yang lebih kapitalis liberal: melindungi 80.000 rekening (dengan blanket guarantee, red) atau segelintir perusahaan (pembangun pembangkit listrik, red) yang belum tentu memiliki rekam jejak yang terpuji?

Saya memiliki pendapat yang berbeda, baik dengan FB maupun JK. Penjaminan negara, baik terhadap pembangunan pembangkit listrik maupun penjaminan rekening bank (blanket guarantee) memiliki hakikat yang sama. Hakikat penjaminan tersebut adalah: pengalihan risiko dari perusahaan (dalam kasus pembangunan pembangkit listrik) atau bank (dalam kasus blanket guarantee) kepada negara.

Ketika mendirikan perusahaan atau bank, sejatinya sang pengusaha telah menghitung dan bersedia menanggung risiko usaha, termasuk risiko default. Dalam kasus perbankan, sang pengusaha (pemegang saham) seharusnya telah siap dengan risiko pembayaran dana nasabah setiap waktu nasabah menarik uangnya dari bank. Karena itulah, bank sentral membuat berbagai persyaratan kesehatan perbankan (rasio kecukupan modal, giro wajib minum, dll)untuk memastikan tidak terjadi moral hazard oleh pengusaha bank, sehingga kepentingan nasabah dilindungi.

Nah, apabila pemerintah lantas memberikan jaminan rekening nasabah, maka negaralah yang melakukan pembayaran ketika terjadi penarikan dana nasabah. Dengan demikian risiko penarikan dana nasabah dialihkan dari pengusaha bank kepada negara. Karena itu, jelaslah bahwa --sekali lagi-- penjaminan dana nasabah maupun penjaminan pembangunan proyek listrik sama-sama melindungi pengusaha.

Faktor jumlah 80.000 rekening perbankan (nasabah) yang 'dilindungi' oleh blanket guarantee, menurut saya, tidak relevan untuk mengatakan bahwa kebijakan blanket guarantee lebih "pro-rakyat" atau less kapitalis liberal. Sebab, JK juga bisa berkilah bahwa pembangkit listrik 10,000 MW telah mendesak diperlukan oleh rakyat dan dunia usaha. Bila dihitung berapa rakyat dan pekerja yang diserap oleh dunia usaha yang membutuhkan listrik, mungkin akan berjumlah lebih banyak daripada 80.000 orang dan, tentu saja, menyentuh lapisan masyarakat pada strata sosial di bawah orang-orang yang memiliki uang lebih sehingga mampu menjadi nasabah bank.

Dengan demikian, jelaslah bahwa blanket guarantee pun pro-pengusaha bank. Menurut saya, jika ingin dicari-cari mana yang pro-rakyat, peraturan kesehatan perbankan yang disebut di atas itulah (rasio kecukupan modal, giro wajib minum, dll) yang lebih pro-rakyat, karena melindungi kepentingan nasabah tanpa pengalihan risiko dari pengusaha bank ke negara (blanket guarantee).

Gelora Bung Karno Memang Telah Digadaikan

2009-07-01T13:04:00.006+07:00

Pernyataan Cawapres Prabowo Subianto (PS) bahwa Gelora Bung Karno (GBK) telah digadaikan ke Qatar senilai Rp 25,9 triliun memantik perdebatan. Sebagian mengatakan bahwa pernyataan PS itu keliru karena telah dibantah pihak pemerintah dan bahkan menuding PS telah memfitnah atau menyebarkan kabar bohong.

Benarkah GBK telah digadaikan? Sebuah penjelasan dari seorang rekan diskusi saya di salah satu milis memberikan pemahaman bahwa pernyataan PS tersebut ternyata tidak salah. Rekan yang menjelaskan tersebut adalah Irwan Ariston Napitupulu, seorang praktisi finansial yang memahami berbagai instrumen keuangan, termasuk obligasi syariah dll. Berikut adalah penjelasannya:

"...jenis sukuk yang ada sekarang ini dari pemerintah adalah jenis sukuk yang disebut dengan Sukuk Al Ijara. Selanjutnya saya sebut saja dengan sukuk...

Sukuk itu adalah obligasi yang mengikuti atau memperhatikan kaidah atau syariah islam. Agama Islam tidak mengenal yang namanya bunga karena dianggap itu riba. Agama Islam melarang pengikutnya menerima bunga...

Obligasi yang umum (non syariah atau non sukuk) seperti yang kita ketahui, memberikan imbal hasil berupa bunga atas investasi yang dilakukan pada obligasi tersebut. Disinilah letak permasalahannya, karena agama Islam melarang pengikutnya menerima bunga. Seperti yang kita ketahui, obligasi pemerintah yang ada selama ini seperti SUN atau pun ORI, tidak memberikan jaminan aset apapun kepada pemegang obligasi melainkan hanya berdasarkan kepercayaannya saja. Jadi, pemegang obligasi hanya mengandalkan kepercayaan saja bahwa pemerintah RI akan melunasi hutang pada obligasi tersebut sesuai waktu.

Untuk mengatasi hambatan ini, maka muncul produk sejenis obligasi yang namanya sukuk ini. Sistem kerja sukuk ini (Sukuk Al Ijara) agar tidak menyalahi kaidah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Penerbit Sukuk dalam hal ini pemerintah Indonesia, menjual suatu aset dalam hal ini Gelora Bung Karno (GBK) ke pembeli Sukuk dengan memiliki hak untuk membeli kembali di waktu yang ditentukan dengan harga yang sudah ditentukan pula, kemudian pemerintah Indonesia secara langsung pula menyewa properti tersebut atau GBK dan menyepakati akan membayar biaya sewa secara rutin sebesar yang sudah ditentukan sejak awal.

Tentunya dalam surat perjanjian di sukuk tersebut, pembeli sukuk tidak bisa membatalkan kontrak penyewaan terhadap pemerintah RI, dan juga pemilik sukuk tidak dapat menjual aset GBK kepada pihak lain kecuali pemerintah RI sebagai penerbit sukuk gagal memenuhi kontrak hak untuk membeli kembali aset GBK seperti yang sudah disepakati dalam penerbitan sukuk tersebut di awal. Termasuk di dalamnya masalah pajak2, juga telah diatur sedemikian rupa.

Jadi, kalau diperhatikan, dengan teknik ini mampu memberikan alternatif terhadap pemecahan masalah riba dalam hukum. Sewa dalam sukuk, kita kenal sebagai bunga dalam obligasi. Hak membeli kembali GBK pada harga tertentu dan pada tanggal tertentu, kita kenal sebagai pelunasan hutang dalam obligasi pada saat jatuh tempo.

Begitulah mekanisme Sukuk (Al Ijara) yang diterbitkan oleh pemerintah yang diangkat jadi permasalahan oleh PS.

Yang jadi pertanyaan disini dan tampaknya juga kawan2 adalah apakah Gelora Bung Karno dalam kasus sukuk di atas telah digadaikan ke pembeli/pemegang sukuk?

Secara de jure atau hukum tertulis, ya, Gelora Bung Karno sudah digadaikan. Saat ini secara hukum pemerintah hanya menyewa Gelora Bung Karno dari pemegang sukuk. Tapi disisi lain, pemerintah juga memiliki hak untuk membeli kembali Gelora Bung Karno pada waktu/tanggal tertentu dengan harga yang sudah ditetapkan di awal alias tidak mungkin dinaikan atau diturunkan oleh pemegang sukuk pada saat "jatuh tempo".

Saya sengaja mengatakan secara de jure atau hukum tertulis, karena secara de facto, GBK masih dalam kekuasaan Indonesia. Mana yang lebih kuat antara de jure atau de facto dalam kasus sukuk ini, saya serahkan saja kembali ke hukum. Tapi yang jelas, secara teknis, kalau pemerintah tidak gagal bayar atau gagal tebus kembali sukuk tersebut, GBK akan tetap kembali jadi milik Indonesia. Hanya kalau gagal bayar/gagal tebus saja maka GBK akan lepas dari tangan Indonesia."

Blogging in English (The JakartaGlobe)

2009-06-24T23:08:00.005+07:00

An English newspaper based in Jakarta, the Jakarta Globe, published an article on bloggers in Indonesia who blog in English. The article appeared on June 22, 2006. This blog was listed among 10 other blogs written by Indonesian in English.

The newspaper explains this blog as:

Martin Manurung’s self-titled blog covers topical news issues in Jakarta. Providing his own commentary and critique of social, economic and political topics, Manurung tries to counterbalance foreign media reports that he feels are often “misleading.” Straying away from gossip, Manurung’s blog gives foreigners an inside look from a local’s perspective.

Do you have any comments about the above explanation?

Utang: Solvabilitas dan Likuiditas

2009-06-22T18:29:00.008+07:00

Persoalan utang yang mengemuka pada Pilpres kali ini memancing reaksi pemerintah. Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto meminta agar berbagai kalangan berhenti untuk mempersoalkan utang tanpa basis data sebagai penilaian (lih. Bisnis Indonesia dan Okezone).

Lalu, ia membeberkan bahwa kendati stok utang kita bertambah (lih. Tabel), namun rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB, total nilai tambah output yang diproduksi dalam perekonomian kita) cenderung menurun (lih. Grafik).

Ya, data ini memang benar. Namun, karena sang Dirjen juga menghendaki basis data yang jelas, patut juga diingatkan bahwa soal rasio utang terhadap PDB baru sebagian “wajah” utang kita, yaitu SOLVABILITAS.

“Wajah” yang lain adalah LIKUIDITAS. Faktor ini mengukur sejauh mana kemampuan suatu perekonomian membayar cicilan pokok utang beserta bunganya dari penerimaan yang didapatkannya di luar utang dan obligasi. Artinya, kita hendak melihat sejauh manakah perekonomian kita mampu untuk membayar utang dari penerimaannya sendiri, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan “gali lubang tutup lubang”.

Untuk melihat likuiditas tersebut indikator yang umum adalah Debt to Service Ratio (DSR). Namun indikator ini juga menjadi kurang tepat digunakan sebab profil utang kita saat ini lebih besar berasal dari dalam negeri, ketimbang luar negeri (lih. Tabel pada baris yang disorot merah). Sementara itu, DSR hanya mengukur rasio utang luar negeri terhadap penerimaan ekspor.

Dengan demikian, agar wajah utang kita lengkap, maka harus pula dicantumkan indikator keseimbangan primer (primary balance) untuk melihat faktor likuiditas. Indikator keseimbangan primer menunjukkan surplus atau defisit APBN tanpa pembayaran bunga utang. Semakin besar surplus keseimbangan primer menunjukkan APBN semakin mampu membayar beban utang. (Penjelasannya bisa dilihat di sini)

Dari data statistik makro kita ketahui bahwa keseimbangan primer kita terus menurun selama lima tahun belakangan ini. Bahkan, seperti ditulis Faisal Basri, diperkirakan keseimbangan primer tahun ini akan negatif sebesar 0,5 persen terhadap PDB. Artinya, sebagaimana bisa dilihat di bagan, sumber penerimaan (di luar utang dan obligasi) sudah lebih kecil daripada jumlah utang. Jadi, untuk membayar utang sudah diperlukan utang atau obligasi yang baru, atau "gali lubang tutup lubang".

Menurut saya, faktor likuiditas ini penting mendapat penekanan dan bukan hanya soal solvabilitas. Sebab, negara besar seperti kita tentu akan sulit untuk bisa insolven. Akan tetapi, Indonesia sangat bisa untuk tidak likuid karena "besar pasak daripada tiang". Karena itu, sumber-sumber penerimaan khususnya dari bagi hasil sumber daya alam, ekspor dan perluasan basis pajak serta reformasi perpajakan harus diperbaiki dan ditingkatkan agar bangsa kita semakin mandiri dan mampu untuk mengelola utangnya dengan baik.

Keputusan dan Waktu

2009-06-20T20:47:00.003+07:00

Seorang anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Syarif Hasan, mengatakan bahwa pengambilan keputusan bukan soal lebih cepat, tetapi lebih tepat. Kemudian, dia menyitir budaya Jawa yang menurutnya menghendaki kehati-hatian.

"Kalau mau pergi kan diingatkan hati-hati ya, jangan cepat-cepat, supaya selamat,"ujar Syarif sebagaimana dikutip Detikcom.

Menurut saya, budaya Jawa -kalaupun benar demikian- yang disitir Syarif tersebut telah tak sesuai dengan kehendak zaman yang berkembang dewasa ini.

Melalui ilmu manajemen, kita mengetahui bahwa keputusan bukanlah variabel yang independen terhadap waktu. Dalam pengambilan keputusan, faktor waktu juga menjadi prasyarat sebuah keputusan berkualitas atau tidak. Keputusan yang baik pada saat t-0 bisa jadi buruk bila diputuskan pada t-1.

Ekonom terkenal, JM. Keynes yang teorinya menyelamatkan dunia dari Depresi Besar pada paruh 1930-an, pernah berkata: "Lebih baik tak sepenuhnya tepat, daripada salah sama sekali". Intinya, tidak ada keputusan yang risk free (bebas risiko). Karena itu, kendatipun belum sepenuhnya yakin, sebuah keputusan betapapun tak sempurnanya masih lebih baik daripada tidak ada keputusan sama sekali.

Dengan demikian, orang yang peragu sehingga biasa menunda-nunda keputusan, bisa kehilangan momentum dan jadinya sia-sia. Menurut saya, inilah yang kerap terjadi selama 5 tahun belakangan ini sehingga berbagai masalah terkatung-katung tanpa kepastian: dari tragedi lumpur Lapindo sampai keselamatan transportasi. Bukankah demikian?

Interview: Indonesia, Islam, Democracy and Corruption

2009-06-09T15:31:00.005+07:00

I almost forgot about this, until someone sent me a link to an interview with a foreign blogger. Last February, Joseph Andrew, a student from Columbia College in Chicago, Illinois, U.S, emailed me and asked for an interview about Indonesia. I am always passionate if a foreigner asks about my country, because that would be a good start to add one more person in the world to know about Indonesia. So, I answered: yes! Then he emailed me some questions and I replied back to him with my answers.

My answers are actually a reflection of how Indonesia as a nation has moved so far since the fall of Soeharto. Here and there, I tried to give the right perspectives as many foreigners I found have little knowledge of Indonesia and therefore they are easily framed by some biased western media. And know we are about to have our presidential election and I think it is important to look back so that we know that we are actually getting better and will have a much better future with our democracy.

So, I copied the interview as below and you can find the original page at this link.

How long have you been blogging and what motivated you to start?

I've been blogging since 2004 in multiply.com and 2005 in blogspot.com. The first motivation was to have an open 'data bank' of my writings in various media. I'm a columnist in several newspapers in Indonesia, which not all of them are online. So, I usually upload the published articles in my blog. Actually, not only the pubished ones, but articles that didn't get through the media 'censorship' were also uploaded. However, since my blog has more readers, I also started to use the blog as one of my sources of writing. I usually kick-off some rough ideas in my blog, and see what my readers are saying about them. Based on the exchange of ideas, then I have more perspectives to write an article in the mainstream media. Lastly, now that Indonesia has become a large democracy I also notice that the mainstream media sometime have a biased perspective in many aspects. Now, I utilise my blog as a way to influence the public (readers) to get the perspective right, especially on sensitive issues like religion, politics, pluralism and, of course, the economy.

Indonesia has the largest Muslim population of any country in the world. Why do you think the nation so often goes unmentioned in discussions about the "Muslim world"?

I think the problem is lack of knowledge about Indonesia in the western world. I reckonised this problem while I was studying in the UK. Many of my western friends didn't even know WHERE Indonesia is. Yes, they usually know or have heard about Bali, but they didn't realise that Bali is merely one of the 37 beautiful provinces in Indonesia. So, I don't know whether the problem is lack of "marketing" about Indonesia from our government to introduce the country in the western public, OR lack of knowledge from the western public about the world other than Europe or the USA. :-) In addition, I think the "image" of Islam has been misunderstood as merely the Middle East. Therefore, the west usually think of the Middle East countries when they say about Islam or making policies regarding the "muslim world". In fact, the biggest population of Islam is not in the Middle East. It is in Indonesia, and our Islam is different from those in the Middle East. Our Islam is moderate, tolerant and open minded. That's why we can become a democratic country, although the majority of the people are muslim.

You wrote on your blog about the excitement of President Obama being elected. Was there a feeling of pride stemming from the fact that he had lived in Indonesia as a child? Do you think the fact that his middle name is Hussein and he has Muslim family members will make a significant difference in how Muslims feel about working with the U.S. or is it insignificant?

Of course, President Obama's background in Indonesia when he was a child affect most of the Indonesian perception toward him. But, I personally think that the background 'factor' is not enough if President Obama wants to maintain his good impressions over most of the muslim world and especially the Indonesian public. President Obama has said that he wants to start a new relationship between the US and the muslim world. Now, he needs to prove what he said and make a clear cut from the ugly past that President Bush had created.

How do you think President Obama will (or already has) changed relations with Indonesia and with the rest of the Muslim world? Do you think his strong familiarity with your nation will benefit relations?

President Obama has been sucessfull in creating a new image of the US as a champion in democracy, of having a newfound respect on human rights and tolerance. A lot of people now are waiting for Obama to start a new dialogue, with each party having the same position and not being dictated by a stronger country. His strong familiarity with Indonesia, as the biggest muslim populated country in the world, is a huge assset for Obama to begin his new start. But, of course, it's not enough.

Do you feel that living in Indonesia you can write whatever you want on your blog about your country and its governing bodies? Are there restrictions to what you can and can not say? How important do you think these freedoms are to the individual and to a democracy?

Yes, as a democratic country, we now enjoy a lot of space for freedom. I don't think there are strict restrictions like what happened during the authoritarian Suharto regime. However, we are still in a transition to democracy. Just like sport, it takes a lot of exercise until we can practice and join a competition. That's where we are now. We are still in a very beginning of our process to democracy. That's why many people, including those running the public offices, sometime still don't understand how to responsibly utilise their freedom.

Freedom is essential to democracy. Without freedom, we can no longer say that every citizen are entitled to essential rights, such as freedom of expression, association, a decent life, etc. However, freedom as in individual freedom will have no meaning unless we realise that individuals are part of the society. Therefore, in exercising our freedom, we need to also consider the interests of our society.

I have a friend who used to live in Indonesia (came to U.S. for college and ended up staying) and he told me that Indonesia has a lot of issues with government corruption. What do you make of this issue and do you think the situation is improving or getting worse?

I think corruption is an issue in almost all countries, especially the developing ones. Because, a lot of improvements need to be done in strengthening the institutions in the developing countries. In a country like Indonesia, which leaders play an important role, it must start from the leaders. The elite must give examples in combating corruptions.

Nevertheless it is hard to say whether the situation is improving or getting worse. Yes, there are a lot of corruption issues in the national and regional governments. But, we must also remember that it does not mean that there are more corruptions now than during the Suharto regime. Now, our democracy gives freedom for the people to protest when they discover their leaders are corrupt. During the authoritarian Suharto, you could go to jail if you talk about corruptions, especially when it involved Suharto's family or his close 'aides'.

Orang Baik VS. Pemimpin yang Baik

2009-06-09T09:13:00.006+07:00

Diantara para calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi saat ini, ada yang sedang membangun citra sebagai "orang baik". Dikisahkan bahwa orang tersebut adalah sosok yang sederhana (walaupun berharta yang cukup aduhai), jujur dan rendah hati (misalnya, disebutkan bersedia menenteng tas belanjaannya sendiri di supermarket walaupun ia seorang pejabat tinggi).

Saya tak mempersoalkan bahwa ia, sebagaimana kisah orang-orang yang mengenalnya, adalah "orang baik". Akan tetapi, sebaiknya kita ingat bahwa melalui Pemilihan Presiden ini kita hendak memilih Pemimpin yang Baik, bukan sekadar "orang baik".

Karakter melodramatik yang dimiliki sebagian besar bangsa kita, seringkali mudah jatuh hati pada kisah-kisah yang pilu dan pencitraan seorang tokoh yang ideal. Inilah yang harus turut dikoreksi. Sebab, bangsa dan negara kita, terlebih karena kita sedang memasuki dan berada dalam situasi yang sulit, membutuhkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang diperlukan saat ini adalah sosok yang mampu memberikan visi masa depan, menggerakkan seluruh potensi bangsa, dan mengorganisasikan segenap potensi itu dalam kerja-kerja politik yang integratif dan nyata.

Tulisan Dr. Yudi Latif hari ini di Kompas hari ini memberikan pesan yang serupa. Ia menulis:

"...bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekadar kualitas moral individual, tetapi juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa memengaruhi perilaku rakyat."

Selamat menimbang dan memilih!

Presentation: Democratization of the Global Economic System

2009-05-29T15:53:00.003+07:00

The Network of Social Democracy in Asia was launched during its First Regional Conference in Manila on May 20-22, 2009.

During the conference, Budiman Sudjatmiko and I delivered a presentation consists of our proposals to democratize the global economic system. The presentation is as shown below:

Dua Artikel Tentang Neoliberalisme

2009-05-29T10:01:00.005+07:00

Di tengah diskursus tentang Neoliberalisme saat ini, beberapa orang meminta saya untuk ikut serta. Akan tetapi, diskursus yang terjadi saat ini sudah sangat riuh, tanpa konten yang mendalam serta hampa kandungan filosofis yang kukuh. Hal itu terjadi pada baik para penentang, apalagi pendukung Cawapres Boediono.

Karena itu, dalam perbincangan singkat, saya mengutarakan kerisauan itu kepada Romo B. Herry Priyono, sahabat dan 'guru' saya yang selama ini bersama-sama melawan hegemoni neoliberalisme, lama sebelum istilah itu dipakai sebagai isu politik. Pada saat seperti ini, saya utarakan kepada beliau, posisi saya tidak menguntungkan untuk turut urun rembuk karena saya berada pada salah satu partai politik. Karena itu, saya memohon kesediaan Romo Herry untuk berkenan menuliskan perspektif yang benar (to get the perspectives right) tentang neoliberalisme, untuk "mengembalikan" isu itu ke jalur yang sebenarnya. Saya gembira karena Romo Herry menyanggupi permohonan tersebut dan berkenan pula mencuri waktu diantara kesibukannya yang padat untuk menuliskan "Sesat Neoliberalisme" yang diterbitkan oleh Kompas, 28 Mei 2009, halaman 6.

Untuk memperluas cakupan pembaca artikel yang penting tersebut, sebagai editor IndoPROGRESS saya mengunggahnya ke blog "jurnal progresif" tersebut. Bersamaan dengan pemuatan tulisan itu, diunggah pula tulisan Romo I. Wibowo yang berjudul "Neoliberalisme dan Warganegara".

Kedua tokoh itu adalah pemikir-pemikir utama dalam filsafat sosial ekonomi. Karenanya, dua artikel mereka layak kita baca dan jadikan referensi di tengah hiruk-pikuk perdebatan neoliberalisme yang hampir saja hilang makna saat ini. Mari, kita baca di IndoPROGRESS!

Please Welcome Budiman Sudjatmiko

2009-05-27T19:19:00.000+07:00

Welcome to the blogosphere for Budiman Sudjatmiko, a long-time friend and recently elected as Member of National Parliament from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan). He is one of the main young political leaders in this country and hopefully can start to exercise all of -what he called as- his "childhood dreams" in the parliament.

An excerpt from his welcoming address, which I think is very important, is:

"..memiliki website secara resmi... adalah membuka ruang seluas-luasnya (dan juga sebanyak-banyaknya) agar pikiran, gagasan dan perasaan saya diuji dan diperiksa secara bebas oleh siapa saja yang berkepentingan untuk Indonesia yang lebih baik..."

(Having an official website is to open a room as wide as possible (and also as much as possible) so that my thoughts, ideas and feelings can be freely tested and checked by anyone who has the needs to create a better Indonesia)

His blog/website can be accessed at: www.budimansudjatmiko.info

Adakah "Operator" Memecah Partai-Partai?

2009-05-08T15:14:00.002+07:00

Menjelang penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, kondisi politik pun memanas. Khususnya, situasi di kalangan partai-partai yang memiliki tendensi berada pada kubu yang berseberangan dengan Presiden Yudhoyono.

Golkar, misalnya, yang Ketua Umum-nya telah resmi "bercerai" dari Yudhoyono dan berpasangan dengan Wiranto dari Hanura, mengalami friksi yang cukup serius. Tak kurang dari beberapa pimpinan partai itu yang disebutkan menjabat Wakil Ketua Umum, Ketua, dan Wakil-Wakil Sekjen, menunjukkan sikap yang bertentangan dengan kebijakan yang diambil Ketua Umum. Bahkan, isu yang beredar pun mengungkapkan rencana sebagian kalangan untuk menggelar Rapimnassus 2 atau bahkan Munaslub untuk meralat pencapresan Jusuf Kalla, atau bahkan mendongkelnya dari kursi Ketua Umum.

Situasi di Partai Amanat Nasional (PAN) pun bisa dikatakan mirip. Sikap yang ditunjukkan Ketua Umum Sutrisno Bachir memperlihatkan tendensi untuk tidak bergabung dengan koalisi Presiden Yudhoyono. Lalu, jajaran pimpinan wilayah partai itu yang dimotori oleh pendiri PAN Amien Rais berusaha "mengunci" Ketua Umum dengan mendorong Rakernas partai itu menghasilkan sikap yang berbeda. Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN pun meradang dan menggagas Rakernas 2 untuk membebaskan partai itu dari jerat koalisi dengan Yudhoyono.

Kondisi di atas menimbulkan tanda tanya. Friksi yang terjadi secara lintas-partai dan dalam waktu yang bersamaan memunculkan dugaan adanya pihak-pihak yang secara rapi dan sistematis meng-okestrasi fenomena itu untuk kepentingan melemahkan lawan tanding.

Adakah dugaan "operator" memecah partai-partai politik sebuah kenyataan? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Akan tetapi, pelajaran yang harus dipetik adalah pentingnya soliditas intern partai berhadapan dengan serangkaian "gempuran" eksternal, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Selain itu, setiap kader partai hendaknya memegang teguh "aturan main" dan bersikap taat ketika keputusan telah diambil sesuai mekanisme organisasi. Tanpa itu semua, partai-partai politik di Indonesia tak lebih daripada "paguyuban" kepentingan dalam sebuah "tarung bebas" yang pada akhirnya akan mematikan dirinya sendiri.

Politik: Pilihan yang Terbaik adalah Sebuah Kemewahan

2009-05-02T21:17:00.005+07:00

Setelah terjun ke dunia politik dalam sebuah partai besar, saya menyadari bahwa politik dapat berarti "serangkaian pilihan yang sulit, namun mau-tak-mau harus dipilih". Ibaratnya kita ingin menyantap hidangan di sebuah meja makan yang pilihan-pilihan menunya seringkali terbatas dan banyak yang tidak disukai, namun harus dimakan. Sebab, tak memilih apapun bisa jadi akan memengaruhi banyak orang, bukan hanya kita sendiri.

Di sini, azas pilihan yang rasional seringkali tidak bekerja. Sebab, faktor yang memengaruhinya bisa jadi sangat beragam dan "ekulibrium"-nya bisa hyper-dynamic. Kealpaan memperhitungkan satu faktor dapat berujung pada pilihan yang berakibat fatal. Dan sedihnya, setiap pilihan memiliki unsur akibat fatalnya sendiri, sehingga tak jarang situasi "buah simalakama" menjadi posisi yang harus ditanggung.

Kutipan dari Frank McKinney "Kin" Hubbard, "We'd all like to vote for the best man, but he's never a candidate" (Kita semua senang untuk memilih yang terbaik, tetapi yang terbaik itu tak pernah menjadi kandidat), terasa sangat tepat. Memang, dalam demokrasi, "pilihan yang terbaik" adalah sebuah kemewahan. Sebab, yang selalu terjadi adalah pilihan yang kurang buruk, buruk, dan terburuk.

Akan tetapi, saya tetap yakin bahwa hal di atas tak lantas membuat kita memilih untuk berada di luar politik. Suka-tidak-suka, mau-tak-mau, ranah politik adalah tempat di mana keputusan-keputusan penting dan berpengaruh bagi kehidupan kita dirumuskan dan diambil, baik sebagai insan pribadi maupun bangsa. Karena itu, nasib kita tak boleh begitu saja diserahkan kepada orang lain. Bila kita ingin perubahan, kerjakanlah itu dengan keringat dan tangan kita sendiri. "Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa kemakmuran selalu dengan kristalisasi, keringat!" kata Bung Karno.

Itulah yang membuat saya tetap berada di sini, sekalipun mungkin berada dalam posisi yang bak "buah simalakama" tadi. Revolusi memang tak pernah selesai.

Election and Economic Depression

2009-03-31T13:12:00.003+07:00

One month prior to the legislative election in Indonesia, the world is officially declared to be in an economic recession. Global economic growth for 2009 which was predicted to be only 0.5 percent, in just 2 months was corrected by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to become zero percent. It is the worst growth since the World War II. It also potentially leads to a number of impacts; from unemployment, rampant poverty, famine, riots, until wars. Thus, the IMF was right when it concluded that the current recession is a problem of mankind and their future.

Read more the above article in two languages. The English version can be accessed in the Socdem Asia Website, and the Indonesian version in IndoPROGRESS.

Asia Social Democracy Network

2009-03-23T19:04:00.004+07:00

Social democrats in Asia are currently developing a network of progressive parties, pre-parties and movements. Two initial conferences were held in Indonesia, consecutively in Yogyakarta and Jakarta. To expedite the process, a new website is made, in which you can find the results of the conferences and all the papers delivered in it. You can access the website at www.socdem.asia and take a peek of how it looks as shown by the picture below.

Presentation: Global Financial Crisis and Indonesia

2009-03-06T17:38:00.004+07:00

My presentation at Regional Social Democratic Conference in Jakarta, March 4-5, 2009.

Etnis Tionghoa Berterimakasih Pada SBY??

2009-01-29T12:10:00.004+07:00

Seputar momen Tahun Baru Imlek beredar iklan di TV dan radio dari Indonesia China Business Council (ICBC). Iklan tersebut berkata, kira-kira seperti ini: "Sekarang kami dapat berusaha dengan aman, tanpa diskriminasi, terimakasih Presiden SBY!"

Iklan tersebut saya kira tidak berdampak positif terhadap citra etnis Tionghoa di Indonesia. Tuduhan sementara pihak bahwa etnis Tionghoa selalu 'menempel' pada penguasa, seakan-akan mendapat pembenaran. Padahal, kita tahu bahwa ICBC tentu tidak mewakili seluruh etnis Tionghoa. Entah atas pesanan siapa iklan itu dibuat!

Akibat lain dari iklan itu juga seakan-akan menunjukkan bahwa etnis Tionghoa lupa pada sejarah dan lupa "kacang akan kulitnya". Apakah yang telah diperbuat secara signifikan oleh pemerintahan sekarang terhadap etnis Tionghoa? Saya kira, tidak ada hal yang baru dan perubahan yang signifikan dilakukan oleh SBY dan Wapres Kalla, khususnya menyangkut eksistensi etnis Tionghoa.

Kalau mau berterima kasih, alamat yang lebih tepat menurut saya adalah Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kedua presiden itulah yang telah mengubah secara signifikan kebijakan negara yang mendiskriminasi etnis Tionghoa.

Sejarah menunjukkan bahwa Presiden Gus Dur yang pertama kali menghapus seluruh peraturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya. Pertama kali pula, Presiden RI menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek pada era Gus Dur. Kemudian, Presiden Megawati lah yang menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional dan Libur Nasional. Sehingga, kini perayaan itu dapat diselenggarakan dengan lebih meriah dan juga dinikmati oleh etnis-etnis lain di Indonesia.

Kiranya, hal ini jangan pernah dilupakan oleh etnis Tionghoa. Jangan pernah lupa juga, bahwa 'bermain politik' dengan label etnis Tionghoa akan lebih banyak membawa kerugian, ketimbang manfaat. Sejarah mengajarkan bahwa cara-cara seperti itu hanya akan membawa keuntungan bagi segelintir orang, dan mengakibatkan bencana bagi seluruh etnis Tionghoa.

Pesan ini tulus saya sampaikan, sebagai orang Batak yang kebetulan juga anggota Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) Jakarta. Horas! Ni Hao!

Chinese New Year Celebration

2009-01-27T16:33:00.003+07:00

My latest post in Global Voices (read the full article):

The latest census of Indonesian ethnicities in 2000 showed that the population of the Chinese Indonesians was 1.2 million. Some experts said that the number is even larger (up to 3 million), since inter-ethnic marriages are becoming more common between the Chinese and other ethnics in Indonesia. Thus, the proportion of the Chinese Indonesians to the country's total population is currently around 1-2 percent, and it subsequently makes them to be among the 10 biggest ethnics in Indonesia (there are more than 300 ethnicities and more than 700 languages and dialects in the country).

Having a large number of Chinese Indonesians, the country should be a destination to enjoy the lunar New Year celebration. A lot of events and Chinese decorations can now be found on the streets, malls, department stores and other amusement centers. The atmosphere can be felt stronger in the China towns, which exist in almost all major cities in Indonesia, such as in Medan (North Sumatra province), Jakarta and Semarang (Central Java province).

GONG XI FA CAI! Happy Lunar Chinese New Year!

Photo credit: Ketekung, from Flickr.

Obama's Political Economy

2009-01-21T12:14:00.004+07:00

It's maybe too early to conclude an "Obamanomics", but the 44th President of the United States of America Barack Obama has made it clear about his ideological standing point, particularly in economics.

There are two strong messages in his inaugural speech last night (West Indonesian Time) that clearly indicated his economic perspective, which I also completely agree with him:

The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works - whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public’s dollars will be held to account - to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day - because only then can we restore the vital trust between a people and their government.

Very true! Useless debate about the size of government must be ended. It's not about a big or small government, but it's about an effective government! A government that realises the very cause of why we need a government: to serve the public!

Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control - and that a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our Gross Domestic Product, but on the reach of our prosperity; on our ability to extend opportunity to every willing heart - not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

Again, very true! Contrary to the neoliberal point of view to 'free the market forces', market must be embedded in the society; to be -back, again- part of the social forces to reach better livelihood for every citizen, not only for the advantaged.

Congratulations, President Obama! Thank you for your inspirational speech. Wish you nothing but success.

Bloggers Vs. Mainstream Media in Indonesia on Israel-Palestine Issue

2009-01-18T13:55:00.004+07:00

My first post to Global Voices has been published yesterday on the reactions from bloggers and mainstream media on the conflict between Israel and Palestine.

In conclusion, the struggle of Palestinians is a fight for freedom and the war is not a religious conflict. Indonesian bloggers seem to be more informed and mature than most of the Indonesian media.

See the full post in: here.

Democratic maturity

2009-01-09T09:47:00.004+07:00

Pagi ini membaca berita dan melihat foto tentang pertemuan makan siang antara para Presiden dan mantan Presiden Amerika Serikat (AS), George Bush, Barack Obama, Bush Sr., Bill Clinton dan Jimmy Carter.

Pertemuan itu diselenggarakan oleh Presiden Bush dalam rangka 11 hari menjelang transisi kekuasaan ke Presiden terpilih AS, Barack Obama. Pertemuan yang disebut oleh Obama sebagai 'extra-ordinary meeting' (pertemuan yang luar biasa) itu dikabarkan berlangsung santai dan rileks kendati negara itu kini diambang krisis keuangan dan ekonomi yang dashyat.

Melihat foto mereka di atas, semuanya penuh dengan senyuman seakan-akan berkata, "Ya, kita datang dari partai dan pandangan politik yang berbeda. Ya, mungkin selama kampanye dulu kita saling menyerang dan kadang dengan kata-kata yang keras. Ya, negara kita kini sedang dihantam oleh badai krisis. Ya, ya, ya, walau dengan semua hal itu, kita tetap dapat bertemu dan saling mendukung."

Dalam berita di Kompas (9/1, h. 11), Presiden Bush disebutkan berkata, "Satu pesan yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin Anda berhasil." Lalu, Obama juga berkata, "Bagi saya, kesempatan untuk memperoleh nasihat, bimbingan, dan dukungan dari mereka benar-benar luar biasa." Bush, yang banyak dari kita mungkin sebal padanya, ternyata menunjukkan karakter seorang negarawan dengan tingkat kedewasaan demokrasi yang baik.

Melayangkan pandangan ke negeri sendiri, segera ditemukan wajah yang berbeda. Di Indonesia, negeri 'timur' yang katanya menjunjung tinggi sopan-santun, justru memiliki situasi yang bertolak belakang. Saat ini, kita memiliki 3 mantan Presiden yang masih hidup di luar Presiden yang kini berkuasa. Akan tetapi, diantara mereka tampak terjadi ketegangan tertentu sehingga pertemuan dengan suasana akrab dan saling mendukung tampaknya sulit untuk diharapkan terjadi. Pertemuan itu, bahkan tidak terjadi di hari-hari besar nasional dan hari-hari raya keagamaan yang seharusnya dibanjiri dengan maaf dan ketulusan.

Selama periode pasca-reformasi 1998, tercatat hanya Presiden Wahid yang pernah melakukan kunjungan silaturahmi ke mantan-mantan Presiden. Selanjutnya, kita tak pernah lagi menyaksikan situasi dimana mereka dapat bertemu tanpa ketegangan politik. Peristiwa peralihan kepresidenan pun selalu diliputi emosi yang tinggi, perasaan sakit hati dari presiden yang digantikan dan tanpa serah terima yang elegan sebagaimana seharusnya terjadi diantara negarawan.

Demokrasi di AS memang tidak sempurna. Bahkan, model demokrasi AS pun tak boleh asal ditiru dan dicangkokkan ke negeri kita. Namun demikian, untuk hal yang satu ini: Kedewasaan Demokrasi (Democratic Maturity), selayaknya kita sungguh-sungguh belajar dari mereka.

Credit Photo: Washington Times.

CALEG dan Sikap Rakyat yang Sadar

2009-01-05T19:45:00.005+07:00

Menjelang Pemilu 2009 ini, banyak kita temui spanduk, brosur, selebaran dll yang menyangkut para calon anggota parlemen* (CAP). Seorang rekan berkomentar bahwa kampanye para CAP yang bertubi-tubi itu seakan membuat dia muak, baik karena tata-caranya yang kurang etis maupun substansinya yang cenderung kosong.

Masih ada lagi, di blog "Ruma Metmet" yang dikelola Daniel Harahap, seorang pendeta yang bertugas di HKBP Serpong, didiskusikan pula perihal CAP yang berkampanye di gereja. Hal itu ditentang, bahkan dilarang oleh pak pendeta, karena berkampanye di gereja bertentangan dengan UU Pemilu. Baiklah, hal itu memang benar. Pelanggaran terhadap UU seharusnya tidak dilakukan.

Akan tetapi, pendapat umum yang berkembang, baik di blog itu maupun di komunitas, adalah bahwa gereja, atau lembaga agama, seharusnya 'netral' dalam politik. Nah, hal ini sebenarnya menarik. Sikap ke-netral-an apa yang seharusnya diambil oleh gereja dan lembaga-lembaga agama?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya bila kita merenungkan perihal 'kemuakan' seperti disebutkan pada awal tulisan ini. Hal ini, saya yakin, terkait pula sedikit-banyak pada concern ke-netral-lan pada kasus selanjutnya.

Baiklah, mungkin banyak dari antara kita yang muak. Namun demikian, saya ingin menggarisbawahi bahwa muak-tidak-muak, para CAP itulah yang akan mewakili suara dan kepentingan kita dalam banyak proses politik dan legislasi yang penting di tengah-tengah proses konsolidasi dan transisi demokrasi kita. Karena itu, bersikap 'muak' sehingga lantas 'tidak mau tahu' sungguh merupakan hal yang merugikan kita (rakyat) sendiri.

Lagi pula, tidak semua CAP, menurut saya, 'hopeless'. Banyak figur-figur, baik CAP yang dicalonkan partai politik maupun perseorangan (DPD) yang konsisten, memiliki basis akar rumput yang kuat, terlibat dalam persoalan-persoalan kerakyatan dan memiliki visi yang kuat. Terhadap figur-figur seperti itu, selayaknya kita tidak menyamaratakan mereka dengan yang lain dan kemudian bersikap apatis.

Justru, sebagai rakyat yang sadar, kita tidak boleh malas untuk melihat dalam daftar CAP yang dikeluarkan KPU dan mencari mana figur-figur yang layak kita berikan amanah mengemban suara kita. Rakyat yang sadar harus melakukan hal itu dan menggunakan seluruh proses demokratik yang tersedia untuk memastikan bahwa suaranya tidak sia-sia dalam rangka mengubah nasib dirinya sendiri, keluarganya, dan bangsa kita.

Lalu, soal ke-netral-an gereja dan lembaga agama. Saya berpendapat, 'ke-netral-an' itu (kalau hendak disebut demikian) termanifestasikan pada posisi lembaga agama yang tidak berada pada atau di bawah satu kelompok politik tertentu, melainkan memiliki posisi yang sejajar (juxtaposition).

Akan tetapi, hal itu TIDAK berarti lembaga agama lantas tak boleh berpihak pada VISI dan IDEALS (cita-cita) dari suatu kelompok politik. Menurut saya, tidaklah salah bila gereja memberikan perhatian (kalau bukan dukungan) pada kelompok, atau partai politik, atau para CAP, yang memiliki VISI dan IDEALS yang bersesuaian dengan semangat keadilan sosial dan cinta kasih, sebagaimana juga semangat yang diusung oleh agama-agama. Bagaimana teknik atau cara memberikan perhatian tersebut adalah hal lain yang akan terlalu panjang didiskusikan di tempat ini dan akan lebih baik bila disesuaikan dengan tradisi tiap lembaga agama.

"Azas netral" ini juga, menurut saya, tidak berlaku ketika keadaan menghendaki pilihan yang strategis dan prinsipil. Misalnya, pada era kediktatoran masa lalu, banyak gereja bersikap "netral" sebagai topeng atas ketakutannya pada represi rejim Orde Baru. Padahal, situasi seperti itu menuntut gereja untuk tidak netral dan bersikap untuk berpihak pada perlawanan terhadap penindasan rejim diktator (bandingkan pula dengan sikap banyak gereja yang 'netral' ketika rejim Nazi-Hitler berkuasa di Jerman pada era Perang Dunia II).

Jadi, menjelang Pemilu 2009 ini, sudah saatnya rakyat yang sadar untuk bertindak lebih aktif. Bersikap masa bodoh, justru akan semakin memperpanjang proses berliku-liku yang kita tempuh dalam pendewasaan demokrasi kita. Ayo, menjadi rakyat yang sadar!

----
*Menurut saya, istilah CALEG (Calon Anggota Legislatif) agak rancu menurut tata bahasa. Legislatif adalah kata sifat yang seharusnya dilekatkan pada kata benda yang diterangkan. Singkatan CALEG menjadi benar, misalnya, apabila dipanjangkan menjadi Calon Anggota BADAN Legislatif. Akan tetapi, bentuk ini kurang efisien, sehingga saya cenderung menggunakan Calon Anggota Parlemen (CAP), sebagaimana istilah yang dipakai di Malaysia.

Everything beautiful in its time

2009-01-05T19:22:00.005+07:00

Happy New Year 2009!

"Falling Sakura" in Norwich, England
Photo © Martin Manurung, 2006. Published at Flickr.

"To everything [there is] a season, A time for every purpose under heaven... He has made everything beautiful in its time. Also He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end." (Ecclesiastes 3:1,11)

Be Born in Us Again

2008-12-22T17:24:00.006+07:00

MERRY CHRISTMAS 25 December 2008!

Thou Son of the Most High, Prince of Peace, be born again into our world. Wherever there is war in this world, wherever there is pain, wherever there is loneliness, wherever there is no hope, come, thou long-expected one, with healing in thy wings.

Holy Child, whom the shepherds and the kings and the dumb beasts adored, be born again. Wherever there is boredom, wherever there is fear of failure, wherever there is temptation too strong to resist, wherever there is bitterness of heart, come, thou blessed one, with healing in thy wings.

Savior, be born in each of us who raises his face to thy face, not knowing fully who he is or who thou art, knowing only that thy love is beyond his knowing and that no other has the power to make him whole. Come, Lord Jesus, to each who longs for thee even though he has forgotten thy name. Come quickly.

Amen.

—Frederick Buechner, The Hungering Dark

Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Hidup

2008-12-18T18:29:00.004+07:00

Akhir-akhir ini, kita sering melihat iklan dari partai yang berkuasa ditambahi foto Presiden yang berisi tentang 'prestasi' pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Diantaranya adalah 'prestasi' pertumbuhan ekonomi yang secara stabil meningkat mencapai kisaran 6 persen (walaupun tahun depan akan turun mencapai 3-4 persen akibat krisis finansial global) dan angka kemiskinan yang disebutkan turun dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 16,58 persen pada 2007.

Akan tetapi, tulisan Ali Khomsan di Kompas hari ini, memberikan kita perspektif lain dalam melihat keterkaitan antara pertumbuhan, angka kemiskinan dan kualitas hidup. Secara khusus, tulisan itu menguraikan betapa ditengah sederetan klaim 'prestasi' tersebut, ternyata rata-rata rakyat Indonesia masih hidup dengan cakupan gizi yang memprihatinkan dan bahkan jauh tertinggal dari negara tentangga kita. Tentang hal itu saya kutip tulisan tersebut seperti di bawah ini:

Mengapa rakyat kita rela antre berjam-jam dan berebutan kupon, misalnya daging kurban? Karena mereka jarang makan daging. Rendahnya konsumsi daging tecermin dari data yang menunjukkan, pada tahun 2005 rata-rata konsumsi daging hanya 7,1 kg/kapita/tahun, lebih kecil dibanding Malaysia (48 kg), Thailand (25 kg), atau Filipina (18 kg).

Pada tahun yang sama bangsa Indonesia hanya minum susu 6,8 liter/kapita/tahun, sedangkan Malaysia 25 liter, Thailand 24.9 liter, dan Filipina 11.3 liter. Dengan peningkatan konsumsi susu yang amat lambat, diprediksi kita baru bisa mengejar Malaysia setelah 120 tahun. Bahkan, jika kita ingin menyamai AS yang konsumsi susunya 100 liter, diperlukan waktu enam abad. Untuk konsumsi telur, kita juga masih tertinggal, yakni Indonesia 50 butir/kapita/tahun, Malaysia 246 butir, dan Thailand 130 butir.

Terjemahan gambaran itu, hanya satu hari dalam seminggu rata-rata rakyat Indonesia bisa makan empat sehat lima sempurna. Enam hari sisanya, mereka menjadi vegetarian karena kemiskinan. Tak mengherankan jika 25 persen anak balita Indonesia tergolong stunted (pendek). Juga anak-anak usia sekolah banyak yang tak bisa mencapai tinggi badan optimal.

Tulisan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB itu menegaskan concern ahli-ahli pembangunan atas oversimplikasi dan overused dari data-data statistik makroekonomi tentang kemajuan pembangunan. Sejak lama telah dipahami bahwa pembangunan tidak semata-mata bersifat material, melainkan menyangkut perihal "well being".

"Well being" sulit untuk diterjemahkan. Namun demikian, intinya seperti ini: Pembangunan bertujuan untuk memenuhi seluruh potensi manusia (to fulfill human potentials), sehingga bukan saja manusia bertambah kaya, tetapi ia juga memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik: lebih pandai, lebih sehat, berpostur tubuh lebih baik, lebih aman, dlsb.

Tulisan Ali Khomsan seperti dikutip di atas menunjukkan bahwa kendati klaim pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan angka kemiskinan yang menurun, rata-rata manusia Indonesia masih hidup dengan kualitas yang memprihatinkan. Entah sampai kapan.

Presentasi: Neoliberalisme, Globalisasi dan Gereja

2008-12-03T13:22:00.004+07:00

"Economics and economic justice are always matters of faith as they touch the very core of God's will for creation." -AGAPE, WCC, 200

Dua tahun yang lalu, Dewan Gereja-gereja Se-Dunia (WCC) menerbitkan background document dari Sidang Rayanya di Porto Alegre, Brazil. Dokumen tersebut berjudul "Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth" (AGAPE). [download document in PDF format]

Tahun ini, AGAPE telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul "Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat dan Bumi". Buku itu diterbitkan oleh Pelayanan Masyarakat Kota (PMK) HKBP Jakarta dan Bidang Marturia Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Kemarin, AGAPE diseminarkan dalam Konsultasi Nasional AGAPE dan Gereja yang diselenggarakan oleh kedua institusi penerbit dokumen itu dalam Bahasa Indonesia. Saya diminta untuk menjadi narasumber dengan tema AGAPE dan Keadilan, serta bagaimana respon gereja. Saya menguraikan hakikat filosofis neoliberalisme dan kaitannya dengan krisis, serta apa yang seharusnya menjadi sikap gereja-gereja di Indonesia.

Diskusi yang berkembang cukup menarik. Kalangan gereja memiliki keprihatinan yang mendalam atas neoliberalisme dan dampaknya di Indonesia. Lalu saya mengajukan pertanyaan, "apakah kita melawan neoliberalisme semata-mata karena dampaknya, ataukah karena memang ideologi itu bertentangan dengan iman dan hakikat manusia?" Itulah antara lain yang saya kemukakan dalam presentasi seperti terlampir di bawah ini. Selamat membaca!

I'm joining Global Voices online!

2008-11-28T22:32:00.009+07:00

I got an invite at my Facebook to be a volunteer author of Global Voices online. As a long fan of the Global Voices project (that's why I put the button in my sidebar), I of course said 'yes' to the invite. I first knew about Global Voices during my study in England three years ago.

What is Global Voices? As you can see in this page, Global Voices is:

a non-profit global citizens’ media project founded at Harvard Law School’s Berkman Center for Internet and Society, a research think-tank focused on the Internet’s impact on society.

Authors of Global Voices write about what blogs in their own countries say about certain issues. For example, see what Javits Rajendran writes about the recent terror attacks in Mumbai and how the Indian media reacts to it.

So, if you have any suggestions about topics to write regarding our beloved country Indonesia, please do not hesitate and drop your comments!

Martin and Pesta Blogger 2008 at the Jakarta Globe

2008-11-24T13:37:00.006+07:00

Forum Urges Indonesians to Harness Power of Blogs

Putri Prameshwari

Blogs may be the most efficient tool to campaign on political issues but not many Indonesians are taking advantage of them, a forum at a bloggers’ gathering in Jakarta over the weekend concluded.

Martin Manurung, a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDI-P, who blogs at www.martinmanurung.com, said blogs could be an important campaigning tool, but few politicians in Indonesia were using them due to the low level of technological knowledge in the country.

“The Internet is found mostly only in the big cities,” Manurung said.

Speaking at Pestablogger ’08, a one-day event which gathered 1,500 bloggers from across Indonesia, Manurung said blogs could be used as a medium to attract the younger generation to be more involved in the country’s political situation.

Jeff Ooi, a Malaysian lawmaker who is also a prominent blogger in his country, said politicians in Malaysia had taken up blogging to keep themselves in touch with their target audience.

“They don’t want to detach themselves from the younger generation, who no longer read newspapers,” he said.

Through www.jeffooi.com, Ooi has been using the power of blogging to build a political career, criticizing the Malaysian government while making his way up the parliamentary ladder with the opposition Democratic Action Party.

Ooi said he saw a bright future for Indonesia’s blogs to become an alternative arm to existing traditional media such as newspapers and television.

“The traditional and alternative media in Indonesia support each other,” he said, adding that newspapers in his country often felt challenged by the rising popularity of blogs and online media.

Regulation was an issue both the government and bloggers must take seriously, Ooi said.

“We have to be very careful,” he said. “Bloggers are not immune to lawsuits such as defamation.”

The spread of information through blogs has attracted debates on its reliability, as copyright issues and regulations are still confusing.

Indonesia’s government has regulated Internet transactions through the Law No. 11/2008 on Information and Electronics Transaction, but bloggers say they feel no necessity for restrictive regulations.

Budi Putra, a veteran Indonesian journalist who writes for www.tempointeraktif.com, said that while blogs are identified as an alternative form of media, bloggers should not stray from their own area of expertise.

“Write only what you know about,” he said at the forum, “and you’ll be safe.”

Earlier this month, Wicaksono, chairman of Pestablogger ’08 , said bloggers in Indonesia had an unspoken agreement to warn each other through the comment system if anyone should make irresponsible statements in their blogs.

Kelas Menengah, Bloggers dan Perubahan Demokratik

2008-11-24T09:59:00.006+07:00

Catatan: sebagaimana post saya sebelumnya, Panitia Pesta Blogger 2008 meminta saya untuk menjadi fasilitator pada Diskusi Sosial Politik. Diskusi tersebut berjalan cukup hangat dan interaktif, walau jumlah pesertanya “minoritas” dibandingkan kelompok-kelompok diskusi yang lain. Untuk ‘memperluas’ jangkauan diskusi itu, berikut saya tuliskan sketsa catatan-catatan kecil dari pengantar diskusi yang saya paparkan pada sesi itu.

Para fasilitator: Martin, Mr. Brown, Jeff Ooi. Photo: Satya Witoelar.

1. Dari perspektif ekonomi, bloggers dapat diduga sebagian besar berasal dari kelas menengah. Mengapa? Karena koneksi internet di Indonesia masih relatif mahal, apalagi untuk broadband. Jadi, berinternet, apalagi ber-blog masih merupakan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier, bagi kebanyakan orang Indonesia. Dengan demikian, kiranya hanya orang-orang yang punya penghasilan “sedikit lebih” bisa secara teratur berinternet dan blogging.

2. Dalam sistem demokrasi dengan format liberal seperti di Indonesia saat ini, kelas menengah memegang posisi kunci dan sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengawal perubahan dan konsolidasi demokratik. Sebab, kelas menengah menjaga kestabilan dan menjadi ‘penyangga’ antara “kelas atas” dan “kelas bawah”.

3. Pengguna blog di Indonesia yang berjumlah ratusan ribu, sebenarnya menunjukkan keinginan yang luas bagi kelas menengah untuk didengar (to be heard). Ini potensi bagi suara kelas menengah untuk lebih berpengaruh dalam public opinion making dan public policy making. Hal ini berpotensi pula untuk membantu menjaga “track” demokrasi pada jalan yang seharusnya, bahkan menentukan untuk terjadinya perubahan politik dan kepemimpinan baru. Akan tetapi, potensi ini belum termaterialkan secara optimal.

4. Padahal, sudah banyak contoh di negara-negara lain dimana internet dan blog memengaruhi perancangan kebijakan publik, opini publik, dan kepemimpinan publik. Misalnya, di Amerika Serikat dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden baru dengan mengandalkan pengaruh dan jejaring internet dan virtual social network. Lalu, di negara tetangga kita, Malaysia, hampir setiap politisi menjalin komunikasi dengan publik dan konstituennya melalui blog masing-masing. Hal ini terlihat sangat dominan khususnya pada politisi-politisi oposisi dari Democratic Action Party (DAP).

5. Di Indonesia, blog masih sebagian besar bersifat pribadi. Ini, tentu saja, tidak salah. Sebab, blog memang bersifat private. Tetapi, sifat blog yang private tidak berarti si pemilik tak boleh mengutarakan pendapat pribadinya tentang isu-isu publik yang dominan dan berdampak bagi dirinya dan masyarakatnya. Di sini, kesadaran (consciousness) memegang peranan penting. Yaitu, kesadaran sebagai individu yang menjadi bagian dari society. Bukankah ini tema Pesta Blogger 2008, “blogging for society”?

6. Individu sebagai bagian dari society, atau saya sebut ‘social-individual’, juga harus aktif mengambil bagian dalam penyebarluasan ide-ide society, yaitu pluralisme, kebebasan sipil, demokrasi, lingkungan hidup, keadilan, dan lain-lain. Keaktifan ini penting agar isu-isu public tidak direbut oleh kelompok-kelompok yang berpandangan “anti-society” yang sering bersuara keras dan lantang serta akhirnya memengaruhi pembuatan kebijakan publik.

7. Dalam konteks Pemilu 2009, saya mengajak bloggers untuk turut aktif:
a. Bersuara tentang kiprah partai-partai politik dan pemimpin-pemimpinnya. Ingatkan public tentang apa dan siapa, track record, orang-orang yang kini muncul ke permukaan sebagai calon-calon pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jangan biarkan para demagog, para penipu, meninabobokan rakyat dan menimbulkan ilusi di tengah-tengah masyarakat. Kita harus mengingatkan publik, bahwa ada diantara calon pemimpin yang kini berteriak ‘pro-demokrasi’ dan ‘pro-rakyat’, tetapi dulunya adalah orang-orang yang anti-demokrasi yang menangkapi para aktifis yang berjuang untuk demokrasi dan rakyat.

b. Melakukan advokasi kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh partai-partai politik, jika mereka mendapat suara dan memenangkan Pemilu 2009. Saya menawarkan lima isu yang dapat disuarakan oleh bloggers, yaitu:

Menjamin kebebasan sipil
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara konsisten
Kebijakan ekonomi yang berkeadilan
Kelestarian lingkungan hidup
Pemberdayaan perempuan, anak-anak dan hak-hak minoritas

8. Poin-poin di atas lah yang menurut saya, adalah perwujudan dari Blogging for Society dari perspektif Sosial-Politik!

More pictures from Pesta Blogger 2008, can be found in my flickr and all stuff tagged PB2008

Sampai ketemu di Pesta Blogger 2008!!

2008-11-18T18:34:00.003+07:00

Kemarin, saya mendapat pesan di Facebook dari Enda menanyakan apakah saya bersedia jadi fasilitator di salah satu breakout sessions yang akan diselenggarakan pada Pesta Blogger 2008, Sabtu, 22 November 2008 (alias empat hari lagi). Saya jawab spontan, "siap!" tanpa menanyakan ini-itu seperti kalau ada undangan jadi pembicara atau moderator di acara-acara lain. (Ngomong-ngomong, 'ini-itu' maksudnya apa ya? Ya, tau sendiri lah, hehehe..)

Saya pikir, toh saya pun akan datang, jadi apa salahnya ikut berkontribusi memeriahkan Pesta Blogger 2008. Iya, toh?

Topik breakout session yang saya akan fasilitasi adalah "Social-Politics & Current Issues", yang dimulai pada Pkl. 14.00 WIB. Tentu, walaupun mulai bertugas pada jam itu, saya akan datang sejak awal acara.

Menurut panitia, saya diminta memfasilitasi isu-isu berikut:

Kebebasan berekspresi melalui blog
Blog sebagai media untuk menyatakan pendapat politik dan kritik sosial
Blog dan kancah politik di Malaysia (Jeff Ooi adalah anggota parlemen Malaysia dari partai oposisi yang terpilih berkat ketajaman penulisan blog-nya)
Blog dan belajar dari kampanye Obama di Amerika
Pelajaran untuk dipetik oleh Indonesia
Potensi blog dalam isu-isu sosial politik menghadapi Pemilu 2009

Hmmm.., tampaknya cakupan topik itu lumayan luas dan berat. Jadi, entahlah apa saya sanggup berbicara tentang itu semua, but I will do my best!

So, see you on Saturday guys and girls!!

The Rebirth of History and The First Men

2008-11-17T15:13:00.001+07:00

History begins again in the American continent. It might not be expected by Francis Fukuyama, the conservative thinker, that the Anglo-American ideology, which he claims to be the final state of human history, finally must admit that peoples in the continent choose a different track. It finally turned out that the world is not a better place as promissed by neoliberalism two decades ago.

The peoples in the American continent initiated the change of direction in the history of the world. “Change” as Barack Obama’s central message during his presidential campaign, is not alone. The peoples in the ‘backyard’ of the United States have also manifested “change” in their countries. It spreads from Brazil, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua, and Argentina to Paraguay. They wanted their fate to be decided by their own hands, instead of being determined by what some might call as the ‘invisible hands’.

History Heads North

It is interesting to see how history is born again. Since the renaissance, we have always believed that history goes from north to south. We can call it the advancement of technology, latest discoveries in science, or the origins of democratic practices and institutions.

However, now people can witness what was written by Pramoedya Ananta Toer some twenty years ago: “the counter current” (arus balik). The rebirth of history after the neoliberal hegemony heads from south to north. From the poor and impoverished countries to the richest nation in the world. From Latin America to the United States, people have asked for change: the power to decide their own fate.

The magnitude of change can be different. The United States might never be a ‘socialist’ country like those in the south, but she certainly has realized that the role of the state is essential to make sure the course of social justice. One can label anything to wealth distribution, but Obama has made it sure that even in a capitalist country, which trumpets protection of private property, an equitable economy must not be stepped aside. It is crucial to narrow the economic gap to maintain purchasing power that guarantees sustainable economic growth. That is why the Nobel laureate Joseph Stiglitz once said and admitted that the ‘left’ promotes more economic growth that the ‘right’, or the market fundamentalists.

The First Men

It is also interesting to see ‘the first men’ who come forward to the change of history. In Brazil, we can see a former laborer who made his way to be a president. A man who comes from the indigenious people in Bolivia, who had never ruled their own country, was democratically elected to the presidency. In Chile, a former activist who was imprisonned during the dictatorship of Augusto Pinochet, came to rule La Moneda, the presidential palace of the country in Santiago. Recently, a former ‘Bishop of the poor’ was elected in Assuncion and signed about 100 pro-poor presidential decrees right on the first day after his inauguration as the President of Paraguay.

In the United States, a 47-year old former grassroots organizer was elected as the first black president of the country. In addition, he shares a similar background with his colleagues in the South America: he does not come from a priviledged family. It is a crucial contrast with his predecessor, who comes from a rich business background.

The ‘first men’ should teach us, Indonesians, a lesson that change is not impossible. It is up to us, the people, to decide our own fate. Celebrations for the result of historical change in the American continent can only be meaningful if we realize that our country can also follow their direction to take back the power to determine our own destiny. The few months away general elections in our country can be an answer if we want to take part of the rebirth of history. If it is not, then 2014 is waiting for anyone who want to be among ‘the first men’, or ‘the first women’, like those in the American continent. It is never too late, the time to start the journey is now.

Financial Crisis, 2009 Elections, and Security Challenges

2008-11-03T13:34:00.002+07:00

by Martin Manurung for SGP's Analysis Corner
Link: http://www.sekurindogroup.com/?n=2&nid=1136

The global financial crisis has obviously influenced Indonesia’s economy. Apart from the plummeted stock exchange indices and the currency rate, we have also witnessed drastic drop of Indonesia’s export demands.

It is the latter that currently brings about enormous impacts on the Indonesian economy, which is mainly based on export of primary products. Take export of Arabica coffee and crude palm oil (CPO) as examples. In North Sumatra alone, from 600 registered coffee farmers, currently it is merely 40 of them who are still in business. These farmers are also in severe condition, which might lead them to bankruptcy if the global demand for coffee keeps decreasing.

The same phenomenon also happens with palm farmers, both big and small. The dramatic drop of CPO prices from IDR 1800/kg (in June) to IDR 350/kg (in October) have caused the farmers a huge loss that no one has ever imagined. Many of them have also stopped harvesting and some let their crops become rotten to avoid further loss.

If nothing is done to help, we will all witness massive bankruptcy of commodity sector in the second semester of 2009. It will also bring about multiple effects, which among others the shutdown of many smaller supporting industries and job cuts. We also know that primary commodity is the main sector of our economy that involves most of our workforce.

Unfortunately, the year of 2009 is very crucial in our country’s political agenda. It is the year when we will have national elections, both in the legislative and executive branches of government. Therefore, having severe economic impacts during the time when political stability and security are badly needed is obviously not an option.

Nevertheless, the choice is in the government’s hand. If they take the global financial crisis’ impacts seriously, then probably some risks can be mitigated. The government must focus on how to tackle the impacts on the ‘real sector’ economy, especially the primary commodity, manufacturing, and infrastructure. Only by taking these sectors seriously can we maintain the purchasing power and subsequently help economic growth. On the other hand, too much focus on the financial sector will only help a small proportion of the population and therefore helps nothing much for the people and the economy.

The uncontrolled financial system

2008-11-01T11:14:00.005+07:00

I found a brilliant quote from Thomas Jefferson, one of the founding fathers of the USA, in Ade Fauzan's facebook note today. Jefferson said:

"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered."

He said that in 1802 and we can't see better evidence than the financial crisis we are facing now.

But the question is: how?

If you let the "markets" become the only rule of the game in town that control the whole aspects of human lives, then crises obviously will follow. History shows that since the World War II until the 1980s, when markets were still 'embedded' (as Karl Polanyi said in his famous book 'The Great Transformation'), we only witnessed one significant economic crisis. That was when the US started to 'float' its currency and disbanded the Bretton Woods system resulted from huge budget deficit following the Vietnam war.

However, since the international financial institutions (IFIs), specifically the IMF, started their 'neoliberalisation' project, the world have witnessed dozens of economic or financial crises.

In my lifetime, which is 'merely' thirty years up to now, I have experienced two economic meltdowns. The first was the East Asia crisis in 1997-1998 and now the global financial crisis. The former has brought tremendous impacts that we all can still feel the effects, while the latter is still happening and no one can say when it's going to end.

Pretty much accurate

2008-10-23T14:25:00.003+07:00

A blogger with a full time job (not a full time blogger) like me would have pretty much similar daily activities like the diagram above. :-)

Only two differences though:

My day starts not as early as in the diagram (7 am is my best time sleep!!).
I haven't got any kids (but hopefully it'll change soon).

PS: The diagram grabbed from Armanz (thanks!) as referred by Enda (thanks, to you too!).

Selamatkan Assetnya, Bukan Bakrie

2008-10-22T14:27:00.005+07:00

Headline the Jakarta Post hari ini menegaskan rumor yang telah beredar di kalangan pemerhati ekonomi dan keuangan perihal tekad bulat penguasa menyelamatkan Bakrie. Kali ini, harian itu menurunkan laporan bahwa demi penyelamatan Bakrie, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI) pun dalam posisi yang terancam untuk kehilangan jabatannya.

Kendati mungkin saya memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan SMI, namun saya menghormatinya sebagai seorang ekonom yang berkarakter dan berdedikasi. Perbedaan aliran pemikiran adalah hal yang biasa dan saya mungkin saja memiliki pilihan lain untuk posisi seorang Menteri Keuangan. Akan tetapi, saya menentang kehendak penguasa yang ingin mengganti SMI karena ia menolak proposal penyelamatan Bakrie.

Argumen yang dikemukakan, antara lain oleh KADIN dan Wapres Jusuf Kalla, untuk menyelamatkan Bakrie adalah melindungi aset nasional dari cengkraman asing. Ini adalah alasan yang mengada-ada dan menghina nasionalisme. Pertanyaanya, apakah Bakrie selama ini memedulikan kepentingan nasional? Jawabannya singkat: tidak! Lihat saja kasus lumpur Lapindo yang disebabkan Bakrie dan penyelesaiannya sampai saat ini masih terkatung-katung.

Bila pun berbicara ‘kepentingan nasional’, maka yang harus diselamatkan adalah aset-aset Bakrie. Untuk itu, Bakrie telah mendapatkan penawaran dari berbagai BUMN, misalnya PTBA, ANTAM dan PT Timah. Namun, informasi yang saya dapatkan, proses negosiasi itu kurang berjalan lancar sebagian disebabkan oleh ‘ewuh pakewuh’ dari BUMN-BUMN itu untuk mengambil alih asset Bakrie di kala saham-saham perusahaan itu hancur lebur di pasar modal. Katanya, mereka tidak mau dicap melakukan hostile takeover atas Bakrie.

Ah, hostile takeover? Bukankah Bakrie juga melakukan hal yang sama ketika ia membeli KPC? Lantas, mengapa kini hal itu menjadi persoalan?

Karena itu, harus diserukan agar suspensi terhadap perdagangan saham Bumi Resources di Bursa Efek dicabut. Otoritas finansial tak perlu bersusah-payah menahan Bakrie dari kejatuhannya. Otoritas finansial sebagai badan publik memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketimbang itu.

Niat untuk menyelamatan Bakrie bagi saya adalah implementasi sepenuhnya dari prinsip ini: “Keuntungan milik swasta, kerugian milik publik!” Prinsip ini harus dilawan dan dihentikan.

PS: Lebih lengkap tentang nuansa politik akan hal ini, bisa dilihat tulisan Wimar Witoelar di Perspektif berjudul:Menyelamatkan Bakrie, SBY kelihatan Orde Baru sejati.

Suspensi BEI, siapa yang panik?

2008-10-08T16:55:00.007+07:00

Orang-orang yang berpendapat bahwa krisis finansial AS tidak berdampak langsung ke Indonesia (lihat di sini, sini, sini dan sini), saat ini dianjurkan menahan napas dan berpikir ulang.

Pagi ini, Pukul 11.08 WIB, Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup seluruh transaksi perdagangan. Alasannya adalah untuk mencegah terus anjloknya indeks akibat transaksi spekulatif. Penutupan mendadak ini adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia.

Pertanyaannya, apakah otoritas finansial baru mengetahui bahwa anjloknya terus menerus indeks harga saham (lihat grafik di bawah) disebabkan oleh transaksi spekulatif? Siapapun yang mengamati bursa, entah secara serius atau sambil lalu, pasti tahu akan hal itu. Bahkan, bila kita iseng melihat Yahoo finance pun, pasti dapat mengerti bahwa anjloknya bursa karena transaksi spekulatif. Sebab, sebenarnya tak ada alasan fundamental di dalam negeri yang dapat menjelaskan hal itu.

Saya ingat, rekan Yanuar Rizky pun sudah berkali-kali mengatakan dan mengingatkan hal yang serupa (sayangnya, ia tidak turut dalam 'ekonom-ekonom' yang dipanggil oleh Presiden Yudhoyono ke istana pada Senin 6 Oktober lalu).

Fenomena yang sama dapat kita lihat di hancur-leburnya indeks bursa di seluruh dunia pada hari ini. Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indeks Asia pun mengalami penurunan yang tajam. Indeks bursa Indonesia (JKSE) yang terparah, lalu diikuti dengan Nikkei dan Hang Seng. Pendeknya, apa yang terjadi hari ini seharusnya dapat diperkirakan dan diantisipasi lebih dini.

Pada prinsipnya, suspensi BEI adalah langkah yang terbaik karena telah terjadi market failure (lihat definisinya yang cukup baik di sini). Masalahnya, seperti dikatakan Adler Manurung yang kebetulan saya panggil "Bapa Uda", suspensi jangan dilakukan di tengah jalan. Tetapi, saya kurang sepakat dengan sarannya untuk mengikuti mekanisme pasar. Alasannya, seperti saya sebut sebelumnya, saat ini tengah terjadi market failure (kegagalan pasar) sehingga pemerintah harus bertindak.

Namun demikian, tindakan suspensi di tengah jalan ini memberi kesan bahwa sebelumnya pemerintah dan otoritas finansial telah menganggap enteng (underestimate) impacts krisis finansial dan ekonomi AS terhadap Indonesia. Sikap ini mengingatkan kita pada posisi pemerintahan Orde Baru ketika awal krisis 1997. Saat ini, setelah ‘digoyang’ baru sadar dan panik, lalu seketika menutup bursa. By the way, siapa yang sebelumnya mengatakan supaya tidak panik ya?

Women over 25

2008-10-07T15:40:00.005+07:00

Derived from Enda's Blog Gambar

A centrist party, you say?

2008-09-17T16:14:00.006+07:00

Recently, President Yudhoyono’s son Edhie Baskoro, showed up in Partai Demokrat’s adverts saying that one of the reasons why ‘people vote for the party’ because it is a centrist party (Partai Tengah). “Not an extreme right or an extreme left. Partai Demokrat is a centrist party!” he said.

One might wonder, what is a centrist party? Does it mean that the party’s ideology is exactly at the center? Or, in other words, does it mean that the party does not have any tendency at all towards the left (progressive) or the right (conservative)?

I would say that such a position is impossible. There can be a centre-right or a centre-left party, but it is impossible to be in the ‘perfect-centre’. There will always be a tendency in every ideology.

For example, the two strongest parties in the United States, the Democrat and the Republican, also do not have any extreme ideologies. However, we can observe, especially during the current presidential campaign, that the former is ‘centre-left’, while the latter is ‘centre-right’.

Then, what are centre-left and centre-right ideologies? Although it needs a lot of space to define them, we can simply define a ‘centre-left’ ideology as tendencies toward more equal distribution of income, more focus on high growth instead of inflation, social security, promoting civil rights, workers’ rights, and advocating equal gender position. On the other hand, a ‘centre-right’ ideology focuses more on protecting wealth accumulation, macro-economic stability, labour market flexibility, promoting ‘family values’ and ‘religious values’.

Thus, what about Indonesia’s political parties? Some experts and observers have stated that the political parties in our country do not have a clear ideological stand. It makes us, the voters, hard to differentiate the political parties and it subsequently makes them look ‘the same’.

Nevertheless, we can observe their ideology tendencies through issues that they promote. For example, in a recent debate on ‘pornoaksi law’ we know that only two parties, PDI Perjuangan and Partai Damai Sejahtera (PDS), reject the implementation of such law.

We can say that the ‘pornoaksi law’ issue is part of ‘family and religious values’ that belong to the ‘right wing’. Thus, we can also say that the parties which support the ‘pornoaksi law’, including Partai Demokrat, have a ‘centre-right’, or conservative, standing point.

Partai Demokrat’s tendency to the right wing is also clear when the party refused the proposal on forming a house investigation team on fuel price hike. They said that the fuel price hike was necessary to ‘save the state budget’ and to maintain macro-economic stability. This is exactly an issue that a ‘centre-right’ party would stand for.

I have drawn a simple graph (see above) to illustrate the ideological spectrum of various political parties in Indonesia that I have known. However, I could not obtain enough information for many new political parties, except for Hanura and Gerindra. Although these two new comers do not have any records in the parliament, we can guess their ideological tendencies through their top leaders’ background, General Wiranto of Hanura and Prabowo Subianto of Gerindra. The top leaders of the rest of the new parties, unfortunately, do not have familiar backgrounds.

In a nutshell, there is no such thing as a ‘centrist party’, Pak Edhie Baskoro.

Former minister of energy, Ph.D in agricultural economics, but..

2008-09-10T10:33:00.009+07:00

He was Indonesia's minister of mines and energy (1999-2000),
.... but he got fooled by his assistant about a controversial alternative energy.

He is a Ph.D in agricultural economics from a reputable institute of agriculture (2004),
.... but he got fooled by the same assistant about a controversial 'super paddy seed'.

Isn't it ironic?